Dubes Swiss Tolak Kunjungan Kerja DPR

Oleh Yusro *)

“Udahlah, kalau Anda mau pergi ya pergi. Tapi bayar sendiri. Tapi kalau mau dibayari negara ya jadi anggota DPR, itu saja,” kata Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir kepada detikcom. Boleh jadi ungkapan Nudirman ini diamini oleh teman-temannya di DPR.

Meski kritik atas kegemaran plesiran dengan kemasan studi banding semakin tajam, DPR tak bergeming. Di masa reses yang mestinya digunakan untuk menemui para konstituennya, mendapatkan insight dan memahami aspirasi, beberapa anggota DPR malah siap-siap piknik ke luar negeri.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) kepada Tempointeraktif, mengungkapkan, 50 legislator bakal jalan-jalan ke empat benua dalam rentang waktu kurang dari sebulan dan menghabiskan biaya Rp 12 miliar. Hanya benua Afrika saja yang tak mereka kunjungi.

Komisi I adalah yang paling getol plesir dalam masa reses. Sebelas anggotanya berkunjung ke Turki, Rusia, Perancis, Spanyol, dan Amerika Serikat. Studi banding ke Turki menghabiskan dana Rp 879,91 juta, Rusia Rp 1,29 miliar, Perancis Rp 944,59 juta, Spanyol Rp 1,2 miliar, serta Amerika Serikat Rp 1,41 miliar.

Sebanyak 13 orang Komisi X pergi ke Spanyol (Rp 1,32 miliar) dan Cina (Rp 668,73 juta). Jumlah yang sama, 13 orang dari Komisi VIII juga pergi ke Cina (berbiaya Rp 668,73 juta) dan Australia (Rp 811,8 juta). Adapun Badan Urusan Rumah Tangga DPR juga menghabiskan dana cukup banyak untuk lawatannya ke Inggris (Rp 1,57 miliar) dan Amerika Serikat (Rp 1,97 miliar).

Baca Juga :  Nazar yang Bungkam dan Surat Presiden

Para anggota DPR ini tak peduli lagi bahwa plesiran mereka ke luar negeri dinilai sebagai rendahnya fungsi perwakilan. Mereka seperti terpisah dari rakyat. Mereka memperjuangkan kepentingannya sendiri, atasnama keterwakilan rakyat.

Pimpinan DPR yang mestinya bisa membatasi, ternyata tak berdaya. Ketua DPR, Marzuki Alie mengaku tidak bisa mencegah dan menghentikan rencana para legislator yang ingin melakukan studi banding ke luar negeri. Sebab, tata tertib tidak mengatur soal pelarangan anggota Dewan untuk bepergian melakukan studi banding ke luar negeri. “Tata tertib harus diubah terlebih dahulu,” ujarnya.

Lalu siapa yang bisa? Tentu anggota DPR sendiri. Tapi apa mungkin? Mungkin saja, jika para duta besar negara yang dikunjungi menolak kedatangan mereka.

Itulah yang dilakukan duta besar Indonesia di Swiss, Djoko Susilo. Mantan anggota DPR Komisi I ini, tegas menolak kunjungan kerja DPR yang asa-asalan. Bila kegiatan yang dilakukan kurang dari 70 persen waktu kunjungan, jangan harap bisa mendapat izin dari Djoko.

Dalam kolomnya di majalah Tempo, Djoko jelas menyabut: “Saya langsung memberi instruksi: tidak usah diurus rombongan Dewan yang hanya mau berwisata. Silakan jalan sesukanya di Swiss, tapi Kedutaan tidak akan menstempel formulir surat perintah perjalanan dinas-bukti pertanggungjawaban penggunaan dana untuk perjalanan itu.

Dia menilai banyak kunjungan kerja yang tidak bermanfaat. “Berdasarkan pengalaman saya setahun jadi dubes. Bukan hanya di Swiss tapi berdasarkan informasi dari teman-teman dubes di Eropa seperti Belanda, Jerman dan Prancis, 90 persen tidak ada manfaatnya,” kata Djoko kepada detikcom.

Baca Juga :  Presiden dan Super Gayus

Nah duta besar RI di negara lain sudah sepatutnya melakukan hal yang sama dengan Djoko Susilo. Anggota DPR masih butuh dididik untuk melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Jadi jangan pernah lelah mendidik mereka.(politikana.com)

*Ilustrasi dari sini

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*