DPRD Madina Ancam Usulkan Pencabutan Izin 7 Perkebunan

Madina, Hasil kunjungan kerja komisi dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Mandailing Natal (Madina), ke sejumlah perkebunan yang ada di kabupaten itu, menemukan tujuh perkebunan swasta melanggar peraturan menteri kehutanan.

Anggota Komisi II DPRD Madina, Erwin Efendi lubis saat berada di Medan, Selasa (11/3) mengatakan, masalah yang terjadi dengan tujuh perkebunan tersebut, yakni melanggar perjanjian awal, dimana masyarakat disekitar perkebunan tidak mendapatkan 20 persen pengolahan perkebunan. Padahal sesuai peraturan Menteri Kehutanan nomor 26 tahun 2006 tentang Pengelolaan Lahan, menyebutkan setiap perusahaan perkebunan yang mengelola lahan disebuah wilayah, diwajibkan memberikan lahan jadi sebesar 20 persen dari jumlah lahan mereka kepada masyarakat, dan hasilnya juga dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Pihak perusahaan juga tidak mau memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang berapa sebenarnya hasil pengelolaan lahan melalui wadah koperasi, mengakibatkan masyarakat menerima informasi simpang siur berujung pada kecurigaan.

“Ini sangat fatal, karena sejak berdirinya tujuh perusahaan perkebunan di Kabupaten Madina, kerukunan warga terganggu, bahkan tidak jarang berujung pada tindak kekerasan. Ini berbahaya,” ujarnya.

Langgar Izin Prinsip

Erwin mengatakan, ketujuh perusahaan perkebunan itu juga melanggar izin prinsip, diantaranya menggarap lahan di luar ketentuan, dan menyerobot lahan masyarakat tanpa memberikan ganti rugi yang layak. “Kasusnya terjadi di Kecamatan Batang Gadis. Saat anggota dewan ke daerah itu, banyak ditemukan adanya penyerobotan lahan tanpa memberikan ganti rugi yang jelas. Ini sudah tidak dapat ditolerir lagi, ” jelasnya.

Baca Juga :  Aksi Damai GEMA PETA di DPRD Paluta

Sehingga perlu adanya ketegasan dan keseriusan dari semua pihak, terutama antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk duduk bersama membahas masalah ini. Sebab di dalam UU kehutanan juga disebutkan, setiap perusahaan perkebunan yang melanggar peraturan Menteri Kehutanan nomor 26/ 2006, maka izin perusahaannya dapat dicabut.

“Saya akan mengusulkan pencabutan izin ketujuh perusahaan perkebunan di Madina itu, jika mereka tidak serius menyelesaikan masalah ini. Sebab setiap kita panggil untuk membicarakan permasalahan perkebunan, selalu saja ada alasan. Yang datang juga bukan pengambil keputusan,” katanya.

Lebih jauh dirinya mengatakan, jika perusahaan perkebunan bisa memahami adat dan budaya di tempat mereka mengelola usahanya, kasus kekerasan di Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayo Kabupaten Madina, menyebabkan kerusuhan berujung pada pengerusakan aset perusahaan PT Perkebunan Sumatera Utara oleh masyarakat tidak akan pernah terjadi.

Karena masyarakat yang masih tinggal di daerah pedalaman, tidak akan peduli apapun yang dilakukan perusahaan disekitar mereka, jika hal itu tidak menganggu kehidupan dan adat istiadat setempat.

“Kenyataannya, perusahaan perkebunan yang ada bersikap tidak peduli dan menganggap semua yang mereka lakukan benar,” katanya. (rel/sug)

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=54725:dprd-madina-ancam-usulkan-pencabutan-izin-7-perkebunan-&catid=51:umum&Itemid=31

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Bersiaplah.... Bulan Juni, Kuota CPNS 2010 Diajukan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*