DPRD: Semua SD penerima DAK di Tapsel bermasalah

WASPADA ONLINE

pade-pade baen hamu hepeng i kamban... unang maila negara on...

P.SIDIMPUAN – DPRD menilai, semua SD Negeri penerima bantuan pembangunan fisik dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan 2009 di kabupaten Tapanuli Selatan bermasalah.

“Hanya saja tingkatan kesalahannya itu berbeda,” kata ketua komisi III DPRD Tapsel, Mahmud Lubis, kepada Waspada, tadi malam.

Selama monitoring, katanya, rehabilitasi ruang kelas sekolah penerima DAK di Tapsel, perencanaan yang dibuat konsultan juga tidak memenuhi unsur penghematan, kapasitas pembangunan, keterbukaan lapangan kerja, dan rasa memiliki bagi warga sekitar.

“Selain mengamati kondisi pembangunan yang sedang berjalan dilapangan, kita juga meneliti Rencana Anggaran Biaya (RAB). Hasil penelitian dibandingkan dengan kondisi di lapangan, ternyata empat unsur itu tidak ditemukan dari perencanaan konsultan,” katanya.

Dicontohkan, anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi daerah (real cost). Komisi III menemukan terjadinya pembengkakan dan kekurangan anggaran pada pembangunan sekolah tanpa mempertimbangkan kondisi lokasi.

Bahkan, ujarnya, pembangunan tidak memunculkan rasa memiliki  bagi warga sekitar. Selain itu, pelaksanaan DAK bidang pendidikan juga tidak mengikuti buku panduan dan Peraturan Menteri No 3/2009  tentang Juknis DAK. Sehingga ditakutkan DAK di Tapsel.

Dituturkan, hasil monitoring komisi III ke seluruh sekolah penerima DAK bidang pendidikan, bukan untuk mencari-cari masalah atau kesalahan. Tapi semata untuk penyelamatan anggaran Rp32 milliar yang dialokasikan untuk pendidikan Tapsel.

“Lebih cocok untuk mengawasi dan shock teraphy bagi kepala sekolah serta kepala tukang yang berbuat nakal pada pembangunan fisik DAK ini. Karena fungsi dewan itu termasuk mengawasi. Sehingga kekhawatiran terhadap penyelewengan dan ketidaktepatan tujuan DAK ini bisa diantasipasi,” sebutnya.

Baca Juga :  Inilah 10 Pentolan Kelompok 78

Karenanya, komisi III menuntut keseriusan dan kejujuran konsultan pendamping yang dihunjuk dalam menangani DAK ini. Karena konsultan itu pihak yang dihunjuk untuk mengarahkan pelaksana pembangunan  tidak melenceng dari tujuan dan perencanaan. Konsultan juga bertugas untuk mengawasi, jadi harus serius dan jujur.
(dat02/waspada)

PostLink: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/dprd-semua-sd-penerima-dak-di-tapsel-bermasalah/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

3 Komentar

  1. “Kepala SD Pardomuan di intervensi seorang koramil pangkat kopral yang bermarga pohan”

    benar itu bang… saya juga pernah dengar masalah ini… kalau bisa… diungkapkan saja di apakabarsidimpuan.com beritanya…, biar semua orang tahu…

    wassalam

  2. Dan dimintakan kepada Anggota DPR Komisi III agar menindak lanjuti Dinas Pendidikan yang menerima berkas ganda dari Kepala sekolah SD Pardomuan

  3. Diminta kepada anggota DPR komisi III agar menindak tegas kepala SD dan Kepala Tukang yang bermasah dan contoh Kepala SD Pardomuan di intervensi seorang koramil pangkat kopral yang bermarga pohan.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*