DPR Borjuis, Penegak Hukum Psikopat

Oleh : Jones Gultom *)
Perilaku anggota DPR belakangan ini semakin menggerahkan masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi yang kian sulit, anggota DPR kita malah tega menghambur-hamburkan uang untuk keperluan yang tak penting. Jumlahnya pun sangat fantastis. Seperti yang kita tahu, anggaran untuk DPR di tahun 2011 adalah Rp 2, 445 triliun. Artinya, jika dibagi untuk 550 orang, masing-masing anggota dewan mendapat Rp 4,4 miliar per tahun. Bandingkan dengan total keseluruhan APBN di tahun yang sama, yang nominalnya sekitar Rp 2000 triliun. Jika Rp 2000 triliun itu dibagiratakan untuk seluruh penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta orang, berarti rata-rata mendapat Rp 9 juta per tahun. Kesimpulannya 1 anggota DPR bernilai 4800 orang rakyat biasa. Jika ditransformasi sesuai fungsi ideal mereka, mestinya tiap 1 orang anggota dewan, harus mengayomi 4800 rakyat biasa. Karena untuk itulah mereka dibayar!

Kenyataannya justru terbalik. Para anggota dewan kita yang justru selama ini minta diayomi. Digaji tinggi, diberikan fasilitas yang super mewah dan canggih, tapi tak kunjung juga mengabdi. Malah perilakunya makin bejat saja. Dalam kondisi negara yang serba susah akibat gejolak ekonomi, mereka justru tampil glamor layaknya borjouis. Anggaran yang diamanatkan rakyat pun digunakan sesuka hati. Dipakai untuk membeli barang-barang yang sama sekali tak ada hubungan dengan fungsinya sebagai aspirator rakyat.

Sangat miris rasanya, ketika di berbagai tempat, masyarakat kecil yang penghasilannya cuma cukup untuk makan sehari, harus menyaksikan para wakilnya itu menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tak penting. Jika mereka masih berpikir normal, apa mungkin mereka tega menganggarkan Rp 1, 59 miliar hanya untuk membeli parfum ruangan. Atau jika mereka memang peduli dengan kondisi masyarakatnya, kenapa lebih mementingkan toilet? Sebaliknya apakah mereka tahu berapa banyak masyarakat Indonesia yang sama sekali tak memiliki fasilitas MCK? Padahal tahun ke tahun biaya untuk renovasi itu selalu dianggarkan. Pertanyaannya, apakah segala macam renovasi itu harus dilakukan setiap tahun. Bukankah ini penipuan sekaligus perampokan?

Di sisi lain, keadaan masyarakat negeri ini kian tak terurus. Keadilan yang diharapkan belum juga muncul. Justru penindasan terhadapnya semakin merajalela. Pembantaian, hukum yang tak adil serta kebijakan-kebijakan yang tak pro rakyat merupakan kenyataan yang harus dihadapi sehari-hari. Belum lagi harus menghadapi berbagai bencana alam yang sejatinya terjadi akibat eksploitasi oleh pengusaha yang biasanya diback-up penguasa. Tak jarang, masyarakat juga harus mengorbankan nyawa demi memperjuangkan haknya. Lalu dimanakah peran DPR yang masih mengklaim dirinya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Pertanyaan-pertanyaan ini pun jadi tak berarti, sebab anggota dewan kita memang terlanjur tak tahu diri! Di televisi, mereka berlomba mengeluarkan statement agar dianggap pro rakyat. Namun kenyataan mereka sendiri yang membunuh rakyatnya. Melalui media massa, mereka sibuk menggembor-gemborkan anti korupsi, tetapi secara bersamaan mereka sendiri pelaku utamanya. Yang lebih parah, mereka justru saling melindungi dengan menjadikan proses hukum sebagai tameng. Sementara, si pencuri sandal dengan gampang dijebloskan ke penjara, itupun setelah dianiaya. Jika kedoknya mulai terbongkar, cepat-cepat mereka hengkang ke luar negeri. Langsung mendadak sakit. Ketika berhasil dijemput paksa, tinggal bilang, hilang ingatan!

Baca Juga :  Manusia "Yang Terlupakan" di Luat Harangan (1)

Strategi saling menyerang akan dilakukan, jika keadaan mulai memburuk. Lihatlah perseteruan Nazaruddin-Anas, yang notebene pernah hidup dari satu “periuk”. Tapi kita akan segera tahu ending ceritanya. Ujung-ujungmencari kambing hitam. Siapa lagi kalau bukan “si kelas teri”.

Di negeri ini, manajemen konflik dipelihara dengan sangat baik. Terbukti, ketika kasus yang satu mencapai klimaks, muncul kasus lain yang tak kalah bombastis. Lihatlah sewaktu kasus Wisma Atlet memanas lagi, langsung muncul Mesuji. Padahal kasus tanah itu sudah lama berlangsung. Begitu juga dengan penembakan di Aceh, yang sudah berbulan-bulan diendapkan, tiba-tiba mendadak heboh, manakala Mindo Rosalina mulai bernyanyi. Sebelumnya Century juga begitu, ia tenggelam oleh hiruk-pikuk duo Gayus-Sirus. Masyarakat tidak pernah tahu, dan tak akan pernah diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di negeri ini.

