DPRDSU Usulkan Penghapusan Pupuk Bersubsidi

MEDAN-Anggota Komisi B bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara L Sinukaban mengusulkan penghapusan pupuk bersubsidi karena selalu menjadi objek permainan yang bermuara pada kesengsaraan rakyat.

“Lebih baik pupuk bersubsidi ditiadakan saja karena sudah begitu banyak keluhan dari masyarakat petani,” ujar anggota Dewan dari Partai Demokrat itu pada rapat dengar pendapat antara Komisi B dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Medan, Kamis.

Ia mengatakan, pupuk bersubidi kerap menjadi bahan permainan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapat keuntungan, sementara petani selalu berada pada pihak yang dirugikan. Menurut dia, selama ini masyarakat petani hanya dijadikan objek, sementara yang diuntungkan hanya sekelompok orang dan para spekulan. Selain itu, harga pupuk pun justru semakin mahal dan bahkan langka di pasaran. Disamping itu, dalih proses distribusi dan surat keputusan pemerintah daerah tentang database kebutuhan pupuk juga mengakibatkan petani semakin susah mendapatkan pupuk. Padahal, keberadaan pupuk bersubsidi seharusnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Makanya, agar rakyat tidak semakin kesulitan dan hak-hak mereka tidak terus dikebiri, sebaiknya pupuk bersubsidi dihapuskan saja,” tegas Sinukaban. Jika keberadaan pupuk bersubsidi tetap akan dipertahankan, ia menyarankan, penyalurannya benar-benar diatur sedemikian rupa agar tepat sasaran, sementara peluang untuk praktik penyelewengan harus ditutup habis.

Terkait pendistribusian, ia meminta PT Pusri sebagai perusahaan pupuk sekaligus operator penyalurannya tetap meningkatkan pengawasan terhadap pupuk bersubsidi. PT Pusri juga diminta untuk lebih proaktif dan menjalin hubungan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dalam sosialisasi penyaluran pupuk. “Sosialisasi seharusnya bisa dilaksanakan dengan cara sederhana, namun menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujar Wakil Ketua Komisi B Guntur Manurung yang memimpin rapat tersebut.

Baca Juga :  Ikan Pora-Pora, Sumber Penghasilan Masyarakat Tobasa

Sementara itu, Kepala Perwakilan PT Pusri Sumatera Utara Sukirno mengatakan, proses pembelian pupuk bersubsidi kini sudah bisa dilakukan secara online, demikian juga dengan sosialisasinya. Namun demikian, Komisi B menilai hal itu tidak efektif karena proses pembelian dan sosialisasi tetap harus mempertimbangkan tingkat pengetahuan masyarakat. “Sistem online justru akan menyulitkan petani karena tidak semua mampu mengoperasikan jejaring internet. Seharusnya tetap dilakukan dengan cara-cara sederhana,” ujar Guntur Manurung. (ant/int)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*