DPRD Mandailing Natal Akan Ajukan Hak Interpelasi ke Bupati

Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution
Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution

MADINA – Beberapa anggota DPRD Madina sedang menggagas untuk mengajukan hak interpelasi (hak meminta keterangan) kepada Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Hak ini diajukan menyikapi berbagai permasalahan di internal Pemkab Madina maupun kondusifitas di tengah masyarakat.

Informasi dihimpun, Kamis (20/11) di gedung wakil rakyat itu, ada beberapa orang anggota dewan yang membenarkan telah ada surat pengusulan untuk menggunakan hak interpelasi ke Bupati Madina, menyikapi berbagai persoalan yang berkembang belakangan ini.

“Sudah ada dan suratnya sedang berjalan menggalang tanda tangan dari anggota dewan, kalau tidak salah sudah disampaikan ke pimpinan,” ujar Binsar Nasution anggota DPRD Madina dari Fraksi Partai Demokrat.

Menurut Binsar, sudah ada beberapa anggota dewan yang sudah menandatangani surat pengajuan hak interpelasi tersebut, dan menurut ketentuan, harus ada minimal tujuh orang inisiator dari dua fraksi. “Minimal tujuh orang inisiator dari dua fraksi,” ucapnya.

Hal serupa juga disebutkan anggota DPRD Madina lainnya Bahri Hasibuan, Ketua PKP Indonesia Madina itu membenarkan, sudah ada surat usulan hak interpelasi yang kini sedang berjalan di gedung DPRD Madina. Dan menurut Bahri, hak interpelasi ini merupakan hak DPRD Madina. “Itu kan hak DPRD Madina, sah-sah saja lembaga ini memanggil Bupati Madina menyangkut berbagai permasalahan yang ada di Madina, sekarang sedang berjalan,” sebut Bahri.

Baca Juga :  Jelang Ramadhan Harga Sembako Merangkak Naik Di Sakumpal Bonang

Informasi berkembang saat ini, DPRD Madina akan menggunakan hak interpelasi ke Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution untuk menanyakan sejumlah permasalahan yang ada selama ini. Seperti persoalan OTP Geothermal yang menjadi masalah di lima kecamatan di sekitar Gunung Sorik Marapi.

Persoalan pelaksanaan proyek dan kegiatan Perubahan APBD tahun 2014, misalnya proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan, dimana P-APBD sudah disahkan pada bulan September yang lalu. Namun pelaksanaannya baru diumumkan hari Senin kemarin untuk Dinas PU, sementara di Dinas Pendidikan sekitar seminggu yang lalu.

Itupun masih sekedar pembagian undangan kepada rekanan, dan diperkirakan dua minggu ke depan baru dilakukan penandatanganan kontrak. Sehingga diperkirakan pekerjaan tidak akan maksimal, selain itu muncul kericuhan di tingkat rekanan, mereka mengaku, Kadis PU Rispan Juliardi dan Kabid Cipta karya Akhyar Rangkuti, telah ingkar janji, dan oknum Kadis dan Kabid tersebut telah meminta uang hingga puluhan juta rupiah kepada rekanan. (wan)

/METROSIANTAR.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*