DPRD Madina Usulkan Audit Investigatif Defisit Keuangan Pemkab Madina

Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mandailing Natal meminta agar dilakukan audit investigatif atas terjadinya defisit keuangan Pemkab Madina pada tahun anggaran 2010 ini.

Hal tersebut disampaikan pada pandangannya dalam Sidang Paripurna DPRD Madina pada pengesahaan PAPBD tahun anggaran 2010 yang dipimpin Ketua DPRD Madina As Imran Khaitamy Daulay SH yang juga dihadiri Pejabat Bupati Madina Ir Aspan Sofian Batubara serta unsur Muspida Madina lainnya, Senin (8/11).

Alasan setiap fraksi mengusulkan audit ini adalah untuk mengetahui adanya fakta baru, antara lain posisi awal defisit yang kurang lebih 43 milyar yang sejak awal terkesan ditutup-tutupi oleh pihak eksekutif dan demi untuk asas-asas penerapan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Juru bicara Fraksi Demokrat Rahmat Risky mengatakan, langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan selisih antara pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk defisit harus tetap mengacu pada pasal 57 ayat 7 Permendagri no 13 tahun 2006, dimana defisit hanya dapat diatasi dengan dana – dana yang bersumber dari Silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan, penerimaan pinjaman atau penerimaan piutang.

“Dan kami tegaskan bahwa penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dapat disamakan dengan penjualan aset daerah sebagaimana langkah yang ditawarkan oleh Pemkab Madina,” ungkap Rizky.

Dengan tegas disampaikan Rahmat Rizky bahwa Fraksi Demokrat dalam mengatasi defisit menolak pengambilan dana Pemilukada dari KPUD Madina pada pos-pos alokasi dana lainnya. Dana Pemilukada merupakan alokasi belanja hibah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Pemilukada sebagaimana agenda nasional di daerah, dan oleh sebab itu dana Pemilukada harus tetap pada posnya dan digunakan untuk memulai tahapan pemungutan suara ulang sesuai dengan amar putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VII/2010,” tegas Rizky.

Baca Juga :  MUI Palas gelar Tabligh Akbar di Mesjid Raya Sibuhuan

Dikatakannya Fraksi Demokrat berserta 5 fraksi lainnya di DPRD Madina sepakat hasil-hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) sepakat PAPBD Madina disahkan namun dengan catatan harus dibentuk tim untuk dilakukan audit investigatif untuk mengetahui fakta apakah memang telah terjadi defisit atau memang ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Realisasi Pengembalian

Namun yang sangat disayangkan dari setiap pandangan fraksi yang ada tidak ada satupun yang menyinggung realisasi pengembalian anggaran berdasarkan temuan dari BPK RI.

“Yang sangat kita sayangkan banyak anggaran yang belum dikembalikan ke kas daerah berdasarkan temuan dari BPK RI, harusnya ini harus menjadi sorotan setiap Fraksi di DPRD Madina, sejauh mana pengembaliannya atau merekomendasikan proses hukum,” kata Khoirullah Lubis salah seorang pengurus Front Komunitas Indonesia satu (FKI I) Madina. (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*