Dugaan Korupsi Dana DAK, Kejari Padangsidimpuan Tahan Kasek SDN Muara Upu

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan (Psp) menahan Kepala Sekolah (Kasek) SDN 101730 Muara Upu, AIS, di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salambue Kecamatan Psp Tenggara, Selasa (19/4). Penahanan AIS ini terkait dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebesar Rp240 juta pada 2009 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Psp Indrasyah Djohan SH menerangkan, penahanan tersangka telah melalui proses penyelidikan, termasuk memeriksa 10 orang saksi-saksi. Dijelaskannya, temuan penyalahgunaan anggaran tersebut di antaranya, pengerjaan sekolah tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB). “Harusnya atap yang digunakan dari jingkalung dan baja, tapi ternyata dibuat dari seng biasa dan kayu bekas,” katanya. Selain itu, penyalahgunaan dana itu dibuktikan dengan tidak berfungsinya kamar mandi dan ini dibuktikan saat melakukan peninjauan langsung ke sekolah.

Kemudian batas waktu pengerjaannya juga sudah menyalahi aturan, di mana seharusnya pekerjaan itu sudah rampung pada Februari 2010, namun hingga saat ini, April 2011, kondisi sekolah masih belum selesai menyeluruh dan belum bisa difungsikan. “Kami akan terus mengembangkan kasus dugaan korupsi DAK ini. Untuk kasus ini kemungkinan besar akan ada tersangka lainnya,” tegas Kajari tanpa menyebutkan siapa calon tersangka tersebut.

Sementara, Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Psp Polim Siregar SH mengungkapkan, kejaksaan banyak menemukan kejanggalan dalam pengerjaan proyek DAK bidang pendidikan di SDN Muara Upu tersebut. Katanya, bendahara proyek DAK merupakan istri dari kasek itu sendiri. “Banyak yang menyalahi, termasuk dalam penunjukan bendahara, karena bendaharanya adalah istri AIS,” ucapnya.

Baca Juga :  Jika Arsenal Tak Juara, Fabregas Pergi

Masih kata Polim, penahanan itu dilakukan untuk mempermudah kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, karena mereka khawatir, jika pihaknya tidak melakukan penahanan, maka proses penyelidikan akan berlangsung lama. Atas perbuatan tersangka, AIS akan dijerat dengan Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat I, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, junto UU nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, junto pasal 55 ayat I ke-I KUHP.

Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Tapanuli Selatan (Tapsel), Ali Adanan Nasution yang dihubungi melalui telepon selulernya mengaku sangat menyesalkan kejadian tersebut. Meskipun dirinya tidak tahu persis persoalan yang terjadi karena masih beberapa bulan menjabat, namun dia sangat menyayangkan adanya kepala sekolah SD di Tapsel yang ditahan Kejari Psp karena dugaan korupsi.

Namun, untuk kemajuan dunia pendidikan di Tapsel, dirinya sangat mendukung kinerja Kejari Psp untuk mengusut dugaan korupsi dalam pelaksanaan DAK. Dia juga berharap, dengan adanya kejadian ini maka kepala sekolah yang lainnya akan lebih berhati-hati jika ada program pembangunan yang serupa dan akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang ada agar tidak berurusan dengan hukum. “Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua,” katanya.  (phn/ara) (metroaiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB) Sumut; Masyarakat Palas Jangan Terprovokasi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*