DPRD Temukan Proyek Bermasalah di Kab. Padang Lawas Utara

PALUTA – Tim VI DPRD Sumut menemukan manipulasi proyek di Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta). Yakni ukuran yang tidak sesuai dan penyalahan bestek. Dua proyek tersebut bersumber dari Bantuan Daerah Bawahan (DBD) 2010.

Sejak Selasa (13/9), Tim VI melakukan kunjungan ke daerah pemilihan mereka di Tapanuli Bagian Selatan. Tim ini berjumlah sepuluh orang. Yakni Koordinator Chaidir Ritonga, Ketua, Pasiruddin Daulay, Wakil Ketua Rahmiana Delima Pulungan, Sekertaris Jamaluddin Hasibuan.

Dan anggota masing-masing, Tiaisyah Ritonga, Mulkan Ritonga, Ahmad Hosen Hutagalung, Eddi Rangkuti, Amsal Nasution dan Parluhutan Siregar. Kunjungan kerja bertujuan untuk memantau pelaksanaan proyek sehubungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2010.

Proyek bermasalah itu ditemukan anggota dewan di Desa Pagoti dan Desa Portibi Jaya, Kecamatan Portibi. Pelaksanaan proyek memanipulasi panjang jalan yang dikerjakan. Di APD 2010, panjang jalan di Desa Payagoti tertera 1,5 km dengan anggaran Rp.400 juta. Namun setelah diukur, panjangnya hanya satu Km.

Masih di kecamatan yang sama, yakni di Desa Portibi Jaya amnipulasi juga terjadi untuk proyek peningkatan jalan yang panjangnya dua km dengan anggaran Rp600 juta. Di lapangan, dewan menemukan pelaksana hanya melakukan pengerasan jalan saja. Bukan peningatan jalan seperti yang tertera di APBD.

“Ini sudah tidak benar dan harus disikapi oleh aparat penegak hukum. Inilah yang namanya orang ‘makan aspal’. Sebab pelaksana proyek mengurangi panjang jalan,“ kata Eddi Rangkuti, politisi dari Fraksi PDI Perjuangan, tadi sore.

Baca Juga :  Inilah Sumpah Susno Lewat Surat dari Penjara

Personil Tim VI  mengaku kecewa dengan buruknya kualitas pergerakan anggaran bersumber BDB dari Pemprovsu itu. Diperkirakan, masih banyak proyek seperti itu terjadi di Tabagsal.

“Kalau anggaran BDB ini disalahgunakan terus, ngapain dewan bersusah payah memperjuangkannya ke Pemprov Sumut kalau yang menikmati proyek itu juga bukan rakyat, tapi pejabat daerah dan kontraktor,” ujarnya.

Hal senada dikemukakan Parluhutan Siregar. Katanya, manipulasi proyek ini sama dengan menciderai rakyat. “Kita berharap masalah ini juga menjadi temuan aparat penegak hukum,” kata polisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*