DPRD Sumut orang-orang Syamsul?

DPRDSU Alda DPRD Sumut orang orang Syamsul?MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Syamsul Arifin, dan Wakil Gubernur, Gatot Pujo Nugroho, dikabarkan tidak akur. Hal itu sangat disayangkan berbagai kalangan, karena dapat menjadi hambatan bagi roda pemerintahan di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Insiden ini memunculkan berbagai “kicauan” dari sebahagian anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Mereka berencana untuk mengajukan hak interpelasi (hak meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah) untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi diantara keduanya.

Namun, hingga saat ini rencana tersebut belum juga terealisasi. Akan tetapi DPRD kembali “berkicau” pimpinan dewan beserta pimpinan fraksi di DPRD Sumut akan mengonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme pemerintahan di daerah ini, jika Gubernur Syamsul Arifin dinonaktifkan dari jabatannya.

Menyikapi hal ini, analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan rencana-rencana yang dikumandangkan oleh DPRD Sumut ini menjadi hal yang menuai pertanyaan publik, karena sebelumnya DPRD sama sekali tidak pernah peduli dengan kondisi pemerintahan di Sumut.

“Selama ini apa DPRD melakukan fungsi pengawasan? Kalau hal ini mereka lakukan tidak mungkin masalah antara gubernur dan wakilnya berlarut-larut. Malah DPRD sangat jelas berpihak pada Gubsu,” ujar Taufan kepada Waspada Online, tadi pagi.

Selain itu, kata Taufan, muncul pula gunjingan-gunjingan dari anggota dewan terhadap kinerja dari Wagubsu. Menurutnya, hal ini sungguh aneh karena sudah jelas Gatot menjalankan kinerjanya. Namun pemerintahan di Sumut masih tetap berada dalam kendali Syamsul, yang hingga kini masih mendekam di Rutan Salemba, Jakarta.

Baca Juga :  Samosir Diterjang Banjir 1 Warga Tewas, 4 Hilang

“DPRD malah memihak kepada pejabat yang dipenjara. Ini kan aneh, kok mereka membela pejabat yang korupsi?,” ujar Taufan dengan nada ketus.

Taufan menghimbau, agar DPRD Sumut dapat menjalankan kinerjanya dengan profesional, terutama yang menyangkut partai. Sehingga, tidak ada yang namanya kesenjangan antara unsur partai politik yang berada di DPRD Sumut.

Selain itu, lanjut taufan, DPRD juga harus bisa menjalankan tupoksinya secara balance, terutama kepada para pejabat yang bertindak sebagai pengendali roda pemerintahan di Sumut.

“Siapa yang tidak ingin situasi politik dai daerahnya nyaman? Namun hal ini juga harus ditunjang oleh DPRD Sumut. kalau mereka bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan benar, pasti hal ini terealisasi,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di DPRD Sumut, Budiman Nadapdap, mengatakan DPRD berencana untuk mengajukan hak interpelasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi diantara Gubsu dan Wagubsu.

Budiman juga menyatakan, pimpinan dewan beserta pimpinan fraksi di DPRD Sumut akan mengonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri tentang mekanisme pemerintahan di daerah ini, jika Gubernur, Syamsul Arifin dinonaktifkan dari jabatannya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*