DPP IMA Madina Turunkan 2500 Mahasiswa Pantau Pemungutan Suara Ulang Madina

9261272db62696b55ec6f6324d3ab9cd8fb9c9d DPP IMA Madina Turunkan 2500 Mahasiswa Pantau Pemungutan Suara Ulang MadinaAgenda pemungutan suara ulang pilkada Madina pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 41/PHPU.D-VIII/2010 yang membatalkan penetapan KPUD Madina tentang hasil Pilkada 09 Juni 2010 karena pasangan H.M. Hidayat Batubata, SE / Drs. Dahlan Hasan Nasution, terbukti melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massive. Dan Berdasar hasil penetapan KPUD Madina tentang jadwal pemungutan suara ulang Pilkada Madina yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011. Sadar betul akan tugas dan tanggung jawab Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control. Dan sebagai bukti partisipatif, kami akan turun pada Pemungutan Suara Ulang Pilkada Madina sebanyak 2500 Mahasiswa se Indonesia yang berasal dari Mandailing Natal  yang Tergabung dalam DPP IMA – MADINA.Mencegah terjadinya kecurangan baik praktik politik uang, maupun kecurangan-kecurangan lainnya oleh pasangan calon Bupati / Wakil Bupati.Mengawal penghitungan suara, distribusi suara dan pengawalan hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke KPUD Madina. Menjamin transfaransi, legitimasi, kredibilitas hasil pemungutan suara ulang pilkada Madina.

KPU Madina yang terkesan lamban dan keragu-raguan dalam Pendiskualifikasi Pasangan Hidayat/ Dahlan dalam Pemungutan Suara Ulang Pilkada Madina, karena telah nyata-nyata dan terbukti melakukan tindakan melanggar hukum dan melanggar Undang-undang yaitu tindakan money politic yang secara massiv terstruktur  dan sistematis. Hal ini yang menyebabkan adanya pandangan dan Kekhawatiran akan kegagalan pemungutan suara ulang pada Pilkada Madina mendatang . 

Baca Juga :  Pelamar CPNS Palas Diperkirakan Tembus 12 Ribu

DPP IMA – MADINA juga menghimbau Pj. Bupati Mandailing Natal untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, antara lain menerbitkan aturan yang mewajibkan kampanye kepada bawahan, penggunaan fasilitas negara secara langsung, misalnya penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, serta kantor pemerintah dan kelengkapannya.pemberian dukungan lainnya serta Meminta kepada Pj. Bupati Mandailing Natal menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Pasangan Hidayat/ Dahlan untuk mengganti kerugian Negara akibat gagalnya Pilkada Mandailing Natal karena terbukti secara sah dan meyakinkan pasangan tersebut melakukan praktik money politic secara massiv, terstruktur dan sistematis sesuai dengan keputusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/ 2010 yang merugikan APBD Mandailing Natal tahun 2010 sebesar ± Rp. 20 Milyar. .

Terhadap pelanggaran tersebut masyarakat telah melaporkan kepada Panwaslu Madina dan telah dinyatakan lengkap oleh Gakkumdu Mandailing Natal namun sampai dengan saat ini kasus tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan alasan para tersangka/ operator dilapangan mangkir dari panggilan (DPO). Padahal berdasarkan Keputusan MK tersebut status tersangka tidak saja ditimpakan kepada operator dilapangan, mestinya status tersangka juga harus ditujukan kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye. Hal ini masih menyisakan luka yang dalam para masyarakat pencinta keadilan di bumi Mandailing Natal.

DPP IMA MADINA berseru kepada seluruh lapisan Masyarakat baik Tokoh agama, Tokoh Adat, Pemkab Madina, DPRD Madina, LSM dan seluruh pasangan calon Bupati / Wakil Bupati untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam pemungutan suara ulang Pilkada Madina mendatang.

Baca Juga :  Kecewa Polisi Tebang Pilih Berantas Togel, Masyarakat Blokir Jalinsum Medan-Padang

DPP IMA MADINA berpendapat Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dipastikan cacat hukum jika Pasangan Calon H.M. Hidayat Batubara,SE , dan Drs. H. Dahlan Hasan Nasution tetap disertakan atau tidak dibatalkan sebagai Pasangan Calon karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik politik uang (money politic) untuk mempengaruhi pemilih pada Pemilukada Madina tahun 2010.

DPP IMA MADINA berkomitmen akan berperan aktif dalam pemungutan suara ulang pilkada Madina. Hasil seluruh penetapan pada Pilkada Madina nantinya bisa kami terima apabila tidak cacat hukum, cacat moral dan cacat politik. (pers Riliss-DPP IMA Madina)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. Madina ini memang lain daripada yang lain, hukum dijadikan alas kaki. Di Jabar pemilih yang terbukti dua kali mencoblos telah disidangkan dan diputus bersalah kurungan tiga minggu. Di Madina Kandidat yang terbukti money politik kok gak pernah dihukum. Dihukum bukan berarti gak bisa ikut pilkada ulang lagi. Tetapi jalani dulu ding prosesnya. Kalau nggak nanti terpilih jadi bupati ada yang menggugat lagi kan susah. Yang susah madina nya, karena sudah hampir 1 tahun jalan di tempat

  2. dari pengamatan saya semua kandidat juga melakukan money politik…hanya bedanya ada yang besar ada yang kecil nilai uangnya juga berbeda cara penyampaiannya….. WASPADA JANGAN SAMPAI KITA TERHASUT

  3. jangan sampai terjadi untuk yang kedua kalinya……
    maka bersama-sama kita menjaga dan mengontrol jalan nya pemilu kada ini…
    hidup mahasiswa!!!!

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*