DPRDSU: Izin Menhut Belum Beres, PT SM Terus Lakukan Eksplorasi di Madina

Komisi D DPRD Sumut curiga terhadap PT SM (Sorikmas Maining) yang terus melakukan eksplorasi tambang emas di areal hutan Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Madina (Mandailing Natal), meski perizinan dari Menteri Kehutanan untuk pinjam pakai areal hutan tersebut belum beres.

250px Sorikmarapi DPRDSU: Izin Menhut Belum Beres, PT SM Terus Lakukan Eksplorasi di Madina
Gunung Sorik Merapi di taman nasional.

Kecurigaan itu dilontarkan anggota Komisi D DPRD Sumut Drs H Jamaluddin Hasibuan, Drs Tunggul Siagian, Analisman Zalukhu SSos MSP, H Maratua Siregar dan Biller Pasaribu saat rapat dengar pendapat dengan Direksi PT SM, Distamben (Dinas Pertambangan Dana Energi) Sumut, PT Antam (Aneka Tambang) Tbk Indonesia, dipimpin Ketua Komisi D H Ajib Shah, Kamis (19/8) di gedung Dewan.

Jamaluddin maupun Tunggul Siagian merasa ada keanehan dengan pertambangan emas PT SM di Madina, karena izin dari Menhut belum ada, tapi kegiatan eksplorasi jalan terus. “Kita curiga, ada sesuatu yang tidak sinkron. Padahal, kontrak perjanjian sudah dilakukan 12 tahun lalu, tapi hingga kini belum ada jawaban kepastian bagi PT SM melanjutkan kegiatan ekspolitasi,” ujar Jamal.

Ketidaksinkronan pemerintah, tambah Analisman Zalukhu, karena pemerintah pusat sepertinya tidak mau serius menyelesaikan persoalan masalah Sumut, seperti pembangunan Bandara Kuala Namu yang terus dikatung-katung penyelesaiannya.

Untuk itu, kata Analisman, masalah PT SM harus ditangani bersama, kalau perlu kita temui pemerintah pusat dan harus ada transparansi masalah kendala yang dihadapi perusahaan untuk memperoleh perizinan pinjam pakai hutan.

Baca Juga :  JALINSUM DITERJANG BANJIR DAN LONGSOR - Sibuhuan-P.Sidimpuan Putus Total

Menurut Tunggul Siagian, ada kekhawatiran pemerintah pusat terhadap PT SM jika Menhut mengeluarkan izin, karena di satu sisi, areal pengeboran tambang emas yang dilakukan berada pada TNBG (Taman Nasional Batang Gadis) dan sisi lain akan terjadi pembiaran setelah hasil tambang dari kegiatan eksplorasi diboyong ke negara pemegang saham terbesar di PT SM.

Karena, kata Tunggul lagi, tidak dapat dipungkiri, setiap pertambangan yang dilakukan akan terjadi perusakan lingkungan. Meski tambang dilakukan sifatnya tes uji, ada nilai rupiah atau dolar yang keluar dari pertambangan tersebut, sementara kompensasinya tidak ada yang ditinggalkan, sehingga timbul sikap protes, seperti tambang timah hitam di Dairi.

“Kita khawatir, perihal yang terjadi di Diari juga menimpa Sorikmas Maining. Karena, masih ada investor yang nakal, hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan dampak maupun efek ke depan,” tandas Tunggul.

Untuk itu, saran Biller Pasaribu, perlu ditinjau kegiatan ekplorasi yang dilakukan PT SM, kalau dinilai pantas, patut didukung untuk meminta pertanggungjawaban dari Menhut agar jangan diambangkan, mengingat ada putusan MA (Mahkamah Agung) tapi tidak didpenuhi Menhut.

“Kalau tidak ada grandlike dari pusat, pembangunan pertambangan tidak pernah akan jalan. Kita tetap waspadai, penanaman modal asing di daerah-daerah tidak jadi konflik sosial,” tambah Analisman.

Untuk itu, rapat dengar pendapat itu menyimpulkan agar dilakukan peninjauan ke lokasi eksplorasi PT SM bersama Distamben dan Dishut Sumut dan Komisi D dan Distamben sepakat membantu investor menghadapi hambatan-hambatan untuk lebih cepat melakukan eksploitasi.

Baca Juga :  Bupati Tapsel Resmikan Sanimas Masjid Taqwa Batu Godang

Sementara B Thomas dari PT SM menyebutkan, amar putusan MA mengabulkan permohonan keberatan hak uji materil dari PT SM dan Keputusan Menhut batal sepanjang mengenai batas sementara TNBG yang tumpang tindih dengan wilayah kontrak kerja pemohonan.

Sumber: http://hariansib.com/?p=136788

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*