Dugaan Kecurangan Database Honorer Pemko Siantar

Warga Pematangsiantar khususnya tenaga honor yang menemukan dugaan kecurangan dalam ‘pengumuman’ database honorer, bisa melaporkannya ke Bagian Humas dan Protokoler Pemko Pematangsiantar.

Namun, laporan harus disertai bukti-bukti yang lengkap. Jika terbukti, maka Wali Kota Pematangsiantar, Hulman Sitorus akan memberikan sanksi tegas bagi pejabat yang terlibat dalam kecurangan tersebut. “Saya akan menerima seluruh aspirasi dan laporan tentang adanya dugaan permainan kotor dalam pembuatan data base sementara honorer yang akan diangkat menjadi CPNS,” ujar Hulman melalui telepon selulernya kepada Kabag Humas dan Protokoler, Drs Daniel Siregar yang berada di sebelah METRO, Minggu (7/11).

“Perlu saya tegaskan, jangan hanya menyampaikan keluhan, tapi harus menyertakan bukti-bukti agar tidak terjadi kesalahpahaman. Laporan serta bukti-bukti yang diterima akan dijadikan bahan evaluasi dalam melakukan pendataan,” sambung Hulman.

Hulman juga sangat berharap kepada honorer yang sudah memasukkan berkasnya dan sudah terdaftar di data base sementara, tapi belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, agar mencabut/menarik berkasnya, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat dilaporkan ke jalur hukum.

“Saya berharap masalah CPNS-gate di Kota Pematangsiantar tidak terulang. Maka dari itu, semua harus saya lakukan secara fair demi terwujudnya perubahan seperti yang kami gaungkan ketika berkampanye. Kami ingin semuanya transparan sebagaimana realisasi visi dan misi pembaharuan menuju Siantar Mantap, Maju, dan Jaya sebagai bagian agenda 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar,” tambah Hulman.

Kabag Humas dan Protokoler Pemko Pematangsiantar, Drs Daniel Siregar menambahkan, wali kota juga meminta honorer yang merasa dirugikan agar mengantarkan bukti-bukti ke Kantor Bagian Humas dan Protokoler, Jalan Adam Malik. Selain itu, Pemko juga membuka nomor pengaduan di 082165679975.

“Kami selaku perpanjangan tangan wali kota akan menerima dan menyerahkan laporan dan bukti-bukti tersebut kepada wali kota agar dapat dievaluasi,” ujar Daniel.

Baca Juga :  HORAS Tolak Hasil Pemilukada TAPSEL

Terpisah, beberapa tenaga honor di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Djasamen Saragih melayangkan protes atas ‘pengumuman’ data base honorer. Mereka mengaku telah diangkat dari tenaga sukarela menjadi tenaga honor akhir tahun 2005 oleh Wali Kota Pematangsiantar Ir RE Siahaan. Mereka mengatakan, sebanyak 29 orang secara serentak diangkat menjadi tenaga honor, namun hanya seorang yang terdaftar di ‘pengumuman’ tersebut.

“Kami sama-sama diangkat, tapi hanya satu yang masuk,” ujar seorang honorer.

Mereka juga mengaku, hal ini sudah pernah ditanyakan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar. Oleh BKD, mereka diminta melengkapi berkas.

“Kami sudah serahkan berkasnya bulan Oktober. Tapi nama kami tetap tidak ada,” ujarnya.

Mereka juga mengatakan, Pemko Pematangsiantar pernah meminta sejumlah uang kepada mereka agar bisa masuk database untuk diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar diangkat menjadi CPNS.

Sementara mantan Kepala BKD yang sekarang menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar, Donvert Panggabean saat dihubungi, tidak mengangkat telepon selulernya. Dan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan tidak dibalas. Padahal tandatangan Donvert sebagai Kepala BKD Pematangsiantar yang tertera dalam ‘pengumuman’ database honorer tersebut.

Ketua DPRD: Ada

‘Permainan’ Baru

Ketua DPRD Pematangsiantar Marulitua Hutapea SE mengingatkan Pemko Pematangsiantar untuk tidak semena-mena dalam mengusulkan tenaga honor yang akan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Hargailah honorer yang telah senior. Jangan asal mengusulkan orang-orang yang belum memenuhi persyaratan, yang akhirnya memperkeruh suasana,” kata Maruli.

