DPRD Minta Tambang Martabe Lanjutkan Pembangunan Pipa

TAPSEL– Wakil Ketua DPRD Tapsel Hasbin Sitompul menegaskan akan terus mendukung aspirasi dari masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, bahwa PT Agincourt Resources (AR), pengelola Tambang Emas Martabe, harus tetap melanjutkan penanaman pipa hingga ke ujung Dusun Bongal.

“Kita sangat mendukung aspirasi dari masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru yang melakukan unjuk rasa tersebut. Untuk itu kita meminta kepada PT AR agar penanaman pipa tersebut terus dilaksanakan. Sehingga masyarakat bisa merasakan ketenangan dan ketentraman atau tidak pernah tersentuh limbah PT AR walaupun limbah tersebut secara uji tidak mempunyai efek,” ungkap Hasbin Sitompul melalui telpon.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tapsel H Darwis Sitompul menegaskan agar Pemkab Tapsel harus meninjau ulang kembali perubahan Nota Kesepahaman antara PT AR dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru. Jika pemasangan pipa tersebut terhenti maka akan mempunyai dampak yang sangat fatal terhadap masyarakat dikarenakan kestrilan limbah tersebut belum bisa diyakini.

“Saya pernah turun ke lapangan atau ke Daerah Aliran Sungai Batangtoru, hanya beberapa jam saya berada di dalam air sungai tersebut melakukan gotong royong bersama masyarakat, kaki saya langsung panas. Hal itu membuktikan bahwa limbah dari PT AR tersebut belum bisa diyakini kebenarannya, untuk itu kita meminta tegas kepada Pemkab Tapsel agar mengklarifikasi kembali amandemen Nota Kesepahaman tersebut,” terangnya.

Hal senada juga dikatakan oleh anggota DPRD Tapsel lainnya Ike Taken Hasibuan. Menurutnya, Pemkab Tapsel, PT AR, sembilan Kepala Desa/Lurah harus transparan kepada masyarakat tentang kelanjutan dari penanaman pipa tersebut. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan dari Nota Kesepahaman tersebut.

“Saya meminta kepada Pemkab Tapsel, PT AR, dan Kepala Desa maupun lurah Kecamatan Muara Batangtoru jujur dan transparan terhadap publik terkait perkembangan MoU yang dibuat pada tanggal 23 September 2012 lalu. Hal itu dikarenakan, hingga saat ini publik belum mengetahui perkembangan dari Nota Kesepahaman tersebut,” pungkasnya.

Pemkab Tidak Pro Rakyat
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dinilai tidak pro terhadap rakyat terkait telah terjadinya perubahan Nota Kesepahaman PT AR dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru. Seharusnya Pemkab Tapsel tetap memperjuangkan masyarakat dengan menegaskan PT AR agar segera menyelesaikan kewajiban yang tertera dalam Nota Kesepahaman tersebut.

Baca Juga :  Demo Tolak Tambang Emas di Tapanuli Selatan Ricuh, 2 Mobil Dibakar

“Kita tidak setuju atas terjadinya perubahan Nota Kesepahaman antara PT AR dengan Kecamatan Muara Batangtoru tersebut. Hal itu terjadi diduga Pemkab Tapsel telah berpihak terhadap PT AR dan tidak pro lagi kepada masyarakatnya,” ungkap Ketua Aliasnsi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) Andi Lumalo Harahap, Rabu (18/9).

Dia menambahkan, setidaknya Pemkab Tapsel terus mengupayakan agar Nota Kesepahaman antara masyarakat dengan PT AR yang dibuat pada September tahun 2012 lalu tetap dipertahankan oleh Pemkab Tapsel. Namun, Pemkab Tapsel malah membiarkan perubahan Nota Kesepahaman tersebut sehingga muncul dugaan-dugaan bahwa Pemkab Tapsel tidak berpihak lagi terhadap masyarakat.

“Jika Pemkab Tapsel akan terus menekan PT AR untuk terus melaksanakan Nota Kesepahaman yang telah dibuat pada tahun 2012 lalu, maka perubahan Nota Kesepahaman ini tidak akan terjadi lagi. Akan tetap, Pemkab Tapsel malah membiarkan hal itu terjadi sehingga dugaan kita muncul bahwa Pemkab Tapsel telah memihak terhadap tambang,” terangnya.

Untuk itu,diharapkan kepada Pemkab Tapsel agar meninjau ulang kembali perubahan Nota Kesepahaman PT AR dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru. Sebab, jika pemasangan pipa tersebut tidak berlangsung lagi, maka perkembangan generasi penerus dari Kecamatan Muara Batangtoru tidak bisa dijamin lagi di masa yang akan datang.

“Kita meminta kepada Pemkab Tapsel harus meninjau ulang kembali amandemen Nota Kesepahaman tersebut. Jika Pemkab Tapsel tidak bersedia mengklarifikasi kembali permasalahan Nota Kesepahaman yang baru itu, maka Pemkab Tapsel dinilai tidak pro lagi terhadap rakyat,” pungkasnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Sekretaris Padangsidimpuan Institu Sulaiman, ia mengatakan agar Pemkab Tapsel harus berani berkorban membela rakyat demi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Muara Batangtoru. Sesuai dengan informasi bahwa telah terjadi amandemen Nota Kesepahaman antara PT AR dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru, maka Pemkab Tapsel diduga tidak berpihak lagi terhadap rakyat.

