DPRD Palas Kembalikan APBD 2009

Mengingat banyaknya masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Pemkab Padanglawas sejak 2009 hingga sekarang, maka merupakan hal yang wajar ketika DPRD mengembalikan nota perhitungan APBD 2009.

Imran Joni Hasibuan, tokoh masyarakat peduli Padanglawas yang juga mantan anggota legislatif tiga periode di Riau, mengatakan wajar apabila DPRD Palas mengembalikan nota perhitungan keuangan dan pengelolaan APBD 2009 kembali ke pihak eksekutif.

“Selain adanya kesalahan perhitungan, juga karena laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum selesai dan diberikan ke DPRD. Hal ini merupakan yang wajar apabila DPRD meminta agar seluruh SKPD yang belum defenitif agar secepatnya dilantik,” ujar Imran, pagi ini.

Karena, menurutnya, mereka sebagai pejabat penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah. Sehingga, tidak heran jika pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD dan keuangan negara di daerah ini terkesan amburadul.

“Sebagai contoh amburadulnya pengelolaan keuangan daerah selama ini, termasuk masalah pembangunan drainase kota Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, juga proyek multi years untuk pembangunan sarana perkantoran di Pemkab Palas,” ujarnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*