DPR Bandel, Keras Kepala Pula

Koalisi Masyarakat Sipil mengecam sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang membandel melakukan studi banding ke luar negeri.

Koalisi menilai studi banding anggota DPR ke luar negeri dilakukan tanpa akuntabilitas dan manfaat yang jelas, khususnya bagi masyarakat.

“Kami melihat anggota DPR tidak punya sense of crisis terhadap kondisi masyarakat yang masih miskin,” kata Peneliliti Economic Governance Transparency International Indonesia, Kumba Digdowiseiso dalam gelar pers bertajuk ‘Stop Plesir DPR’ di markas TII, Kamis (16/9).

Menurut data Koalisi yang terdiri atas Indonesia Corruption Watch, Masyarakat Transparansi Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center, anggaran untuk ‘plesiran’ anggota DPR tahun anggaran 2010 mencapai Rp 162,94 miliar.

Jumlah tersebut membengkak 7 kali lipat dibandingkan anggaran DPR periode sebelumnya tahun 2005 yakni Rp 23,55 miliar. “DPR telah menjadikan studi banding sebagai bancakan plesiran ke luar negeri,” kata Kumba.

Kumba menilai, untuk memperoleh referensi dan rujukan bahan pembuatan produk perundangan, anggota DPR seharusnya tidak perlu melakukan studi banding.

Mereka cukup mengundang ahli-ahli yang kompeten dari luar negeri, atau mengirim staf ahli ke luar negeri. Studi banding tidak pernah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat lantaran laporannya tidak akuntabel.

Sementara dari pemantauan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), kinerja legislasi anggota DPR periode ini cukup buruk. Jika dibandingkan dengan tahun awal periode 2004 yang mampu merampungkan 15 undang-undang, anggota DPR periode ini hanya mampu membuat 7 undang-undang.

Baca Juga :  Penegakan Hukum di Laut - Menteri Susi Teken MoU dengan TNI AL

“Sampai bulan ini, undang-undang yang bisa diselesaikan hanya separuh dari tahun yang sama periode sebelumnya,” kata Direktur Eksekutif PSHK Eryanto Nugroho hari ini (16/9).

Dihubungi lewat sambungan telepon, Eryanto mengatakan, meski sama-sama tergolong rendah jika dibandingkan periode sebelumnya, capaian undang-undang yang mampu dirampungkan anggota DPR tahun ini jauh lebih rendah lagi.

Pelaksanaan studi banding yang selama ini digembar-gemborkan anggota DPR sebagai sumber referensi dan rujukan, justru dirasa tidak bermanfaat. “Itu kan alasan mereka saja mengatakan studi banding sebagai bahan rujukan.”

Anggota DPR, kata Eryanto, seharusnya fokus menyelesaikan tunggakan pembuatan undang-undang. Apalagi, mulai bulan ini DPR memasuki masa-masa akhir tahun. Jika tunggakan undang-undang untuk tahun ini tidak segera diselesaikan, tentunya akan menumpuk di tahun berikutnya. “Padahal tahun depan DPR sudah punya agenda baru. Belum lagi kalau membahas APBN.”

Eryanto menambahkan, untuk menyelesaikan tunggakan undang-undang, anggota DPR harus bekerja lebih efektif dan efisien. Mereka, mau tidak mau, harus mengoptimalkan hari-hari kerja atau hari-hari legislasi. “Bahkan, kalau perlu kerja sampai larut,” ujarnya.

Kepala Divisi Monitoring MAPPI, Muhammad Hendra Setiawan mengatakan, meski setiap anggota DPR sebenarnya berhak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, namun bukan berarti mereka serta merta harus menggunakannya.

Studi banding hanya berfungsi untuk mencari data pendukung, dan sifatnya sebagai pelengkap dan penunjang pelaksaan tugas DPR. “Dalam kasus RUU Pramuka misalnya, DPR bisa mendatangkan kepanduan dari luar negeri, atau cukup dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Agung Laksono Bentuk Presidium Penyelamat Partai, Golkar Disinyalir Pecah

Hendra menambahkan, DPR merupakan badan legislatif yang tergolong badan publik, sehingga DPR wajib menyediakan, memberikan, dan atau menerbitkan informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Kendati demikian, selama ini studi banding anggota DPR ke luar negeri tidak pernah dibeberkan secara gambalng ke publik. “Baik soal penggunaan anggaran dan hasil kerjanya, sejauh belum akuntabel.”

MAHARDIKA SATRIA HADI

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/fokus/2010/09/17/fks,20100917-1486,id.html

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*