DPRDSU Segera Kordinasi ke Mendagri Soal Pemindahan Ibukota Tapsel ke Sipirok

Medan (SIB) – www.hariansib.com
DPRD Sumut segera melakukan kordinasi dengan Gubsu H Syamsul Arifin SE dan Mendagri perihal pemindahan Ibukota Kabupaten Tapsel (Tapanuli Selatan) ke Kota Sipirok yang hingga kini belum dilaksanakan oleh Bupati Tapsel. Padahal UU No37 dan 38/2007 tentang pemekaran daerah mengamanahkan, harus segera memindahkannya.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Sumut HM Saleh Bangun didampingi Wakil Ketua Dewan Ir Kamaluddin Harahap MSi HM Affan ketika menerima laporan Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketuanya HM Nuh bersama Sekretaris Nurul Azhar dan anggota Komisi Sony Firdaus, SH, Senin (28/12) di ruang ketua dewan.

“Sudah seharusnya setiap kepala daerah mematuhi aturan dan peraturan UU yang dikeluarkan pemerintah, sebab apapun yang sudah diundangkan, tidak dapat ditunda pelaksanaannya, dengan dalih apapun juga,” ujar Saleh Bangun.

Bagi politisi Partai Demokrat ini, sikap tegas dalam mematuhi UU tujuannya demi kepentingan rakyat banyak. Apalagi lembaga legislatif telah berulang kali menerima delegasi para tokoh masyarakat maupun LSM yang mendesak Pemkab Tapsel sesegera mungkin memindahkan ibukota Tapsel ke Sipirok.

“Setelah adanya laporan dari Komisi A tentang pertemuannya dengan Pemkab Tapsel, bahwa Pemkab berjanji segera memindahkan ibukota ke Sipirok, kami merasa puas dan untuk melanjutkan penyelesaiannya, kita akan menyurati Mendagri dan Gubsu, agar Bupati menepati janjinya,” tegas Saleh Bangun.

Baca Juga :  "Vettel Punya 15 Tahun Lagi untuk Juara"

Tidak Kompromi
Menyinggung banyaknya pengaduan masyarakat tentang tidak transparannya penerimaan CPNS 2009, Saleh Bangun juga menegaskan, tidak akan kompromi terhadap pelaku kecurangan dan tetap meminta aparat penegak hukum melakukan pengusutan.
“Pada Januari 2010 nanti, kita telah menugaskan Komisi A menemui BKN (Badan Kepegawaian Nasional) di Jakarta,” ujar Saleh seraya mendukung rekomendasi Komisi A agar segera dilakukan perubahan terhadap SK BKN tentang penerimaan CPNS yang menimbulkan multi tafsir.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut M Affan menambahkan, pihaknya juga menerima masukan dari masyarakat seputar adanya kejanggalan yang terjadi dalam penerimaan CPNS di Labuhan Batu, karena ada peserta yang tidak pernah ikut ujian, tetapi dinyatakan lulus CPNS.

Berkaitan dengan itu, Kamaluddin Harahap mengharap segera dibentuknya Pansus CPNS yang bertujuan memonitoring dan mengevaluasi temuan dan laporan yang masuk ke Komisi A untuk selanjutnya direkomendasi ke BKN.(M10)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Mungkin memang tidak semudah membalikkan telapak tangan memindahkan ibu kota kabupaten,saya sebagai orang sidimpuan yang berdomisili di jakarta pun berat hati ibu kota tapsel di pindahkan ke sipirok yang dinginnya minta ampun…apakah sarana dan prasarana di sana memungkinkan mengingat kontur alam dan jalan yang tidak sebagus di sidimpuan..sekali lagi semua tidak bisa instan…

  2. Arti Ongku memang orang yang tidak becus dalam memindahkan Ibukota Tapsel ke Sipirok, kemampuaanya hanya gembar-gembor……………

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*