DPRDSU Turun ke Kawasan Register 40

JERITAN MASYARAKAT: Tim Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A Toni Togatorop, SE turun langsung ke Koperasi Bukit Harapan di kawasan Register 40 Palas dan Paluta untuk mendengar jeritan masyarakat setelah adanya keputusan MA untuk mengeksekusi kawasan Register 40, baru-baru ini. – (Analisa/istimewa)

Palas, Masyarakat Luat Simangambat, Huristak dan Ujung Batu Kabupaten Palas (Padang Lawas) dan Paluta (Padang Lawas Utara) bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, para Kades (kepala desa) dari 62 desa beserta seluruh lapisan masyarakat yang menghuni Register 40 memohon kepada pemerintah untuk tidak mengeksekusi tanah ulayat yang sudah mereka diami secara turun-temurn.

Hal itu diungkapkan Tengku Lubuk Raya Harahap, Samin Harahap, H Raja Manippo Hasibuan, Sutan M Hasibuan, Barumun Hasibuan, Parlaungan Siregar dan 62 Kades kepada tim Komisi A DPRD Sumut yang dipimpin Ketua Komisi A Toni Togatorop, SE MM, Jumat (5/6) kertika turun ke kawasan Register 40 Palas dan Paluta untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan jeritan masyarakat atas adanya putusan MA (Mahkamah Agung) untuk segera mengeksekusi kawasan Register 40..

“Kami mohon kepada pemerintah Cq Jaksa Agung agar jangan mengeksekusi tanah ulayat kami. Jika pemerintah tetap memaksakan eksekusi, tentu akan timbul konflik horizontal, sebab kami masyarakat yang sudah turun-temurun mendiami kawasan Register 40 akan mempertahankan tanah ulayat kami sampai titik darah penghabisan. Menolak erksekusi sudah harga mati bagi kami,” ujar Barumun dan Manippo Hasibuan.

Dihadapan anggota Komisi A DPRD Sumut Fajar Waruwu, SH, Sarma Hutajulu, H Yassir Ridho Lubis, Ronny Reynald Situmorang, DR Januari Siregar, SH, H Anhar Monel, Herman Sembiring, FL Fernando Simanjuntak dan Hassaidin Daulay, secara bergantian masyarakat menyampaikan keresahannya dan dengan kompak seribuan masyarakat yang memadati areal pertemuan di Lokasi Perkebunan Koperasi Bukit Harapan menyatakan menolak ekseskusi Register 40.

Baca Juga :  Di Desa Hadungdung Aek Rappah Palas Marak Perjudian ... !

“Selama ini kami sudah merasakan hidup sejahtera, baik secara ekonomi maupun pendidikan dan kesehatan. Anak-anak kami juga sudah banyak yang sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi. Tapi kalau lahan kami dieksekusi, tentu anak-anak sekolah akan kembali ke kampung, karena tidak ada biaya sekolah,” ujar Barumun.

Sementara itu, Raja Manippo Hasibuan menceritakan kronologis asal muasal tanah yang mau diekseskusi tersebut, mulai dari hak kepemilikan orang tuanya yang juga sebagai penguasa luat bersama penguasa luat lainnya di Luat Simangambat, Ujung Batu dan Huristak. “Bagaimanapun kami tetap mempertahankan areal perkebunan Koperasi Bukit Harapan ini bersama bapak angkat kami Raja DL Sitorus,”tegasnya.

Sementara Samin Harahap yang memiliki sertifikat tanah di lahan yang akan dieksekusi mengaku sangat resah atas keputusan pemerintah, sehingga sangat berharap kepada anggota legislatif untuk menyampaikan permasalahan ini kepada pemerintah pusat, guna mencari solusi terbaiknya, agar tanah ulayat mereka tidak dieksekusi.

Menanggapi jeritan masyarakat, Toni Togatorop berjani akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Komisi III DPR-RI, Jaksa Agung dan Kementerian Kehutanan. “Kami kemari menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dengan mendengarkan langsung keluhan dan aspirasi masyarakat yang menolak eksekusi register 40. Semua keluhan masyarakat akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat,” katanya.

Fajar Waruwu mengatakan, rakyat berhak meminta pertimbangan menunda eksekusi kepada pemerintah, apabila berdampak tidak baik bagi masyarakat, karena pemerintah tentu ingin rakyatnya makmur pasca keberadaan Koperasi Bukit Harapan dengan PT Torganda sebagai bapak angkat. Pemerintah tentu masih mendengar jeritan 15 ribu pekerja di Koperasi Bukit Harapan.

“Kami di lembaga politik, tentu akan menindaklanjuti ini. Walaupun negara kita negara hukum, tapi tentu ada pertimbangan dalam menjalankan keadilan hukum untuk rakyat dan secara politis, tidak ada alasan kami untuk tidak memihak rakyat. Semampu kami akan kami minta kepada Komisi III DPR-RI, Jaksa Agung maupun Kementerian Kehutanan agar jangan tergesa-gesa melakukan eksekusi,” tandas Fajar dan disambut tepuk tangan warga masyarakat.

Baca Juga :  Dilepasnya 6 Pengguna Narkoba Oleh Polres Madina Dikecam, Patut Diduga Ada Rekayasa

Fajar juga meminta kepada Pemkab Palas dan Paluta hingga jajarannya ke kecamatan maupun tingkat desa agar tetap memihak kepada rakyat dan jangan melakukan diskriminasi terhadap hak-hak sipil masyarakat. Jaga kekompakan agar tetap terjalin situasi yang kondusif.

Sarma Hutajulu juga berjanji kepada masyarakat Luat Simangambat, Ujung Batu dan Huristak untuk secepatnya merespon tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat agar tidak sampai menimbulkan konflik horizontal dan diyakini pemerintah akan memperhatikan keluhan masyarakat. “Saya yakin seluruh jeritan masyarakat yang menguasai 47 ribu hektar lahan di kawasan Register 40 masih didengar pemerintah,” ujar Sarma Hutajulu. (rel/maf)


Analisa

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 4 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*