DPRD Tak Bisa Batalkan Hidayat-Dahlan

Ketua Persatuan Advokat Indoensia (Peradi) Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang meliputi kabupten Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan kota Padang Sidimpuan, Ridwan Rangkuti, mengatakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina, M Hidayat Batubara/Dahlan Hasan Nasution, tidak dapat dibatalkan DPRD Madina sebagai pasangan bupati dan wakil bupati jika hanya berbadasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi No 41/PHPU.D-VIII/2010.

Menurut Ridwan, karena putusan itu bukan perkara pidana yang diputuskan oleh pradilan umum.

“Para elit politik maupun penyelenggara pemilu harus mengerti dan bisa memahami perbedaan MK dengan peradilan umum (PN, PT, PA, dan MA) agar tidak salah menyampaikan pendapat yang menyangkut hukum kepada masyarakat yang dapat memicu konflik di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya, malam ini.

Putusan itu tersebut, kata Ridwan, bukan putusan hukum pidana. Oleh karena itu, secara yuridis penerapan pasal 117 Jo 82 ayat (1) dan (2) UU 32 tahun 2004 tidak dapat dipersamakan dengan putusan MK itu.

“Kecuali sudah ada putusan PN atau PT yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pasangan Hidayat/Dahlan ataupun tim kampanye pasangan No 6 itu terbukti melakukan tindak pidana money politics untuk mempengaruhi pemilih,” katanya.

Menurut Ridwan, penerapan pasa 117 (2) UU 32 tahun 2004 adalah bersifat perseorangan atau pribadi karena diawali kalimat, setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada sesorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan dan paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp10 juta.

Baca Juga :  Pilkada Digelar 2012, Kondisi Politik Kota Padangsidimpuan Masih Senyap...!

Dengan demikian, tambah Ridwan, hukuman kepada pelaku tindak pidana money politics bersifat pribadi berupa hukuman badan dan denda uang, serta tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan pasangan calon sekalipun seandainya yang dihukum pidana itu adalah anggota tim kampanye pasangan calon tertentu.

“Itulah makna kalimat setiap orang yang tertera dalam pasal 117 ayat (2) UU No 32 tahun 2004 itu,” katanya.

Selanjutnya dalam pasal 119 ditentukan bahwa jika tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 115, 116, 117, dan 118 dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun pasangan calon, maka ancaman hukuman pidananya ditambah sepertiga. Artinya tidak ada hukuman tambahan berupa pembatalan pasangan calon yang ditentukan dalam pasal 119 UU No 32 tahun 2004 itu.

Sumber: http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=130147:dprd-tak-bisa-batalkan-hidayat-dahlan&catid=15:sumut&Itemid=28

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. bagaimana pun juga, demokrasi di mandailing natal sudah diciderai dengan politik uang… anda semua calon-calon bupati/ wakil yang terhormat harusnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, bukan dengan unjuk kekayaan atau back-up di belakang anda…. pihak-pihak yang menciderai pemilukada harusnya sadar dan merasa bersalah untuk tidak berpartisipasi pada pemilukada ulang

  2. Perlu saya jelaskan kepada kita semua, bahwa salah satu point putusan MK itu adalah pelaksanaan PILKADA ULANG, jadi pengertian ULANG disini adalah sesuai dengan pengertian kita Di Mandailing, ULANG= JANGAN, itu artinya ” No. 6 Ulang dohot be”. Demikian sekedar penjelasan semoga bermanfaat. Wassalam

  3. Ya sama saja … putusan MK itu tinggal mengubah jadi putusan PN yang berkekuatan hukum tetap, kasusnya kan sama, proses sidangnya juga sama,” mengambil milik orang lain tanpa izin ” sama artinya dengan ” menyolong “, tinggal tunggu prosedur aja. Kita semua udah pintar kok

  4. Kita jangan melulu menilai dari semua aspek hukum, tapi dari segi etika dan moral pantaskah orang yg telah terbukti melakukan money politik diikutkan lagi dalam Pilkada ? Money Politik untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan jelas lebih jahat dan berbahaya daripada melakukan korupsi secara langsung uang negara. DPRD Madina atau KPU mestinya dengan berani mengatakan TIDAK untuk mengikutkan Pasangan Hidayat – Dahlan ini lagi. Cacat hukum, cacat moral kog masih mau ikut ? ataukah rakyat Madina sudah mengubah lagu maju tak gentar membela yg benar menjadii MAJU TAK GENTAR MEMBELA YANG BAYAR …… ! maaf….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*