DPRD Sumut Trauma

MEDAN – Rencana hak angket yang digulirkan DPRD Sumut  terhadap kebijakan Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho terkesan dingin ditanggapi. Pasalnya, hak angket akan bernasib sama dengan hak interpelasi terhadap Gatot yang kandas di Rapat paruipurna DPRD Sumut.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD Sumut mewacanakan penggunaan hak angket (menyelidiki) kebijakan Plt Gubsu. Itu dilakukan setelah hak interpelasi yang diusung 16 orang anggota dewan, kandas di tengah jalan. Isunya, interpelasi gagal karena anggota dewan diberi uang suap Rp50-Rp70 juta.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Alamsyah Hamdani, mengatakan, secara pribadi dia mendukung bila dewan ingin menggunakan hak angket untuk memeriksa kebijakan Plt Gubsu. Tapi dia tidak mau lagi berperan sebagai pengusung, seperti yang dilakukannya saat interpelasi. ‘’Tidak selera lagi saya jadi motor penggerak hak angket. Karena bisa saja akan menjadi alat bargaining partai politik saja, seperti waktu interpelasi’’ katanya.

Alamsyah Hamdani, mengaku kecewa dengan prilaku politik anggota DPRD Sumut saat interpelasi. Katanya, tidak terbayangkan interpelasi akan kandas karena akhirnya lebih banyak anggota dewan yang menyatakan tidak setuju.

Padahal dalam perjalanannya, kata Alamsyah, hampir dikatakan suara dewan bulat untuk interpelasi. Bukan saja syarat usulan 16 anggota dewan dari beberapa fraksi, tapi interpelasi juga merupakan rekomendasi Komisi A kepada pimpinan dewan, juga mayoritas fraksi sudah setuju.

Baca Juga :  FKPD Bahas Rencana Operasional Tambang Emas Batang Toru

‘’Yang anehnya kemudian, emat orang pendukung interpelasi, bisa mengatakan menolak dan dua orang abstain. Saya menganggap kami yang 10 orang sebagai penggagas intepelasi menjadi korban bargaining politik,’’ katanya.

Sedangkan menurut Bendaraha Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut Aduhot Simamora, mengatakan, fraksinya sudah mengadakan rapat.  Hasilnya mereka akan menggagas untuk melangkah ke hak angket. Yakni hak anggota dewan untuk menyelediki tentang kebijakan Plt Gubsu yang mengangkat 110 pejabat eselon III dan menon job kan 26 orang pejabat serta mengangkat pejabat eselon II.

Namun, gagalnya pelaksanaan interpelasi, menurut Aduhot, sangat memukul anggota dewan. Dari hati nurani, katanya, prilaku dewan tentang interpelasi sangat buruk. Kejadian tersebut juga telah menurunkan citra dewan ke tingkat yang paling rendah. ‘’Karenanya, Fraksi Hanura, ingin menggalang kembali hak angket untuk mengangkat citra dewan,’’ katanya.(waspada online)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*