DPRD Madina fokus tangani kasus perkebunan

MEDAN – Komisi II DPRD Mandailing Natal (Madina) memfokuskan penanganan kasus perkebunan di Madina. “Karenanya, dalam agenda kunjungan awal kerja masa persidangan ini, kami berencana bertemu menteri untuk menyampaikan hasil telaah sementara sebelum pengajuan usulan penggunaan hak angket,” kata anggota Komisi II, Ali Mutiara Rangkuti, tadi malam.

Dijelaskan, bahwa dalam masa persidangan pertama 2010, selain melaksanakan agenda rutin yang telah dijadwalkan, juga mengagendakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian masalah perkebunan.

“Karenanya kita juga berencana bertemu orang-orang di departemen BUMN, Pertanian dan DPR RI,” katanya.

Nantinya diharapkan, Komisi II mendapat informasi dan penjelasan tentang penerapan kebijakan pemerinta terkini, untuk di sistemasikan sebagai bahan penyelesaian masalah perusahaan perkebunan, khususnya masalah PTPN IV dan PT PSU.

“Paling tidak akan menyelesaikan perdebatan mengenai bagaimana penerapan Permentan bagi perusahaan-perusahaan yang telah memiliki IUP dan HGU sebelum terbitnya Permentan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, persoalan inti di PTPN IV adalah tumpang tindihnya hak atas lahan, dimana PTPN IV dengan izin lokasi diterbitkan Bupati No. 525.25/151/K/2007 tertanggal 30 Maret 2007 melakukan penggarapan terhadap lokasi TSM Batahan I, merupakan bagian dari lahan HPL Transmigrasi. “Sementara menurut Permen Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999, jika lahan yang dimohonkan izinnya merupakan tanah hak pengelolaan, maka pemohon terlebih dahulu menunjukkan perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan tersebut.

Baca Juga :  Safari Ramadhan Menko Kesra Di Tapsel : PNPM Bukan Proyek Bagi-bagi Duit

Selain itu, terdapat juga pengaduan masyarakat yang merasa lahannya diklaim PTPN IV sebagai bagian dari lahan izin lokasinya, ditambah pula dengan ketidakjelasan pembangunan kebun kemitraan/plasma dengan telah dikucurkannya dana revitaliasi untuk 4 koperasi anak angkat PTPN IV senilai ratusan miliar rupiah.

Menanggapi informasi adanya pemeriksaan dilakukan Kejati dan Polda Sumut terhadap masalah ini, Ali mengatakan bahwa fraksinya mendukung langkah-langkah penegakan hukum tersebut. “Tapi permasalahan yang muncul kemungkinan besar bukan hanya dalam konteks pidana saja, tapi juga aspek kebijakan, yaitu kebijakan di bidang pertanahan,” sebutnya.

Melalui proses politik di DPRD, katanya, akan diuji apakah pemerintah daerah dalam menerbitkan setiap hak atau perizinan atas tanah sudah memenuhi norma standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan atau tidak.

Ali juga berharap agar penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjangkau semua masalah yang muncul yang dinilai telah memenuhi unsur pidana, seperti perselisihan antara PT MAL dan saudara Otto Simanjuntak. “Kasus ini tidak boleh dipandang sebelah mata,” tandasnya.

Duduk perkara masalah ini berkaitan pembebasan lahan PT MAL, yang merupakan tindak lanjut dari terbitnya Izin Lokasi PT MAL seluas 6.500 Ha tahun 2007. Namun ternyata di dalam lahan itu Otto Simanjuntak mengaku dia dan keluarganya memiliki kebun seluas sekira 500 Ha sejak 1998. “Penanganan kasus ini perlu ketegasan Polres Madin, jangan menunggu sampai terjadinya keresahan di masyarakat,” katanya.

Baca Juga :  Ronaldo Disarankan Belajar dari Messi

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=111102:dprd-madina-fokus-tangani-kasus-perkebunan&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*