Psikopat

Dalam defenisi sederhana, psikopat adalah mereka yang mengalami gangguan jiwa, terutama karena sikapnya yang inkonsistensi. Di satu keadaan seorang psikopat mendadak merasa superior, sedang di keadaan lainnya, ia mati kutu! Mereka yang terjangkit psikopat akan melampiaskan kemarahannya itu kepada orang-orang lemah. Kebiasaan itu akan membuatnya kehilangan empati sehingga tak lagi peka terhadap keadaan yang terjadi di sekitarnya. Pada akhirnya si psikopat akan kehilangan kewarasan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Konon lagi dituntut membedakan mana yang baik mana yang lalim? Gejala inilah yang tengah dialami para penegak hukum kita. Tak heran jika selama ini penegakan hukum hanya terjadi pada masyarakat lemah.

Lihatlah, sudah begitu buruknya tabiat anggota DPR, diperparah lagi dengan perilaku penegak hukum yang psikopat. Di berbagai tempat polisi menembaki sipil yang tak bersenjata. Tak jarang pula memukuli sipil tanpa satu alasan pun, seperti yang dialami Fukron, warga Batam beberapa waktu lalu.

Ketika kasusnya terungkap, selalu saja mereka berdalih telah bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Gila, menembaki sipil kok dianggap standar! Hukuman yang didapat pun cenderung tak setimpal. Sekedar dikenai sanksi indisipliner .

Di luar persoalan institusi, secara pribadi, saat ini juga semakin banyak anggota kepolisian yang bunuh diri dengan cara yang tragis. Entah karena stres, dihantui rasa cemburu, eh adapula yang karena eknonomi.

Selain polisi, hakim dan jaksa di negara ini juga sudah terjangkit penyakit yang sama. Para pakar yang katanya ahli hukum ini, terbukti beraninya cuma sama masyarakat kecil yang tak berdaya saja. Mereka merasa bangga karena berhasil menghukum seorang nenek hanya karena memungut biji coklat yang berjatuhan di jalan. Merasa gagah ketika memvonis seorang anak, yang kedapatan mencuri sandal. Sewaktu dihadapkan kepada si perampok negara yang sebenarnya, jadi tak berdaya.

Baca Juga :  Siapkan Regu Tembak untuk Koruptor

Negara Zombie

Dengan berbagai persoalan yang tak tuntas dan menyisakan misteri itu, negara ini sebenarnya telah membuat kuburannya sendiri. Semua yang terjadi selama ini masih sekedar pemantik. Masalah yang sebenarnya adalah, meledaknya bom waktu yang selama ini disimpan masyarakat. Tanda-tandanya juga sudah kelihatan. Sekarang ini masyarakat tak lagi sungkan berteriak lantang, menuntut sesuatu yang dianggap haknya. Bahkan sekalipun dengan jalan kekerasan. Masyarakat sudah berani melawan aparat meski nyawa yang jadi pertaruhannya. Tengoklah di ruang pengadilan, mereka juga tak sungkan melampiaskan kemarahan dengan memukul terdakwa, jika putusan hakim dianggap tak setimpal. Tak hanya kepada penguasa, masyarakat secara serentak juga telah bangkit melawan pengusaha yang dianggap curang. Kata-kata makian dilontarkan tanpa sungkan bahkan ditujukan bagi presiden sekalipun.

Apa boleh buat. Penipuan serta ketakadilan yang dirasakan rakyat selama ini, dianggap sudah sangat keterlaluan. Rakyat kehabisan kesabaran. Di satu sisi, sulitnya ekonomi membuat mereka panik dan nekad berbuat apa saja. Tingkat kejahatan terus meninggi. Modus-modus kriminal kian berkembang. Hal sepele saja sekarang sering memakan korban. Kepada siapa lagi mereka akan melampiaskan kemarahannya, jika tidak dengan sesama. Pemerintah harus menyadari betul, akibat dari semua itu, kini telah muncul generasi zombie di negeri ini. Jika seorang anak saja sudah berani membunuh orangtuanya, apalagi orang lain? Bukankah ada pepatah Romawi kuno yang dipopulerkan Plautusl; homo homini lupus!

Jika bangsa ini mau selamat, pemerintah mesti berpikir serius untuk 20-30 tahun ke depan. Harus berani mengambil langkah-langkah yang sifatnya pembaharuan, baik menyangkut fisik maupun mental seluruh elemen masyarakatnya. Pembaharuan itu setidaknya mesti dimulai dari birokrasi. Salah satu langkah konkritnya adalah dengan menindak cepat para koruptor seadil-adilnya dan tak pandang bulu. ***

*) Penulis adalah jurnalis, tinggal di Medan.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*