Maruli mensinyalir adanya ‘permainan’ baru dalam pengusulan honorer menjadi CPNS, di antaranya membuat Surat Keputusan (SK) Camat mengganti SK Wali Kota, sebagai bukti mereka telah bekerja. Selanjutnya SK tersebut menjadi data yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca Juga :  Danau Toba - ‘Bank’ Inspirasi dan Sumber Kehidupan Orang Batak

“Kami tidak mengetahui apa tujuan dipublikasikannya data tersebut. Padahal masih banyak honorer yang lebih senior, yang lebih pantas diusulkan manjadi CPNS,” tukasnya.

Sebelumnya, sebanyak 286 honorer Pemko Pematangsiantar disebut-sebut telah masuk database dan diusulkan menjadi CPNS. Data tersebut ditandatangani mantan Kepala BKD Drs Donvert Panggabean yang saat ini menjabat Sekdako Pematangsiantar.

Bisa Diancam Pidana 6 Tahun

Masuknya sejumlah nama istri dan keluarga pejabat Pemko Pematangsiantar dalam database honorer untuk diangkat menjadi CPNS, diduga terindikasi manipulasi data atau ada praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN). Jika terbukti manipulasi atau pemalsuan, pelakunya bisa diancam pidana enam tahun penjara.

“Misalnya kalau yang dikirim itu tidak sesuai aturan atau ada manipulasi data honorer, hal itu merupakan pemalsuan, dan bisa dikenakan pidana sesuai KUHPidana,” kata dosen Fakultas Hukum Universitas Simalungun (FH USI), Mariah SM Purba SH MH, Minggu (7/11).

“Ini menyangkut masa depan orang lain. Apabila terjadi pemalsuan data, siapa yang memalsukan harus diusut tuntas,” pungkasnya. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Pak Walikota yang terhormat, tolong kami yang honor menjadi Petugas Kebersihan diperhatikan untuk diangkat menjadi PNS karena kami resmi juga menjadi tenaga petugas kebersihan dan bukan direkayasa serta mendapat gaji dari APBD Kota Pematangsiantar dan telah bekerja selama kurang lebih 10 tahun. Menurut Petugas BKD kami tidak bisa diangkat menjadi PNS karena dari Petugas Kebersihan ,sebab SK kami dibuat buat katanya. Terpaksa SK dibuat Pak, karena Pihak Kecamatan Tidak Pernah menerbitkan SK kami Tiap Tahun. Padahal sesuai Aturan SK kami harus mereka terbitkan setiap tahun , diminta atau tidak diminta, kami telah memenuhi semua Persyaratan yang diminta dan bahkan ada yang telah memberi sejumlah uang, hanya masalahnya di SK saja. Pertanyaan Kami Apakah kami bukan Manusia lagi dianggap mereka Pak, hanya karena seorang petugas kebersihan yang bergelut setiap hari dengan sampah dan hanya mempunyai ijazah rata-rata SD,SMP dan sebagian kecil SMA. Tolong kami ya Pak Wali, orang yang lemah ini, kasihanilah kami orang yang yang kurang mampu ini Semoga Tuhan Membekati Pak Wali Dalam menjalankan Tuhan Amin..

  2. MOHON PADA PEMERINTAH TOLONG DATA HONORER KATAGORI 1 BENAR2 DIANALISA , SOALNYA KALO MEMANG DAERAH MEMPUNYAI DATA HONORER KATGORI 1 BANYAK JUMLAHNYA BERARTI MENANDAKAN PERTAMA… DAERAH TERSEBUT BANYAK MEMANIPULASI/KKN DATA HONORER KAT 1 KEDUA.. DAERAH TERSEBUT KORUP/KKN DAN TIDAK PERNAH MEMPERHATIKAN TENAGA HONORER HANYA SEBAGAI SAPI PERAHAN KETIGA… DAERAH TERSEBUT KURANG PROFESIONAL MENANGANI TENAGA HONORERNYA/TENAGA KEPEGAWAIANNYA DAN MEMBERIKAN SK SAKTINYA DENGAN KKN, KATAGORI 1 SEBETULNYA SUDAH SELESAI THN 2009 … MOHON PADA PEMERINTAH TOLONG LIHATLAH USIA HONORER KATAGORI 1 KLO MEMANG RELATIF MASIH MUDA/BARU LIHATLAH HONORER KATAGORI 2 BANYAK USIA KRITIS DAN PENGALAMAN LAMA 10 S/D 20 THN YG HANYA MENJADI KORBAN DAN TERSINGKIRKAN MUDAH2AN ATURAN DAN VALIDASI TENG HONORER DILAKUKAN OLEH MANUSIA SEUTUHNYA…….ADA KEADILAN DAN KEMANUSIAAN ….TRIMS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*