DPR: Tanggung jawab listrik di Sumut itu PLN, bukan Inalum

Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Zainudin Amali

Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Zainudin Amali menegaskan, masalah listrik di daerah Sumatera Utara tidak bisa dikaitkan langsung dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (PT Inalum). Menurutnya, tugas utama dari perusahaan Inalum bukan soal listrik melainkan soal alumunium.

“Operasi Inalum itu tentang alumunium, dan itu satu hal yang terpisah dari listrik. Listrik itu sebenarnya bukan urusannya Inalum Badan Usaha Milik Negara itu,” ujar Zainudin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (04/09/2014).

Dirinya pun mengaku jika dalam pelaksanaannya, Inalum membutuhkan listrik. Oleh karenanya, ia kemudian membuat pembangkit listrik untuk kebutuhan dia sendiri. Dari yang dihasilkan itu ada kapasitas yang tidak terpakai, yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitarnya. Dan itu sudah disumbangkan oleh Inalum melalui PLN setempat.

“Jadi jangan dipersoalkan listriknya, harusnya PLN yang berpikir bagaimana menambah energi listrik di Sumut,” terang Zaiunin.

Selain itu Ia membeberkan, di masa lalu Inalum memang memberikan daya sangat sedikit. Namun, hal itu karena posisinya masih di tangan Jepang. Saat itu, kata Zaiunudin, Inalum masih merupakan perusahaan milik asing (PMA), dan kemudiaan saat ini sudah kembali menjadi perusahaan nasional.

“Saya kira tentang penggunaan listrik itu berubah, sepanjang itu tidak dibutuhkan untuk operasinya mereka. Jadi boleh dipakai oleh masyarakat dengan ada hitung-hitungannya. Jadi Inalum enggak ada urusannya dengan listrik, itu sepenuhnya tanggungjawab PLN,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.

Baca Juga :  Pusat Rehabilitasi Narkoba Sumut Segera Dioperasikan

Pernyataan Zainudin ini adalah menanggapi adanya pihak-pihak yang terlalu jauh mengaitkan Inalum dengan masalah listrik di Sumatera Utara. Bahkan, muncul kabar bahwa dengan dalih kecilnya sumbangsih daya listrik, Inalum akan dibubarkan.

Namun, menanggapi kabar tersebut, Zainudin mengaku sangat tidak mempercayainya. Kabar itu, kata dia, hanya mengada-ada, tidak masuk akal. Sebab proses pengambilalihan Inalum dari tangan Jepang itu merupakan hal yang tidak mudah dan membutuhkan biaya besar.

“Masa ya? Itu (kabar pembubaran, red) pikiran terlalu jauh, enggak mungkin dibubarkan. Kalau mau dibubarkan, ngapain kita ngotot kemarin ngambil dari Jepang. Kan kemarin kita keluar duit sekian US Dolar untuk membayar sahamnya Jepang agar kembali kepada kita dan Jepangnya pergi. Mana nasionalisme kita sebagai Bangsa?” tegasnya dengan nada bertanya.

Untuk itu, Zainudin mengingatkan, sebagai anak bangsa harus mesti berpikir panjang dan jangan hanya condong pada kepentingan pribadi, kelompok, dan keluarga lalu tidak punya wibawa mempertahankan aset bangsa ini.

“Apalagi Inalum hanya satu-satunya di Indonesia, ini potensi industri yang harus dipelihara sepanjang masa,” jelasnya.

Diketahui, selama ini wilayah Sumatra Utara mengalami krisis listrik. Karenanya, Pemerintah Provinsi (Pemrov) setempat meminta PT Inalum untuk mengalihkan 135 MW pasokan listrik dari PLTA Asahan ke jaringan listrik Medan. Namun permintaan tersebut tidak bisa dikabulkan, sebab kebutuhan listrik untuk produksi PT Inalum sangat tinggi.

Baca Juga :  Kaca Mobil Dipecahkan, Rp 100 Juta Dana BOS Raib

Menteri Perindustrian M. S. Hidayat juga menjelaskan Inalum telah memasok sekitar 90 MW listrik untuk kebutuhan konsumen di sekitar Medan sejak November.

Namun, bantuan pasokan listrik tersebut belum cukup. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta pasokan listrik tersebut ditambah menjadi 150 MW.

Dan kembali lagi, Inalum kesulitan untuk memenuhi permintaan tambahan pasokan listrik dari Pemprov Sumut karena bisa mengganggu kinerja perusahaan produsen alumunium tersebut.@yuanto

/LENSAINDONESIA.COM:

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*