DPRD Sumut Temukan Banyak Proyek Fiktif Sarana Jalan

DPRD Sumatera Utara (Sumut) menemukan proyek fiktif dan proyek yang menyalahi peruntukan bantuan daerah bawahan (BDB) dan APBD Sumut 2010. Proyek fiktif itu ialah pembuatan jalan sepanjang belasan kilometer senilai Rp 500 juta di kawasan Sicanang, Belawan.

“Proyek itu kita temukan di Medan Belawan pada kunjungan kerja (Kunker) Daerah Pemilihan (Dapil) I DPRD Sumut, 13 September lalu,” kata Koordinator Kunker Tim I DPRD Sumut, Yusuf Siregar, kepada pers di Medan, Kamis (22/9).

Menurut dia, proyek itu tidak dikerjakan, sementara anggaran yang tercantum sebesar Rp 500 juta masuk dalam APBD 2010. “Kita lihat ada item proyeknya, tapi pas kami cek ke lapangan, nggak ada sama sekali. Jadi, kita sangat kecewa,” ujar Yusuf, anggota Komisi D DPRD Sumut.

Pihaknya sangat menyayangkan Dinas Bina Marga Kota Medan yang tidak bertanggung jawab merealisasikan proyek-proyek yang dibiayai APBD tahun anggaran 2010 yang jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah, di Medan, termasuk bantuan daerah bawahan (DBD) untuk Kota Medan. “Kami akan memanggil Kadis Bina Marga mengenai proyek itu,” ucap Yusuf.

DPRD Sumut juga menemukan dua proyek di Padang Lawas Utara (Paluta) yang diduga menyalahi bestek senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari BDB. Dua proyek menyalahi bestek itu terkuak ketika Tim VI DPRD Sumut melakukan kunjungan kerja di wilayah Tapanuli bagian selatan (Tabagsel) yang beribu kota Gunung Tua, Rabu (14/9).

Baca Juga :  Kios Penampungan Pedagang Sukaramai Harus Segera Dibangun

Menurut Ketua Tim VI Pasirudin Daulay, dua proyek infrastruktur jalan bersumber dari BDB tahun anggaran APBD 2010 diduga tidak sesuai peruntukan.

Tim yang berjumlah 10 orang dengan koordinator Chaidir Ritonga melakukan kunker ke sana untuk memantau pelaksanaan proyek terkait dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2010.

Proyek bermasalah itu ditemukan anggota dewan di Desa Payagoti dan Desa Portibi Jaya, Kecamatan Portibi. Pelaksana proyek memanipulasi panjang jalan yang dikerjakan.Di APBD 2010, panjang jalan di Desa Payagoti tertera 1,5 km dengan anggaran Rp 400 juta. Namun, setelah diukur menggunakan kendaraan roda empat, panjangnya hanya 1 km.

Masih di kecamatan yang sama, yakni di Desa Portibi Jaya, manipulasi juga terjadi untuk proyek peningkatan jalan yang panjangnya 2 km dengan anggaran Rp 600 juta.

Di lapangan, anggota dewan menemukan pelaksana hanya melakukan pengerasan jalan, bukan peningkatan jalan seperti yang tertera di APBD 2010.

“Ini sudah tidak benar dan harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Inilah yang namanya orang ‘makan aspal’.

Sebab, pelaksana proyek mengurangi panjang jalan,” ujar Eddi Rangkuti, Ketua Komisi C DPRD Sumut.

Personel Tim VI DPRD Sumut mengaku kecewa atas buruknya kualitas pengerjaan dengan anggaran bersumber BDB dari Pemprov Sumut itu. Diperkirakan, masih banyak proyek seperti itu terjadi di Tabagsal. (M Tampubolon)

Sumber: www.suarakarya-online.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Pengerjaan Pemeliharaan Jalinsum Tak Tuntas

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*