DPRD Dinilai Ikut Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Kepemimpinan Zulkarnaen Nasution

5545017881e6cdcb2a0bac42b6acf3f246ffb1d DPRD Dinilai Ikut Bertanggung Jawab Atas Kegagalan Kepemimpinan Zulkarnaen Nasution

Padangsidimpuan, (Analisa). Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawas kinerja pemerintah, DPRD ikut bertanggungjawab atas kegagalan walikota Padangsidimpuan Drs H. Zulkarnaen Nasution.

“Penilaian DPRD atas kinerja buruk Zulkarnaen Nasution dilima tahun masa kepemimpinannya (2007-2012) sangat lucu, karena DPRD juga bertanggung jawab atas kegagalan itu, ” ujar Ketua LSM Gerhanna Abdul Latif Lubis,SE, MM kepada Analisa di Kota P. Sidimpuan, Kamis (13/12).

Dikatakan, ditolaknya LKPJ Walikota P. Sidimpuan priode 2007-2012 membuktikan bahwa DPRD sesungguhnya tidak menjalankan dan gagal melakukan fungsi sebagai sosial kontrol terhadap kinerja Pemko P. Sidimpuan lima tahun terakhir.

“Penilaian atau evaluasi kinerja walikota, kan dilakukan setiap tahun, jadi kok baru diakhir masa jabatan, DPRD kebakaran jenggot, apa selama ini DPRD tidak pernah memberi masukan atau penilaian terhadap walikota P. Sidimpuan untuk memperbaiki kinerjanya,” katanya.

Latif menilai, kesimpulan akhir DPRD P. Sidimpuan atas kinerja Walikota P. Sidimpuan Drs H. Zulkarnaen Nasution bermuatan politik sehubungan baru digelarnya Pemilukada Oktober 2012 lalu. “Muatan LKPJ kinerja Walikota periode 2007-2012 tidak fair, karena condong berisikan pesan-pesan politik,” terangnya.

Lebih lanjut Latif menghimbau, agar dipriode mendatang, legislatif dan eksekutif dapat sejalan dalam menjalankan kebijakan pembangunan di bumi dalihan natolu.

” Jangan ketika masih menjabat sebagai walikota dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi dan golongan dan setelah di akhir jabatan malah disudutkan, ” cetusnya.

Baca Juga :  Pemkab Padang Lawas Matangkan Persiapan Pelantikan Bupati Terpilih

Diharapkan, walikota terpilih nantinya dapat lebih bersikap bijak dan tegas terhadap masukan atau kritikan yang ujung-ujungnya hanya memuaskan dahaga oknum atau golongan tertentu, sehingga pembangunan di Kota P. Sidimpuan dapat berjalan sesuai harapan.

Sedangkan bagi legislatif, jangan hanya mampu menilai dan menyalahkan kinireja pemerintah, tapi tidak bisa memberikan solusi atas masalah pembangunan yang dihadapi. Sebelumnya, dalam pembahasan LKPJ-AMJ walikota P. Sidimpuan tahun 2012-2018 DPRD P. Sidimpuan menilai Walikota Drs H. Zulkarnaen Nasution gagal mewujudkan visi-misi menjadikan kota Sidimpuan yang sejahtera selama lima tahun kepemimpinannya.

Indikatornya, pertumbuhan ekonomi yang hanya hanya 1 persen, tingkat pengangguran yang masih tinggi, pembangunan sarana prasarana sangat rendah dan pendapatan perkapita masyarakat hanya persatu juta rupiah.

Atas dasar itu DPRD Kota P. Sidimpuan menyarankan agar peraturan daerah terkait dengan penyertaan modal pada Bank Sumut untuk dievaluasi. (hih)

Meningkatkan, kegiatan penegakan peraturan daerah karena pelaksanaannya masih lemah seperti Perda baca tulis al-Quran, periklanan dan ternak.

“Kedua langkah itu harus segera dilakukan, jika memang benar-benar ingin mewujudkan kota P. Sidimpuan yang sejahtera,” tegasnya. (hih)

Sumber: analisadaily.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

6 Komentar

  1. Bung Fiber..menurut saya keberhasilan seorang KADA adalah diukur dari indikator yang dinyatakannya dalam perjanjian dengan masyarakat lewat janji2 waktu kampanya dan lewat Visi, misi yang dituangkan dalam dalam RPJMD. Yang sering jadi masalah bung Fiber.. Janji Politik kampanye tidak sepenuhnya masuk dalam RPJMD,, karena biasanya Wakil Rakyat tidak melakukan evaluasi kesesuaian ISI dari RPJMD dengan janji politik tadi.. dan juga RPJMDnya dibuat mengambang dengan indikator yang tidak jelas, misalnya yang dikatakan masyarakat sejahtera itu yang bgmn? dll..Nah disinilah perdebatan yg muncul.. padahal aturan sudah jelas janji politik dituangkan dalam RPJMD dan RPJMD itu dievaluasi setiap tahun lewat Laporan Akuntabilitas Kinerja dan juga 5 tahun dievaluasi lagi ketika ada LKPJ 5 tahunan.. jadi menerut saya indikator seharusnya jelas dalam RPJMD,, nah bgmn dengan Walikota yg beru terpilih lihat RPJMDnya nanti 6 bulan kedepan baru ditetapkan dengan PERDA.. semoga RPJMD yang dibuta nantinya tidak hanya disimpan di lemari aja,, atau bila perlu saya bisa bantu nyusun RPJMD saya sudah 4 kali membimbing penysusuna RPJMD kabupaten/Kota he ehe promosi neh ye

