DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATAN

KARENA DINILAI TIDAK MAMPU MEREALISASIKAN
UU NO 37 DAN 38 TAHUN 2007

BUPATI TAPSEL; ONGKU HSB

(Faisal Reza Pardede) Permasalahan yang berlarut – larut dan tidak ada kejelasan tentang pelaksanaan UU No. 37 dan 38 Tahun 2007 terutama pemindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan ke Sipirok, DPRD Sumut akan memanggil Bupati Tapanuli Selatan, Ongku Parmonangan Hasibuan. Demikian disampaikan Ketua DPRD Sumut  H. Saleh Bangun ketika menerima delegasi DPP Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali Sipirok (NNBS) di ruang kerjanya. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua DPRD SU setelah mendengarkan beberapa keterangan yang diberikan oleh delegasi NNBS beserta para pembinanya yang antara lain adalah Drs H Yopie S. Batubara yang menyampaiakan Sipirok merupakan daerah dengan sejarah yang kuat dalam perkembangan Tapanuli Selatan, hal ini ditandai dengan banyaknya tokoh nasional yang berasal dari daerah ini dan merupakan pihak yang berperan sebagai stimulanisasi dalam pembangunan daerah, termasuk pemekaran di wilayah Tapanuli Selatan yang dimulai tahun 1992. Saat itu kata Yopie yang akan dimekarkan adalah Mandailing Natal, Padangsidimpuan, dan Angkola Sipirok, akan tetapi seiring berjalannya waktu berdasarkan perkembangan politis pada tahun 2007 justru yang dimekarkan adalah Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Angkola Sipirok tetap menjadi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Ibukota sekaligus Pusat Pemerintahannya berada di Kota Sipirok dan pada waktu itu opsi tersebut merupakan pilihan Ongku P Hasibuan, kok sekarang dia tidak mau pindah dengan opsi yang dipilihnya, lanjut Yopie.

Pemaparan lain juga disampaikan Prof. Moenaf H Regar, dari sekian banyak surat himbauan seperti surat Gubernur, surat DPRD SU, surat DPD RI, dan surat beberapa organisasi dan masyarakat tidak ada satupun yang digubris oleh bupati ini, oleh karena itu harus ada upaya yang lebih konkrit dalam merealisasikan amanah UU tersebut termasuk tindakan serius dari DPRD SU, pungkas Guru Besar USU ini.

Sementara itu dr. Arifin S Siregar, SpKK menambahkan sangat heran dengan sikap bupati ini mengingat ucapan bupati yang mengatakan pelanggaran terhadap UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tidak mempunyai sanksi hukum ataupun pidana, ini bupati sudah terkesan menantang hukum dan tindakan ini tidak lazim dilakukan oleh seorang pejabat daerah.

Ketua NNBS Faisal Reza Pardede menyampaiakan bupati ini telah berungkali diingatkan untuk tetap mengacu kepada UU No. 37 dan 38 Tahun 2007, dimulai dengan aksi damai di kantor bupati, surat menyurat dengan  bupati, audiensi dengan bupati, tapi hasilnya masih nihil. Sehingga yang dirugikan masyarakat Tapanuli Selatan secara keseluruhan, coba bayangkan pada penerimaan CPNS tahun ini, kop surat bupati Palas tertanggal Sibuhuan, Paluta tertanggal Gunung Tua, sedangkan Tapanuli Selatan tetap Padangsidimpuan. Seharusnya Tapsel harus malu terhadap kabupaten yang dimekarkannya. Oleh karena itu pertemuan hari ini tidak sebatas basa – basi tapi harus ada tindak lanjutnya. Demikian harapan yang disampaiakan Faisal.

Menanggapi itu semua sebagai tambahan wakil ketua DPRD SU Chaidir Ritonga juga menyampaikan apabila bupati tetap tidak mau merealisasikan UU tersebut kita akan menempuh langkah politis dan yuridis. Tentunya sikap ini kita ambil setelah DPRD SU memanggil bupati bersangkutan. Hal senada di sampaikan M. Nuh, Ketua Komisi A DPRD SU seraya menambahkan Tapanuli Selatan merupakan daerah yang erat kaitannya dengan hubungan primordial, jadi sebagai  pihak yang ikut membidani pemekaran di Tapanuli Selatan pada tahun 2007 kemarin mengungkapkan sangat yakin ini merupakan aspirasi masyarakat yang sesungguhnya karena pada saat turun meninjau, antusiame masyarakat sangat tinggi terhadap pemekaran ini disana. Jadi mari kita duduk bersama untuk membicarakan  permasalahan ini, pemanggilan terhadap bupati merupakan langkah yang tepat menyelesaikannya. Perlu keiklasan dalam menyikapi ini, kata M. Nuh mengakhiri. (Faisal Reza Pardede – ical_sipirok@yahoo.co.id)

Link: https://apakabarsidimpuan.com/2009/11/dprd-sumut-akan-segera-panggil-bupati-tapanuli-selatan-karena-dinilai-tidak-mampu-merealisasikan-uu-no-37-dan-38-tahun-2007/

POST ARCHIVE: This content is 8 years old. Please, read this content keeping its age in Mind
google DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATANfacebook DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATANtwitter DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATANlinkedin DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATANemail DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATANprint DPRD SUMUT AKAN SEGERA PANGGIL BUPATI TAPANULI SELATAN

1 Comment

  1. DIpanggil bukan berarti Salah toh hea.a.h.a.a…. dan Pemanggilan DPRD SUMUT anggap saja ajang bertemu dengan anggota baru DPRD SUMUT he.a.a.a..h.a..

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*