“Dengan terjadinya amandemen Nota Kesepahaman antara PT AR dengan masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru pada beberapa waktu yang lalu. Maka, kami meminta Pemkab Tapsel harus secepatnya mengklarifikasi kembali Nota Kesepahaman yang baru tersebut,” terangnya.

Baca Juga :  Pendidikan Padang Lawas Perlu Berbenah, Perbaiki kesalahan Dimasa Lampau

Apa Lagi yang Perlu Dipertanyakan
Terpisah, usaha METRO untuk menemui Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu di ruangannya sekitar pukul 15.20 WIB atau setelah selesai rapat di aula beringin Kantor Bupati Tapsel, belum berhasil.

Kemarin, METRO terlebih dahulu harus mengisi identitas, setelah itu salah seorang dari pegawai Kantor Bupati tersebut memberikan identitas yang diisi tersebut kepada Ajudan Bupati, Parwis.
Selanjutnya, Parwis keluar dari ruangan Bupati, ia mengatakan kepada salah seorang pegawai agar METRO konfirmasi melalui bagian Humas saja.

Sesampainya METRO di ruangan Kabag Humas Tapsel A Simanungkalit, ia tampak geram melihat kedatangan METRO dikarenakan permasalahan yang dipertanyakan tersebut sudah termasuk permasalahan yang lama.

“Kan sudah ada kemarin audensi masyarakat Kecamatan Muara Batangtoru yang melakukan unjuk rasa tersebut dengan Bupati H Syarhrul Pasaribu, Wakil Bupati H Rapolo Siregar, dan beberapa pegawai lainnya.

Hal apa lagi yang perlu dipertanyakan,” ungkapnya. Setelah ia menjelaskan beberapa kata tentang audensi tersebut, ia langsung menyarankan agar METRO berjumpa dengan Wakil Bupati H Aldinz Rapolo Siregar, dikarenakan Bupati H Syahrul Pasaribu masih sibuk.

“Kesimpulan dari audensi itu sudah saya jelaskan kemarin, sebaiknya kita pergi saja ke ruangan Wakil Bupati Tapsel agar dijelaskan dengan seksama,” pungkasnya. (mag 02)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 6 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Pertambangan ini diperlukan, tapi satu hal masyarakat juga perlu jangan sampai dikesampingkan.
    Ada pertanyaan yang harus dijawab dan harus dipublikasikan manajemen tambang ke masyarakat agar tidak menimbulkan interpresentasi yang berbeda-beda dan menimbulkan masalah baru bagi perusahaan dan bagi masyarakat. karena kalau Pemda kelihatanya adem-adem aja apapun yang terjadi sepertinya tak kuasa menahan laju kekuatan Investor / pemilik modal.
    Jadi alangkah baiknya perusahaan lebih terbuka menjelaskan ke masyarakat agar tidak tidak salah faham bagi yang kurang memahaminya tentang Limbah Kategori B3 dari setiap pertambangan.
    Mengingat Limbah Kategori B3 adalah saalah satu jenis limbah yang berbahaya di Dunia ini (masih ingat kasus pertambangan di salah satu ujung timur Indonesia yang sempat menggemparkan mata dunia dan pemerintah Indonesia akan dampak dari pertambangan, setelah masyarakat makan dari hasil lingkungan baik di darat/tumbuhan dan laut, maka muncul dari dampak Limbah kategori B3 ini).

    Jadi kalau memang benar-benar Perusahaan juga Peduli terhadap masyarakat /CSR dan Pemerintah juga peduli terhadap masyarakat melalui pelayanan Masyarakat, maka alangkah baiknya dijelaskan dan dipublikasikan tentang pengelolaan Limbah Katogri B3 dari pertambangan ini:
    -. Bagaimana dengan Limbah Kategori B3 dari tambang ini dan berapa besar yang dihasilkan dari Limbah ini per minggu, perbulan bahkan per tahun. (jangan cuman memberitahukan kerugian saja dan untung saja yang dihitung dan dipublikasikan).
    – Kemana dibuang Limbah Kategori B3 dari Tambang Ini? (kelaut, Kehutan terbuka atau hutan buatan atau kemana limbah B3). Dikelola sendiri dan tidak dibuang atau tidak dibawa keluar tambang!! apa mungkin ya, mengingat Limbah Berbahaya B3 ini saat ini disetiap pertambangan belum ada yang mampu membuat limbah ini menjadi aman. Rata-rata dari informasi di media menyatakan paling dibuang ke Dasar Laut atau ke tengah Hutan yang jauh dari jangkauan masyarakat).
    – Berapa besar limbah Kategori B3 yang dihasilkan dari perusahaan pertambangan ini per hari, perminggu, perbulan.
    – Apa upaya Pemerintah menjamin melindungi masyarakat di sekitar aliran sungai batangtoru hinga ke ujung/pantai laut dimana dibuang, dan jaminan bahwa limbah ini tidak dibuang sembarangan di hutan yang masih terjaga di Tapanuli ini.

    sekali lagi…..
    Pertambangan perlu, tapi kehidupan masyarakat sejahtera yang tidak hanya semata-mata mengejar dollar / rupiah juga sangat perlu didahulukan dari sekedar uang yang mengalir.

    Sekali lagi…. hati-hati dengan limbah kategori B3

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*