DPRD Sumut investigasi insiden Madina

MEDAN – Menyusul konflik yang terjadi antara warga Huta Godang Siabu Mandailing Natal dengan aparat Brimob Kompi Tapanuli Selatan di base camp PT Sorik Mas Mining (SMM), pekan lalu telah bermuara di jalur hukum. Akan tetapi, hingga kini polemik antara kedua belah pihak yang bersinggungan ini belum juga berakhir, bahkan proses hukumnya terkesan dipaksakan.

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Syahrial Harahap, menjelaskan bahwa Komisi B akan mengusulkan membentuk tim investigasi untuk mencari solusi bagi konflik yang terjadi antara warga dan PT SMM ini. “Kita mengusulkan kepada pimpinan Dewan agar segera membentuk tim investigasi guna menuntaskan konflik ini,” ujar Syahrial, malam ini.

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, kasus yang terjadi di PT SMM sangat melukai hati rakyat, apalagi konflik itu sendiri sudah menimbulkan korban. “Konflik itu juga tidak kunjung selesai dari tahun ke tahun,” sebutnya.

Maka dari itu, kata Syahrial, agar kejadian serupa tidak terulang, Komisi B DPRD Sumut akan meminta pimpinan Dewan membentuk tim Investigasi. “Tim akan berupaya mengungkap fakta yang sebenarnya sekaligus mencarikan solusi bagi konflik ini,” jelasnya.

Sementara itu, Polda Sumut mengaku siap mempertanggungjawabkan penyidikan dalam insiden Madina tersebut yang telah menahan para tersangka dari warga sipil. Menurut jurubicara Poldasu, Kabid Humas AKBP Raden Hetru Prakoso, bahwa penyidikan dalam kasus penyerangan base camp oleh warga sipil yang berujung bentrok telah sesuai dengan fakta dan data dilapangan.

Baca Juga :  Hari Ini, 7 Pasangan Kampanye Damai Cabup/Cawabup Madina

“Penatapan para tersangka dari warga sipil  telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujarnya, malam ini kepada Waspada Online.

Bahkan pihaknya juga akan meladeni laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pascapengepungan Kantor LBH Medan Jalan Hindu oleh aparat kepolisian saat akan menjemput terduaga tersangka. “Silahkan melapor, karena itu hal yang wajar dan syah-syah saja sebagai warga negara Indonesia berhak mendapat kepastian hukum. Kapolda pun mempersilahkan langkah itu,” ujarnya.

Heru menjelaskan, penangangan pegamanan dalam insiden di PT SMM termasuk dalam penyelidikan insiden tersebut telah berdasarkan fakta di lapangan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan saksi. “Polisi menahan para tersangka dalam peristiwa itu berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang kuat. Kalau bukti dan saksi tidak kuat, polisi juga akan melepas mereka seperti Amdani Lubis yang sudah kita lepas karena tidak terbukti,” ungkap Heru.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*