  2. betul bung Agus…. tak ada gunanya mempersoalkan kinerja yang sudah berlalu, tapi untuk evaluasi masukan untuk yang menjabat kan sangat diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan2 untuk membuat yang terbaik.
    Kalau untuk mengetahui indikator2 penilaian, ya tak apalah kita pingin tau, ya biar tidak salah pemahaman dan persepsi maksudnya bung agus… kan tak baik kalau kita pakai indikator disuatu daerah yang satu dengan daerah yang lain tanpa melihat situasi dan kondisi masing-masing daerah itu, misalkan seperti psp…

    Karena sering sekali, keputusan politik DPRD sering tidak memihak dan memberikan motiviasi yang berdampak positif pada pejabat yang menjabat saat berlangsung. Saya setuju untuk mengikuti perkembangan psp saat ini dan dengan indikator itulah kita bisa memberikan masukan dan memberitahukan apa yang seharusnya yang salah… kalau tidak nanti, bisa2 kita salah memberikan penilaian menurut kita masing-masing.
    Jadi tak salahlah kita tau apa sih indikator penilaian itu… dan bahagian evaluasi masa jabatan sebelumnya kita lihat dari sisi positif sebagai masukan untuk pejabat yang sekarang… karena tanpa evaluasi masa kepemimpinan sebelumnya juga, saya rasa kurang bagus juga untuk menjadi salah satu dasar informasi merencanakan untuk sekarang dan masa yang akan datang….

  3. selama 2 periode menjabat, sebagai masyarakat saya menilai bang Zul cukup sukses dalam memimpin. tidak bisa di pungkiri bahwa sudah banyak pembangunan selama Sidimpuan dimekarkan menjadi kota. jika masih ada kekurangan seharusnya di ingatkan saat menjabat dulu. bukan pada saat telah habis menjabat, seperti disudutkan seperti ini. sekarang telah ada walikota baru, sebagai masyarakat kita harus mengawal dan membantu walikota baru qt agar sidimpuan menjadi kota yang lebih baik lagi. karena untuk membangun suatu kota yang baik, bukan hanya diperlukan pemimpin yang baik, tetapi juga diperlukan masyarakat yang baik dan mempunyai pemikiran untuk membangun daerahnya

  4. Bung Fiber Sormin… saya rasa kita tidak perlu mempersoalkan kinerja Walikota yang lama tohh itu sudah pilihan rakyat sampai bisa menjabat 2 periode. Yang mempersoalakan ini seharusnya masyarakat Psp sendiri tapi mereka cuwek2 aja karena baru selesai hajatan pesta demokrasi, kita cukup jadi pengamat aja dan memberikan masukan sebelum terjadi.. tapi klo sudah terjadi dan itu pilihan masyarakat kita mau bilang apa..Kota PSP di Tapanuli dikenal sebagai kota pelajar tapi kok masyarakatnya masih mudah terbuai sesaat dengan uang yang tdk seberapa.. pembangunan masyarakat dikorbankan . Walikota terpilih sekarang kita lihat aja nanti.. Mari bung Fiber kita cermati walikota terpilih mulai dari proses pemilihan dan sampai berakhir apakah ada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara siqnifikan artinya sesuai dengan target2 walikot terpilih ?? atau kesejahteraan hanya akibat dari pembangunan nasional aja..

    • saya rsa, dalam dalam kepemimpinan bg zul, tidak ad yg mesti di banggakan, kalau pn ada yg d banggakan, saya tnya, ap itu?
      setelah itu, seingat sya pda tahun 2007 menpora resmi meletakkan batu pertama dalam proyek pembuatan GOR d psp, tp smpai skrng mana? hanya pondasi sja yg terlihat. ibarat nya seperti kasus hambalang, sungguh mnyedihkan. yg kdua kita lhat sja, bagaimana kondisi kolam sitatarin, yg ketiga anggran apbd kita dinyatakan minus, yg ke empat kmana smw dana apbd tersebut?. sya sebagai mahasiswa sngat sdih melihat kota psp kita yg tercinta itu, sya sdh muak, sdh bosan. penataan kota psp yg tidak tertata. kantor walikota yg sngat sepi, ibarat seperti rmh hantu, birokrasi yg kotor, hnya masyarakat bodh yg mngtakan bg zul sukses.. stu lg, sya sngat sdhh melihat hasil pemilukada psp, tp apa blh buatm rakyat la yg menntukan. smoga rakyat psp mulai cerdas, kawal truus apbd ny, jngan biarkan modal dy kmbali swakrtu kampanye, hidup rakyat cerdas psp

  5. Kira-kira indikator Penilaian atau evaluasi kinerja seorang walikota itu apa ya menurut aturan yang berlaku dan menurut DPRD itu sendiri???
    Ada kalimat mengatakan, “keberhasilan seorang pemimpin didalam memimpin pelayanan masyarakat, terkadang hasilnya baru diketahui dan dirasakan rakyatnya sendiri setelah dia tidak menjabat lagi dikepemimpinan itu.

    kalau masyarakat biasa, Indikator yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah Jalan-jalan dalam kota dan sekitar wilayah kepemimpinannya bagus (insfraktur Transportasi), Jalan-jalan tidak terdapat sampah berserakan alias Jalan-jalan bersih dan tertata rapi dan hijau, Pedagang bisa berjualan tanpa harus diganggu2 oleh saptol PP yang bertingkah macam-macam sesuai kehendak oknum satpol PP, Pendidikan terjangkau masyarakat, Sarana berbisnis dan penunjang ekonomi kota berjalan sesuai rencana yang baik, Angkutan kota mudah terjangkau oleh masyarakat setempat, dan indikator2 penilaian lainnya….
    Tapi kalau menurut DPRD Padangsidimpuan apa ya????

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*