DPRD: Tuntaskan kasus tanah di Sumut

MEDAN – Berlarut-larutnya kasus tanah di daerah hingga berujung konflik, dinilai karena ketidak tegasan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Hal itu ditegaskan anggota DPRD Sumut, Syafrida Fitrie. Dia menuturkan, dalam menyelesaikan persoalan tanah di Sumut, pihaknya sudah berupaya mencarikan solusi hingga ke pemerintah pusat. Namun, sampai kini, belum ada solusi. Bahkan dia mengaku tidak tahu lagi kemana harus mengadu.

“Nggak tahu lagi kita mau mengadu kemana. Karena sampai sekarang, belum ada satu persoalan tanah pun yang tuntas,” katanya di gedung DPRD Sumut, Kamis (24/5).

Dia menambahkan, sesuai dengan UU agraria, lahan yang sudah habis HGU-nya, dikembalikan ke negara. Namun, sekarang ini, belum ada lahan yang bisa dibagikan.

Fitri menilai, tak pernah ada persoalan tanah di Indonesia yang bisa diselesaikan. “Tidak ada indikasi rekomendasi, akan dikomunikasikan, dikonsultasikan, dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Tapi hari ini tidak ada yang tuntas,” ujar politisi Golkar tersebut.

Anggota DPRD Sumut lainnya, Syamsul Hilal menyebutkan, terjadinya konflik yang berujung dengan kekerasan sumbernya dari kebijakan negara yang merampok tanah rakyat.

“Undang-undang pokok agraria No 5 tahun 60, ini berarti negara merampok untuk kepentingan kapitalis perkebunan. Jika itu dijalankan, tidak ada perkebunan besar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut politisi dari PDI Perjuangan tersebut, tanah tersebut harus dikembalikan ke rakyat. “Bukan ke perkebunan. Karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ditegaskan bumi dan air dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan raktyat. Cabut semua HGU dan kembalikan ke rakyat,” tegasnya.

Baca Juga :  Polda Sumut Akan Tetapkan 12 Tersangka Rusuh Batang Toru

Untuk diketahui, berdasarkan data di Polda Sumut, sejak tahun 2005-hingga 2011 kasus sengketa tanah mencapai 2.833 kasus. Dari jumlah tersebut, 2498 kasus terjadi diantara kelompok warga dan 143 kelompok warga dengan badan hukum publik.

Selain itu, kelompok masyarakat dengan badan hukum swasta sebanyak 182 kasus, badan hukum swasta dengan swasta 4, dan badan hukum swasta dengan badan hukum publik sebanyak 6 kasus. Dari total tersebut, 107 diantaranya berkonflik dengan PTPN.

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*