DPRD Madina Bahas Kemungkinan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati

5705564828e48aeed9bef4426b9a362a5045574 DPRD Madina Bahas Kemungkinan Diskualifikasi Pasangan Calon Bupati/Wakil BupatiPembicaraan seputar DPRD Madina bisa melakukan diskualifikasi kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati Madina oleh DPRD Madina semakin hangat. Padahal, keputusan MK tentang Pilkada Madina sudah jelas-jelas memerintahkan KPUD Madina untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

“Dalam keputusan MK agar dilakukan pencoblosan suara ulang karena MK menilai bahwa semua calon yang ikut pilkada Madina dianggap telah melakukan hal yang sama sehingga keputusan MK tersebut sudah diambil kebijakan dan keputusan-keputusan yang sangat adil untuk pilkada ulang Madina sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 ayat 28 pasal 2,” ucap Direktur Eksekutif LSM Khatulistiwa Sumut, Suaidi Pulungan, malam ini.

Menurutnya,pihaknya curiga terhadap anggota DPRD Madina serta sebahagian masyarakat lainnya tentang menginginkan agar salah satu pasangan didiskualifikasi.

“Kita tidak mengetahui apa tujuan dari DPRD,dari berbagai stetmen seolah-olah DPRD memiliki peran dan wenang dalam masalah pilkada padahal bila disimak peran DPRD hanya sebatas pada waktu penyampaian vsi/misi para kandidat serta pelantikan dihadapan sidang paripurna DPRD, harusnya DPRD menjalankan fungsinya sebagai legislasi, anggaran dan pengawasn,” tuturnya.

Diterangkannya, untuk mendiskualifikasi salah satu Calon menurut UUU 32 tahun 2004 harus ada ketetapan hukum untuk membuktikan money politik calon bupati/wakil bupati dan bila terbukti telah terjadi money politik dapat direkomendasikan ke DPRD Madina guna dibawa pada sidang paripurna DPRD.

Hasil peripurna disampaikankepada KPU kemudian KPU mengadakan rapat pleno dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat bahwa salah satu calon didiskulaifikasi dikarenakan terbutki.

Baca Juga :  Pertemuan Pendeta dan Pastor se-Tapsel - Kerukunan Beragama di Tapsel Baik & Teruji

“Namun saat ini yangterjadi adalah adanya stetmen yang mendahuli proses hukum yang sedang berjalan silahkan proses hukum berjalan dankita harap seluruh komponen baik para anggota DPRD untuk menghentikan komentar dan stetmen biarkan proses hukum berjalan yang benar dan salah,” tegaskan Suaidi.

Berbicara diskualifikasi, kata Suaidi, masalah money politik dan diskualifikasi tidak terlibat salah satu pasangan calon dengan alasan yang membuat money politik adalah Tim Sukses.

“Saya menilai bahwa yang melakukan money politik dan proses sama sekali tidak ada yang ditanda tangani olehsalah satu pasangan kandidat bupati/wakil bupati atau berbentuk lainnya yang melakukannya adalah tim sukses, bagaimana mungkin kandidat calon bupati dan wakil bupati tersebut didiskualifikasi yang tidak melakukan sebagai bahan pelajaran pada waktu pilkada Gubernur Lampung yang dituduh money politik tetapi tidak terbukti,” dicontohkan Suaidi.

Dan ia menilai persoalan pilkada sampai ke Mahkamah Konstitusi akibat lemahnya pengawasan yang tidak profesional dalam menjalankan tugas mulai dari tingkat kabupaten sampai pada kecamatan oleh Panwas pilkada.

“Terjadinya pilkada ulang Madina mengakibatkan kerugian APBD madina mencapai 14 Milyar atas kelalaian dan kurang optimalnya Panwas,mereka harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditampung pada APBD madina,” tegas Suaidi.

Dirinya mengakui tidak mempunyai kepentingan apapun pada pilkada Madina siapapun nantinya yang terpilih sebagai Bupati/wakil Bupati Madina priode 2010-2015 adalah merupakan putra terbaik dari Kabupaten madina.

“Dan kita berharap agar seluruh elemen masyarakat supaya dapat memberikan satu keputusan untuk memilih pemimpin yang pro kepada rakyat.”

Baca Juga :  Pemungutan Suara Ulang di Madina Tanpa Kampanye

Keputusan rakyat harus dijungjung tinggi dan dihormati dikarenakan merupakan keputusan tertinggi dalam Demokrasi di madina,dan bila memang semua pihak paham tentang suara rakyat tersebut maka tidak ada yang sok pintar untuk membuat stetmen atau memang ada tujuan untuk mengacaukan situasi Madina yang saat ini kondusif.

Ditegaskannya tidak ada alsan hukum untuk melakukan diskualifikasi kepada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati oleh DPRD Madina.

“Bila memang masih ada para anggota DPRD Madina berstetmen seputar diskualifikasi perlu dipertanyakan atau memang ingin mengacaukan situasi atau mempunyai tujuan lain,” pungkasnya.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130358:dprd-madina-diskualifikasi-bupati&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*