DPRD Sumut Tolak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Sepeda Motor

bbm1 DPRD Sumut Tolak Pencabutan Subsidi BBM Bagi Sepeda MotorKalangan DPRD Sumatera Utara menyatakan penolakan mereka terkait kebijakan pemerintah yang mengharuskan sepeda motor menggunakan Pertamax atau BBM nonsubsidi mulai Agustus 2010. Hal ini karena mayoritas pengguna sepeda motor adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.

“Kita menolak karena mayoritas pengguna sepeda motor adalah masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah,” ujar anggota DPRD Sumut Ida Budiningsih seperti dikutip antara, Minggu (30/5).

Menurut Ida, kebijakan melarang sepeda motor menggunakan premium sangat tidak masuk akal. Sebab, akan jauh lebih baik pemerintah melarang pengguna mobil mewah menggunakan premium.

Anggota Komisi B DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat itu mengaku meragukan data Ditjen Migas yang menyebutkan mayoritas pengguna sepeda motor menggunakan Pertamax. “Data itu pembohongan publik. Tidak perlu susah-susah untuk membuktikannya, karena bisa dilihat langsung di SPBU,” katanya.

Ia mengaku berkeyakinan pengguna sepeda motor di seluruh daerah di Indonesia akan keberatan dengan kebijakan pemerintah itu. “Mungkin hanya di Jakarta banyak yang setuju,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Bendahara Fraksi PDIP DPRD Sumut Brilian Moktar menilai, kebijakan pemerintah tersebut tidak prorakyat dan mengarah kepada kebijakan neoliberal.

Menurut dia, kekhawatiran tentang populasi sepeda motor di Indonesia sebenarnya sangat berlebihan karena jumlahnya masih cukup kecil dibanding negara tetangga.

“Di Indonesia, perbandingan pemilik sepeda motor masih 1:9, artinya dari sembilan orang hanya satu yang memiliki sepeda motor. Bandingkan dengan Taiwan yang sudah 1:4, Thailand 1:6, Malaysia 1:7, dan India 1:6,” jelasnya.

Baca Juga :  Tujuh Perampok CIMB Niaga Medan Kini Tengah Diidentifikasi

Apalagi jumlah konsumsi BBM sepeda motor juga sangat kecil, atau sekitar satu liter untuk 30 kilometer. “Sangat jauh dibandingkan kendaraan roda empat yang rata-rata satu liter untuk 10 kilometer. Jadi pemerintah sebenarnya belum perlu khawatir,” ujarnya.

Ia mengatakan, sepeda motor saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan primer masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Karena itu, dia menilai kebijakan pemerintah akan mencabut BBM bersubsidi bagi sepeda motor merupakan kebijakan yang tidak prorakyat dan mengarah kepada kebijakan neoliberalisme. “Karena itu kita akan sampaikan aspirasi ini ke Fraksi PDIP DPR RI agar dibahas di tingkat pusat,” katanya.

Komisi B DPRD Sumut sendiri pada 8 Juni 2010 akan memanggil jajaran manajemen Pertamina Sumut untuk membahas persoalan tersebut.

Sumber: http://batakpos-online.com/content/view/14572/56/

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*