DPRD dan Pemko Sidimpuan Studi Banding ke Madina

Guna mempelajari sistem pelayanan izin terpadu satu pintu, DPRD dan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan studi banding ke Kabupaten Mandailing Natal, Kamis (18/11).

Selain mempelajari izin , kunjungan tersebut juga bertujuan merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelayanan satu atap dan mengambil perbandingan sebelum keluarnya Undang-Undang (UU) nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi.

Ketua Badan Legislasi DPRD P.Sidimpuan Khoiruddin Nasution mengatakan, kunjungan tersebut untuk mendapatkan pelajaran tentang penerapan sistem pelayanan izin terpadu satu pintu.

“Sebagai daerah yang terus berkembang, kami akan terus mengambil pelajaran dari daerah yang sudah menerapkan sistem pelayanan satu atap tersebut,” ujarnya kepada Analisa disela-sela kunjungan.

Dikatakan, tanpa adanya studi banding kebeberapa daerah yang sudah lebih dahulu menerapkannya, maka Ranperda tersebut tidak bisa disahkan menjadi Perda.

Dijelaskan, salah satu syarat untuk penerapan tersebut harus ada studi banding dengan daerah lain. “Jangan malu meskipun Kab Madina merupakan bagian dari daerah Sidimpuan dahulunya,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan, tanpa adanya study banding tersebut, maka dikhawatirkan pelaksanaan atau penerapan satu atap di kota Sidimpuan akan amburadul. Pasalnya, daerah kota P.Sidimpuan belum mengetahui sistem penerapannya.

Ditambahkan, penerapan sistem pelatanan satu atap tersebut akan dapat meminimalisir adanya kebocoran anggaran ditingkat Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), namun tidak akan berhasil jika walikota P.Sidimpuan belum memberikan ketegasan perihal kewenangan SKPD.

Baca Juga :  TRUK KAYU ASENG NAGA “RUSAK” JALAN KELAS III c MILIK PEMKO PADANGSIDIMPUAN

“Kalau tidak ada ketegasan, maka saya menjamin program ini akan gagal, karena masing-masing SKPD akan mempunyai ego tersendiri, makanya diperlukan ketegasan dari saudara walikota,”ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindag) kota P. Sidimpuan Samakmur mengungkapkan, banyak pelajaran berharga dari studi banding yang dilakukan pemerintah bersama DPRD.

Dari studi banding tersebut, pemerintah tentunya sudah dapat menambah wawasan dan akumulasi problematika tentang pelayanan izin terpadu satu atap.

“Pastinya, semua kelebihan dan kelemahan tentang pelayanan satu atap tersebut sudah kami ketahaui,”ujarnya.

Samakmur mengatakan, dengan diterapkannnya pelayanan satu atap tersebut maka aliran masuk PAD yang selama ini dikelolah oleh masing-masing SKPD akan lebih transparan.

“Kami berharap dengan diterapkannya pelayanan satu atap ini maka akan dapat mendongkrak PAD, karena sistem pengelolaan PAD akan lebih transparan dan jelas,”tuturnya. (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*