Dugaan Korupsi Pengadaan Buku Rp1,4 Miliar – Nasib Rustam Tunggu Audit

SIBOLGA- Massa mendesak Kejari Sibolga menetapkan mantan Kadis Pendidikan Sibolga Rustam Manalu sebagai tersangka korupsi pengadaan buku sebesar Rp1,4 miliar. Pasalnya, karena tak ada proses hukum, Rustam yang sempat nonjob kini menjabat Kadis Pendidikan di Pemkab Tapteng.

“Hanya satu wajah, tangkap Rustam Manalu. Kalau tidak Kejari Sibolga Impoten,” teriak puluhan pemuda yang tergabung dalam Komite Masyarakat Nauli Untuk Demokrasi (Komando) Sibolga, yang berunjukrasa di depan Kantor Kejari Sibolga Jalan Sutomo, Jumat (24/2) sekira pukul 10.00 Wib.

Dalam orasinya, Dewan Presidium Komando, Dedy Sutomo Simanjuntak mendesak Rustam Manalu ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku senilai Rp1,4 miliar pada tahun anggaran 2010 lalu di Pemko Sibolga.

“Kami menilai Kejari Sibolga lamban. Saya yakin, dugaan korupsi pengadaan buku senilai Rp1,4 miliar itu melibatkan mantan Kadis Pendidikan Sibolga, Rustam Manalu, yang kini malah melenggang menjadi Kadis Pendidikan Tapteng,” ungkap Dedy Sutomo bersama Supriansah Pasaribu dari BEM Nusantara.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu Barisan Rakyat dan Aliansi Pemuda Indonesia (Bara Api) Kota Sibolga juga telah berunjukrasa, mendesak kasus dugaan korupsi tersebut dituntaskan.

“Saat itu Kajari Sibolga, Bapak Kemal Sianipar berjanji akan mendalami dan menangani kasus tersebut dengan serius, bahkan seharusnya pada November 2011 lalu, kasus tersebut sudah disidangkan di PN Sibolga, tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda persidangan itu,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, kasus tersebut telah menyisakan sebuah dilema dan ironi keadilan. “Kita tidak tahu apakah kasus itu dianggap Cuma ecek-ecek. Rustam patut dijadikan tersangka, jadi tidak hanya oknum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saja. Sebab, pengesahan berita acara, pembayaran dana proyek sebesar 100 persen dilakukan secara bersama-sama dengan kuasa pengguna anggaran (Kadis), sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010,” tegasnya.

Ada keanehan, tuding Dedy, Kejari Sibolga sudah mengatakan, sesuai hasil temuan BPK Sumut, terdapat kerugian negara sebesar 40 persen dari Rp1,4 miliar dana proyek tersebut. Namun pihak Kejari Sibolga hanya menetapkan oknum PPK-nya sebagai tersangka, sedangkan pejabat lainnya masih aman-aman saja.

Baca Juga :  Gubsu Segera Panggil KPU Madina

“Kami meminta Kejari Sibolga jangan menjadikan kasus ini mesin ATM. Harusnya Kajari Sibolga Kemal Sianipar segera menuntaskan kasus ini dengan menangkap Rustam Manalu, serta meminta agar pihak manapun, lembaga manapun atau oknum manapun untuk tidak melakukan intrik deal or no deal dengan menjadikan kasus tersebut sebagai azas manfaat untuk melakukan penekanan, tetapi di balik layar malah mengadakan persekongkolan,” tandas Dedy Sutomo.

Setelah berorasi sekitar 15 menit, pihak Kejari Sibolga yang diwakili Kasi Intel M Jafli, Kasi Pidsus Zainal Effendi dan Jaksa Futin Helena Laoli SH menemui pengunjukrasa.

“Penanganan kasus ini masih dalam penyidikan. Jadi saat ini kita sedang menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKP. Kasus ini tidak kita ‘petieskan’. Kami masih bekerja untuk memberkaskan itu. Jadi yang paling utama kita tunggu adalah hasil audit kerugian keuangan negara,” terang Jaksa Futin Helena Laoli SH menjawab.

Soal kerugian negara, sambung Futin, bisa saja ditaksir-taksir. Namun persoalannya, kata Futin, ini soal hukum. Maka untuk penetapan kepastian tentang kerugian Negara itu ada yang berwenang.

“Jadi kita tunggulah hasil audit BPKP,” tutur Futin lagi.

Sebelum membubarkan diri, Supriansah Pasaribu dari BEM Nusantara menyerahkan sebuah tongkat pel lantai kepada pihak Kejari Sibolga. Tongkat pel tersebut adalah simbol dari harapan pengunjukrasa agar Kejari Sibolga serius menuntaskan kasus dugaan korupsi di Sibolga dan Tapteng. Selain itu, pengunjukrasa juga melakukan aksi teatrikal bertajuk; mancing ikan di antara tumpukan uang.

Usai dari kantor Kejari Sibolga, kelompok pengunjukrasa kemudian bergerak untuk melanjutkan aksinya ke gedung DPRD Sibolga. Di kantor wakil rakyat tersebut, pengunjukrasa diterima Jamil Zeb Tumori dari Komisi III. Sebab anggota Komisi I yang membidangi Pendidikan dan hukum tak ada yang nongol.

Para pengunjukrasa berharap agar anggota Dewan lebih aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol kinerja eksekutif. Sebelum membuburkan diri, perwakilan pengunjukrasa sempat menyerahkan fotocopy uang kertas sebagai simbol kepada Jamil.

Baca Juga :  Pengeroyokan Wartawan di Madina Dikecam

“Aspirasi saudara-saudara akan saya sampaikan ke komisi yang membidangi,” tutur Jamil menerima pengunjukrasa.
Aski unjukrasa itu sendiri berjalan dengan tertib dengan pengawalan dari petugas Polres Sibolga Kota.

Sementara itu, beberapa waktu lalu, Kajari Sibolga, Kemal Sianipar ketika dikonfirmasi wartawan pernah mengatakan, Kejari Sibolga sudah pernah memanggil sekaligus memeriksa Rustam Manalu untuk dimintai keterangan. “Kita sudah pernah memeriksanya dan rencananya kita akan kembali memanggil yang bersangkutan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tukas Kemal singkat saat itu.

Kajatisu AK Basuni Masyarif melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Marcos Simaremare ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan saat berada di Sibolga, Selasa (21/2) kemarin, meminta kepada elemen masyarakat, pers dan lainnya ikut mengawasi kinerja jajaran Kejari Sibolga, termasuk juga terhadap pengawasan penangananan kasus-kasus tindak pidana korupsi.

“Tolong dikawal semua kasus-kasus yang sedang ditangani oleh jajaran Kejari Sibolga, terlebih kasus-kasus korupsi yang ada. Kalau ada penyimpangan, silahkan laporkan kepada kami dan kami akan memprosesnya,” kata Marcos singkat. (mora)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*