DPRD Madina Jangan Bungkam – PT Sorik Mas Mining Jangan Lukai Hati Masyarakat

Masyarakat Desa Muara Batang Angkola, Hutagodang Muda, Tanjung Sialang, Tangabosi Kecamatan Siabu, warga Kecamatan Naga Juang dan Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal hendaknya jangan sampai melukai hati masyarakat yang di perkirakan kalau PT Sorik Mas Meaning melakukan Operasinya di wilayah yang telah mereka kantongi izinnya dari pemerintah pusat.

Serta kepada DPRD Kab.Madina khususnya 9 orang anggota DPRD Madina yang berasal dari Daerah Pemilihan IV untuk tidak bungkam dan diam dalam ke khawatiran masyarakat jika perusahaan itu beroperasi nantinya, karena sekarang ini masyarakat belum merasakan dampak kehadiran perusahaan yang akan mengelola emas di wilayah itu, tapi setelah beroperasinya nanti perusahaan itu dengan baik maka di khawatirkan akan berdampak kepada masyarakat baik yang fositif dan lebih lebih yang negative.

Hal itu disampaikan oleh masyarakat kepada Berita, Minggu (3/10) secara terpisah di tiga Kecamatan itu terkait dengan pro dan Kontra atas kehadiran PT.Sorik Mas Meaning di wilayah Kabupaten Mandailing Natal yang sekarang ini telah menjadi pembahasan di kalangan masyarakat daerah itu.

Warga Tanggabosi M. Hanafi Nasution menuturkan bahwa wilayah Tor Sihayo /Tor Pulo yang selama ini diketahui adalah merupakan tanah hulayat warga sekarang ini telah banyak di kuasai oleh warga yang berasal dari Pulau Nias dan telah menjadi persoalan di kalangan warga, sebab di satu sisi warga Nias telah mengelola tanah di wilayah itu dan di sisi lain warga Tanggabosi mengklaim bahwa tanah itu tanah hulayatnya tapi tak pernah di usahai warga.

Akibatnya, antara warga di wilayah itu setelah hadirnya PT Sorik Mas Meaning beberapa tahun silam telah membuat masyarakat pro dan kontra, kenapa, karena warga Nias juga telah diakui oleh aparat desa yang di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selama ini melalui Kades pengurusannya dan sudah barang tentu warga yang bermukim di wilayah itu sebagai warga Mandailing Natal dan di sisi lain kehadiran warga Nias di daerah itu boleh jadi tidak mempunyai dokumen resmi makanya menimbulkan penafsiran yang berbeda di kalangan aparat Kecamatan dan Kabupaten.

Karena itulah, ujarnya, masyarakat Tanggabosi khususnya sangat merasa keberatan dengan adanya Jual Beli Tanah di daerah itu dan masyarakat dalam waktu dekat ini akan mengadukan persoalan itu kepada DPRD dan Bupati Madina untuk mencari jalan keluar terhadap hak warga yang ada di wilayah itu, makanya anggota DPRD Madina yang berasal dari wilayah Dapil 4 untuk tidak bungkam dan menutup mata dan dapat meluruskan persoalan itu dengan baik.

Baca Juga :  KOMISI II DPRD KOTA MINTA PROYEK JL.BM MUDA DIBONGKAR JIKA MENYALAHI BESTEK

“Kami sangat tidak setuju dengan sikap Bupati Madina H Amru Daulay ketika itu yang telah membuat SK No 300 Tentang penertiban daerah itu dan memintak kepada Pjs.Bupati Madina Aspan Sofyan Batubara untuk meninjau kembali SK tersebut, sebab tidak tertutup kemungkinan akibat SK akan menimbulkan persoalan,” ujar M.Hanafi Nasution.

Sementara itu, warga Naga Juang Abd.Hadi Siregar kepada Wartawan, mengaku sangat kecewa terhadap DPRD dan Bupati Madina, sebab sekalipun Izin PT.Sorik Mas Meaning adalah Pemerintah Pusat yang memberikannya hendaknya warga Naga Juang juga harus di pikirkan nasibnya ke depan, sebab akibat kegiatan yang akan di timbulkan oleh perusahaan itu akan dapat merugikan masyarakat, sebab dalam pemeberian izinnya banyak di perkirakan tanah masyarakat yang akan menjadi korban.

Maksudnya, banyak tanah masyarakat yang telah diusahai puluhan tahun silam akan terkena sesuai izin dari PT Sorik Mas Meaning dan sekalipun perusahaan itu akan mengganti rugi nantinya sudah jelas tidak akan sesuai lagi harganya dan juga limbah penambangan itupun nanti akan ada yang di perkirakan akan merugikan masyarakat.

“Banyak memang masyarakat Madina yang mengaku tokoh telah menjadi corong perusahaan itu, tapi semua itukan karena sudah mendapat bagian, tapi yang jelas kami akan di rugikan meskipun penjelasan perusahaan itu akan memperhatikan masyarakat dan semua perusahaan di Republik ini selalu mengkambing hitamkan masyarakat,” ujarnya.

Ungkapan yang sama disampaikan Rohadi Pulungan warga Hutabargot, bahwa sekarang ini warga Hutabargot telah banyak yang terjun langsung ke daerah itu mencari nafkah dengan memakai alat dompeng untuk menambang emas dan kegiatan itu dilakukan warga adalah dengan adanya perusahaan itu tanpa ada sedikit kehawatiran warga akan menimbulkan bahaya dan tidak tertutup kemungkinan akan mendatangkan bencana akibat wilayah pegunungan itu dib or oleh perusahaan maupun masyarakat.

Makanya, ujar dia, satu-satunya harapan masyarakat adalah kepada DPRD Madina khususnya 9 wakil rakyat dari wilayah Dapil 4 untuk dapat memperjelas kepada masyarakat sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan perusahaan dan bagaimana kalau terjadi longsor nantinya di daerah itu, apakah perusahaan itu bertanggung jawab dan bagaimana kontribusinya kepada masyarakat sekitar itu.

Baca Juga :  3 PSK Terjaring Razia di Desa Pir Transpir Sosa Unit II B, Kec. Huragi, Kab. Palas

“Pokoknya DPRD Madina dan Pjs.Bupati Madina jangan Bungkam dan diam, tapi perhatikan keluhan masyarakatnya,” ujarnya.

Anggota DPRD Madina dari Dapil 4 yaitu Iskandar Hasibuan dari PDI Perjuangan, mengutarakan bahwa kehadiran PT Sorik Mas Meaning telah menjadi pembasannya, tapi sampai sekarang ini pihak perusahaan juga belum menunjukkan itikat baiknya terhadap warga, sebab dari informasi yang di peroleh perusahaan hanya memakai beberapa oknum untuk ikut serta mensosialisasikan kehadiran mereka.

Sebagai wakil rakyat, ujar Iskandar Hasibuan, dirinya tidak pernah mundur untuk memperjuangkan nasib rakyat atas kehadiran perusahan itu, namun masyarakat juga kelihatannya sudah banyak yang menjadi “ Panglima Talam “ tanpa memikirkan masa depan masyarakat dan bahkan ada oknum masyarakat yang menjadi corong perusahaan dengan harapan mendapat imbalan untuk kepentingan pribadinya.

“Kita akan mencobak melakukan dialog dengan perusahaan dan membawaknya ke tengah-tengah masyarakat dan juga kepada Pjs Bupati Madina kita harapkan untuk dapat melihat secara jernih keluhan warga,” ujar Iskandar Hasibuan dari politisi PDI Perjuangan itu. (isk)

Sumber: http://beritasore.com/2010/10/04/dprd-madina-jangan-bungkam/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*