Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta Segera Diserahkan ke DPR – Wewenang Sultan Dipangkas

Sultan Hamengku Buwono

Pemerintah tetap memasukkan draft usulan pemilihan langsung Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta. Draf RUU Keistimewaan Yogyakarta itu segera diserahkan ke DPR minggu depan. Jika draft itu disetujui DPR, kewenangan Sultan Hamengkubuwono X dipangkas.

Meski begitu, Mendagri Gamawan Fauzi menyatakan, dalam draft RUU Keistimewaan Yogyakarta posisi Sultan dan Paku Alam tetap ditempatkan sebagai orang nomor satu di Yogyakarta. “Sultan akan memiliki sejumlah kewenangan tertentu yang luas dan besar.  Sedangkan gubernur sesuai amanat UU pasal 18 dipilih secara demokratis,” jelas Gamawan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (3/12).

Yang jelas, katanya lagi, posisi Sultan berada di atas gubernur, bila memang Sultan tak lagi mau mencalonkan sebagai gubernur.  Tapi, kata Gawaman, “itu masih peggodokan seperti apa bentuknya. Apabila sultan nanti ingin menjadi gubernur, dia bisa menambah.”

Meski tetap sebagai orang nomor satu di Yogyakarta, namun sejumlah kewenangan yang dimiliki Sultan dipastikan bakal terpangkas. Posisi Sultan juga akan berada di luar pemerintahan, sebab pemerintahan akan dijalankan oleh kepala daerah dan DPRD yang dipilih langsung oleh masyarakat.

“Tapi Sultan tetap lebih tinggi. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh sultan,” ucap Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohemansyah Djohan, di gedung DPR RI, Jumat (3/12).
Meski begitu, lanjut dia, pintu untuk Sultan untuk menjadi gubernur tetap dibuka dengan mengikuti kontes pemilihan. “Tetapi pencalonan Sultan tetap satu paket dengan Paku Alam, dimana Sultan menjadi calon gubernur dan wakilnya Paku Alam,” katanya.

Baca Juga :  Rekaman CCTV Menguak Kekejamam Syamsul Anwar dan Keluarganya

Dikatakan Djohermansyah, pemerintah menginginkan pemerintah di Yogyakarta dilakukan dengan sitem monarki konstitusional seperti di Ingris, Malaysia, dan Thailand. Pemerintahan seperti itu diangap berhasil dalam melindungi sistem monarkinya. “Dengan seperti itu, pemerintahan di Yogyakarta akan efisien,” katanya.

Draft RUU Keistimewaan Yogyakarta saat ini masih dalam penyempurnaan. Menkopolhukam Djoko Suryanto yang ditemui di Istana Negara, mengatakan, draft RUU itu secepatkan akan dirampungkan oleh mendagri. “Insya Allah, minggu ini sudah finalisasi,” ujarnya.

Tak Peduli
Sri Sultan Hamengkuwono X mengaku tidak ambil pusing dengan sikap pemerintah tetap menghendaki adanya pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur di Yogyakarta. Raja Djawa itu menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Yogyakarta.

“Saya belum tahu isinya apa yang diserahkan pemerintah ke DPR. “Jangan tanya saya. Serahkan saja kepada masyarakat Yogyakarta,” katanya.

Sikap keras kepala pemerintah yang tetap mengusung draft pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur DIY, dikritis keras sejumlah kalangan. Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin menyatakan, pidato Presiden SBY Kamis (2/12) sama sekali tidak tercermin dalam
rapat kabinet yang tetap mendorong pemilihan langsung.

“Seharusnya opsi rapat kabinet bisa meredakan pertarungan, sama seperti pidato presiden,” katanya.(tribunnews.com/ade/adi/pya)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Polda Bengkulu Tunda Usut Kasus Novel Baswedan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*