DPRD Nilai Pemkab Tapsel Tidak Berpihak kepada Warga

Terkait kepemilikan lahan yang memicu polemik warga Desa Muara Upu dengan PT MIR, Komisi I dan II DPRD menilai Pemkab Tapanuli Selatan tidak berpihak kepada warga desa setempat.

“Kami menilai tidak ada niat baik Pemkab Tapsel untuk menyelesaikan polemik berkepanjangan ini. Malah Pemkab condong tak peduli terhadap masalah yang bisa berujung bentrokan ini,” ujar anggota Komisi I dan II masing-masing Harmeni Bautabara SH, Fajaruddin Tanjung, Sawal Pane, Baginda Pulungan, Ali Imran Hasibuan, Dalkot Batubara, Iqbal Halid kepada Analisa dalam konfrensi pers di P. Sidimpuan, Minggu (9/3).

Dikatakan, ketidak berpihakan Pemkab kepada warga ini juga dapat terlihat dari keengganannya untuk bersama legislatif meninjau langsung lahan yang menjadi masalah tersebut.

“Sebenarnya pihak DPRD dan Pemkab Tapsel yang diwakili Bagian Hukum, Pertanahan, Dinas Kehutanan dalam rapat Senin (282) telah menyepakati akan turun ke lapangan pada Rabu (2/3) untuk memperjelas satus lahan tersebut, namun pihak eksekutif mangkir. Kita merasa dibohongi eksekutif padahal sebelumnya mereka telah sepakat,” terang Harmaeni Batubara.

Atas dasar itu, kata Harmeni, komisi I dan II juga meminta agar Bupati H Syahrul M Pasaribu meninjau kembali pengangkatan pejabat terkait karena berseberangan dengan visi dan misi bupati/wakil bupati menjadikan masyarakat Tapsel sejahtera lewat peningkatan pendapatan dari sektor pertanian, perkebunan, tanaman pangan, perikanan dan peternakan.

Sementara Ali Imran memaparkan, permasalahan lahan Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batangtoru, Tapsel berawal saat warga desa tersebut merasa keberatan atas tanah ulayat mereka seluas 320 hektare yang diduga dikuasi PT MIR atas nama HGU seluas 5.523 hektare.

Baca Juga :  Komisioner KPU Palas Kecewa Penanganan Kasus Pengerusakan Kotak Suara

Padahal menurut masyarakat Muara Upu, lahan itu telah mereka garap atau usahai sejak puluhan tahun yang dibuktikan dengan tanaman durian, mangga, cengkeh dan tanaman tua lainnya di lahan tersebut.

Pihak perusahan mengklaim tanah tersebut masuk dalam wilayah HGU milik perusahan PT MIR, alhasil polemik antara masyarakat Muara Upu dan PT MIR terus berkepanjangan hingga lahan tersebut distanvaskan pada tanggal 25 Maret tahun 2008.

Selama kurun waktu 2008 hingga 2011 kedua belah pihak beberapa kali telah dipertemukan guna mencari solusi terbaik yang dimediasi oleh pemerintah kecamatan Muara Batangtoru dan Pemkab Tapsel.

Namun lagi-lagi upaya tersebut tidak berbuah hasil karena warga yang berjumlah 85 KK yang mengaku pemilik lahan tersebut tidak menerima solusi yang ditawarkan pihak perusahaan.

“Karena tuntutan warga agar mereka diberikan kebun pola PIR seluas 1 Ha, per KK, lahan perumahan 0,5 dan lahan pertanian sawah 0,5 Ha per KK, biaya konpensasi sebelum kebun kelapa sawit tidak semuanya dipenuhi karena hanya menyetui pelepasan lahan seluas 96 Ha atau sekitar 30 persen dari 320 Ha dan menyediakan dua orang guru mengaji, akhirnya warga mengadu ke DPRD setempat,” katanya.

Dalam pengaduannya kepada Komisi I dan II DPRD Tapsel masyarakat 85 KK desa Muara Upu memohon agar legsilatif campur tangan guna menyelesaikan masalah yang menimpa mereka.

“Menindak lanjuti itu akhirnya, komisi I dan II masing-masing Harmeni Bautabara, SH, Drs. H.Asgul Idihan Dalimunthe, Lailatul Zamzam, Fajaruddin Tanjung, Harun Rambe dan Sawal Pane, Baginda Pulungan, Ali Imran Hasibuan, Dalkot Batubara, Iqbal Halid menijua langsung lahan yang diperkarakan meski tanpa keikutsertaan eksekutif, “katanya.

Baca Juga :  Percepat Proses Hukum Rahudman!

Ditambahkan, komisi I dan II komit dan berpihak kepada kepentingan rakyat dan bertekad akan berjuang semaksimal mungkin supaya harapan masyarakat terwujud.

“Pemerintah kabupaten, Badan Pertanahan dan PT MIR untuk lapang dada melakukan kembali pengukuran atas lahan HGU milik PT MIR dan ulayat masyarakat. Karena kami sinyalir tidak sesuai dengan titik koordinat yang tertera dalam sertifikat yang dikeluarkan BPN dan pelaksanaan dilapangan,” ungkap mereka. (hih) (analisadaily.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*