DPRD Tapsel Kritik Kinerja Ongku P Hasibuan (Bupati Tapsel)

DPRD Tapanuli Selatan melontarkan banyak kritikan terhadap kinerja pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati Ongku P Hasibuan pada tahun anggaran (TA) 2009 dan TA 2005-2010.

Hal itu terkait program pembangunan dan kebijakan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menggunakan anggaran daerah. Menurut temuan DPRD di lapangan, banyak hasil pembangunan yang rusak, diduga fiktif, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

Kritik dan hasil temuan itu dilontarkan DPRD melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati TA 2009 dan LKPJ akhir masa jabatan Bupati periode 2005-2010 dalam satu paripurna di gedung dewan, Senin (7/6).

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tapsel dari PPP Abdurrasyid Lubis, itu berlangsung alot. Apalagi ketika juru bicara Pansus, Ali Imran Hasibuan menyampikan laporan Pansus dan mendapat interupsi dari Husin Sogot Simatupang dari Partai Gerindra.

Dia tidak setuju jika beberapa hal yang buruk tersebut hanya dialamatkan kepada Bupati Ongku P hasibuan. Karena, menurutnya, yang bertanggungjawab atas proyek-proyek bermasalah bukan hanya bupati. Namun anggota DPRD lainnya tidak sepakat, dan minta hasil Pansus itu terus dibacakan.

Adapun program pembangunan dan kebijakan yang mendapat kritikan dari DPRD Tapsel itu antara lain, di bidang pendidikan, kehutanan, Kesbang Linmas, dan bidang Ketenagakerjaan Transmigrasi Kemasyarakatan.

Di bidang Pendidikan, pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2008/2009 pada umumnya bermasalah. Seperti pengelolaan DAK di SD Negeri Tapus, Pargarutan Dolok, Kecamatan Angjkola Timur, TA 2009. Dimana pembangunan gedung tidak sesuai dengan bestek.

Baca Juga :  10 Kecelakaan Paling Tragis & Fatal Pada Olahraga Balap Mobil

Di bidang kehutanan, program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Pemangku Wilayah I, II, III berdana Rp236.057.250. Fakta di lapangan menunjukkan kegiatan ini tidak dilaksanakan alias fiktif.

Program rehabilitasi hutan dan lahan dengan kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Desa berdana Rp100.220.350. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa bibit dibagikan kepada masyarakat di Desa Sigalangan dan masyarakatnya membayar sebesar Rp500 per bibit.

Di bidang Kesbang Linmas, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan. Jumlah dananya Rp 1.147.000.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tidak dilaksanakan. Sedangkan dan sudah direalisasikan sebesar 100 persen.

Di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Kemasyarakatan, program pelayanan masyarakat dengan kegiatan bantuan kepada mahasiswa berprestasi luar biasa/luar negeri. Jumlah dana Rp600 juta, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik, karena tidak jelas kepada mahasiswa mana dibagikan.

Program pelayanan masyarakat dengan kegiatan bantuan kepada mahasiswa berprestasi luar biasa/dalam negeri. Jumlah dana Rp 420 juta, namun fakta di lapangan kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik.

Program pelayanan masyarakat, dengan kegiatan bantuan kepada mahasiswa berprestasi luar biasa untuk disekolahkan di luar negeri. Jumlah dana Rp480 juta, namun fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kegiatan tidak terlaksana dengan baik.

Sumber: http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1818:dprd-kritik-pemkab-tapsel&catid=52:sumut&Itemid=207

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Fraksi Gabungan Karya Bersatu, Usulkan Reposisi Jabatan Ketua Komisi I

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*