DPR cecar Basuni kasus Rahudman

MEDAN  – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), AK Basuni Masyarif dicecar oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI atas penanganan kasus korupsi Rahudman Harahap yang juga Walikota Medan.

Dalam kesempatan itu, AK Basuni memamparkan masalah-masalah yang terjadi dan kendala dalam penanganan kasus yang ada di Sumut. Dikatakan, perkara yang menonjol di Pidana Khusus (Pidsus) sejak 6 bulan ini diakuinya, kasus dugaan korupsi Walikota Medan, Rahudman Harahap

AK Basuni menuding bahwa dalam perkara Rahudman, Polda Sumut  tidak memasukkan pasal 55 dalam kasus tersebut. Dimana harusnya dua kasus dua tersangka. Akan tetapi Polda Sumut hanya memasukan Amri.

Tambunan dalam perkara itu dan tidak memasukan Rahudman dalam kasus tersebut. Ini yang menjadi polemik bagi AK Basuni dalam menjalankan tugas berdasarkan sprin (Surat Perintah) untuk pemeriksaan tersebut.

Alasan AK Basuni ini dimentahkan oleh Trimedia Panjaitan dari Fraksi PDIP, yang mengkritisi tindakan Kajati Sumut dalam penyidikan kasus Rahudman. Pasalnya, sampai saat ini Rahudman telah menjadi tersangka namun tidak ditahan. Dan terkesan AK Basuni menjadi penopang dan pelindung bagi Rahudman dengan alasan sprin.

“Alhamdulillah sudah satu tahun ditetapkan sebagai tersangka tapi belum pernah diperiksa, ini sungguh luar biasa,” sindir Trimedya kepada AK Basyuni Masyarif tadi malam.

Trimedya menyontohkan bahwa pada daerah lain, pemeriksaan kepada daerah sangat cepat ditangani oleh kejaksaan. Bahkan ada empat kepala daerah. Yang ditetapkan sebagai tersangka setelah Rahudman, tapi sudah diperiksa dan sudah diadili. “Kebetulan yang cepat itu diperiksa kepala daerah dari kami (PDI Perjuangan), apa karena Rahudman ini dewan pembinanya presiden sehingga tidak diperiksa,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.

Baca Juga :  Aktivitas Sinabung Meningkat - Warga 10 Desa Dievakuasi

Trimedya malah mencurigai digantikannya Sution Usman Adji oleh AK Basyuni agar kasus ini tidak lagi ditangani. “Jangan sampai Kejagung meletakkan AK Basyuni untuk mengamankan kasus Rahudman ini, Jangan sampai hukum dikendalikan kekuasaan,” ungkapnya.

Sedangkan menurut Ketua Komisi III, Beni Harman, bahwa kasus Rahudman jangan menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat. AK Basuni harus segera mengambil tindakan menghentikan atau melanjutkan perkara tersebut.

Rahudman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepala Kejati Sumut yang lama, yakni Sution Usman Adji pada Oktober 2010. Namun ia diganti oleh AK Basyuni. Sampai saat ini, dibawah kepemimpinan AK Basyuni belum ada progres positif penanganan kasus korupsi Rahudman yang diduga merugikan negara sekitar Rp 13,5 miliar dari APBD Tapsel Tahun 2005.(Waspada online)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*