DPRDSU Rekomendasikan Pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing

Komisi A DPRDSU akan segera merekomendasikan pemekaran Kabupaten Pantai Barat Mandailing kepada Gubernur Sumatera Utara H. Syamsul Arifin. Hal ini dikemukakan langsung oleh Ketua Komisi A DPRDSU H. Muhammad Nuh, MSP dalam rapat gabungan yang digelar di Aula DPRDSU kemarin.

Rapat gabungan itu sendiri tampak dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprovsu Fazri Efendi Pasaribu, Panitia Pemekaran Wilayah Pantai Barat Mandailing juga dihadiri oleh Plt. Sekda Madina Gozali Pulungan dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal.

Muhammad Nuh menyampaikan hal tersebut usai mendengarkan pemaparan kajian yang disampaikan oleh Panitia Pemekaran Wilayah Pantai Barat Mandailing melalui Ridwan Bustam dan Plt. Sekda Madina Gozali Pulungan.

Sebelumnya di hadapan sejumlah anggota Komisi A DPRDSU, Panitia Pemekaran menjelaskan persiapan dan pengkajian yang telah dilakukan terkait dengan rencana pemekaran wilayah tersebut. Menurut pihak panitia, ibukota yang akan ditunjuk sebagai ibukota Kabupaten nantinya adalah Kota Natal dan Kabupaten Pantai Barat Mandailing itu sendiri akan terdiri dari 6 – 7 kecamatan.

Sementara itu Sekretaris Komisi A DPRDSU, Nurul Azhar Lubis juga menyatakan dukungan dan persetujuannya untuk rencana pemekaran tersebut, yang diyakininya akan memberikan dampak dan aspek positif yang lebih terhadap masyarakat. Dan yang paling diharapkan sebenarnya adalah percepatan pembangunan daerah, sehingga dengan demikian tingkat perekonomian juga otomatis terkatrol, ujarnya.

Baca Juga :  Studi Banding, Warga Nagajuang Tolak Kades ke Sulawesi

Materi pengkajian

Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Hasihalao Silaen dalam pandangannya menyampaikan agar pihak panitia dapat menyiapkan materi pengkajian dan grand design pemekaran wilayah yang terperinci dan baku kepada Gubsu, agar nantinya saat diproses tidak lagi terhambat karena kekurangan data dan tidak terhambat karena masalah prosedur administratif. Terutama penetapan luasnya wilayah pemekaran dan berapa sebenarnya kecamatan yang akan dimasukkan kedalam Kabupaten pemekaran tersebut, tegas Hasihalao Silaen.

Pada umumnya, anggota Komisi A DPRDSU yang hadir dalam rapat gabungan tersebut, menyatakan persetujuan mereka terhadap wacana pemekaran itu. Di antaranya yang tampak hadir dalam rapat gabungan tersebut adalah Oloan Simbolon, Marasal Hutasoit, Sonny Firdaus, Ramli, Sudirman Halawa, Suasana Dachi, Hasbullah Hadi dan M. Faisal.

Di akhir rapat gabungan tersebut, pihak panitia pemekaran wilayah Pantai Barat Mandailing terlihat menyerahkan dokumen dan kajian pendukung kepada Asisten Pemerintahan Pemprovsu, Hasihalao Silaen dengan disaksikan oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Madina dan Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprovsu Fazri Effendi Pasaribu dan juga anggota Komisi A DPRDSU.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62655:dprdsu-rekomendasikan-pemekaran-kabupaten-pantai-barat-mandailing&catid=31:umum&Itemid=30

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Aslm. Terima kasih atas dukungan DPRDSU terhadap pemekaran Kabupaten Pantai Barat walaupun terlambat,, tetapi kami warga Pantai Barat tetap mendukung.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*