Dugaan Korupsi Rp2,3 M – Pekan Depan, Kasus DAK Psp Dilimpahkan

Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Psp) akan melimpahkan kasus dugaan korupsi pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) non reboisasi tahun 2009 yang diduga merugikan negara Rp2,3 miliar ke Pengadilan Negeri Psp pada minggu depan. Dalam kasus tersebut, Kejati Sumut menetapkan dua tersangka yakni, Kadis Pendidikan Psp saat itu Drs Panongonan Muda Hasibuan, dan Pj Kabid Sarana Pendidikan Maskur Hasibuan.

Demikian dikatakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Psp Indrasyah Johan SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Yudha Utama Putra SH kepada METRO, Rabu (4/8) di Kantor Kejari Psp.

“Berkas dakwaan dari Kejatisu kan sudah kita terima beberapa waktu lalu, dan sudah kita pelajari. Pemberkasannya juga sudah selesai. Jadi kita rencanakan minggu depan kasus ini akan segera kita limpahkan ke PN Psp. Dan itu pasti, karena berkasnya sudah lengkap,” tegas Yudha.

Diutarakan Yudha, kedua tersangka didakwa dengan pasal 2 ayat (1) pasal 3, pasal 12 huruf F Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang. Keduanya akan disidangkan dalam dua berkas terpisah.

Hal ini juga sesuai dengan berkas pelimpahan kasus dugaan korupsi pelaksanan DAK Kota Psp tahun 2009 yang diterima oleh Kejari Psp dari Kejatisu dalam dua berkas terpisah. Yakni atas nama tersangka Drs Panongonan Muda sebagai Kadisdik Psp dengan Nomor: BP-05/N.2.5 Fd.1/07/2010 yang telah melanggar pasal 2 ayat (1) pasal 3, pasal 12 huruf F Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga :  Palas Menuai Hujan Interupsi

Kemudian atas nama tersangka Maskur Hasibuan SSos sebagai Pj Kabid Sarana Pendidikan dan Perpustakaan Disdik Psp, dan selaku Ketua Tim Koordinasi DAK bidang pendidikan Psp tahun 2009. Berkasnya dengan nomor: BP-09/N.2.5 Fd.1/07/2010, yang telah melanggar pasal 2 ayat (1) pasal 3, pasal 12 huruf F UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun yang ditunjuk menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus itu, untuk tersangka Kadisdik Psp Drs Panongonan Muda Hasibuan, JPU nya yakni Kasi Pidsus Yudha Utama Putra SH, dan Sartono Siregar dari Kejari Psp. Kemudian tiga lagi dari Kejatisu yakni Yuni Hariaman, RO Panggabean, dan Rehulina Purba.

Sedangkan JPU untuk satu tersangka lainya yakni Kasi Sarana dan Prasarana Maskur Hasibuan yakni Kasi Pidsus Yudha Utama Putra SH, dan Sri Muliati dari Kejari Psp. Kemudian tiga JPU lainnya dari Kejatisu yakni Yuni Hariaman, RO Panggabean, dan Rehulina Purba.

Sebelumnya kedua tersangka dalam kasus ini juga sudah mendapatkan penambahan penahanan selama 30 hari mulai tanggal 22 Juli lalu. Saat ini kedua tersangka mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Salambue.

Beberapa waktu lalu Kajatisu Sution Usman Adji saat mengunjungi Kejari Psp dalam rangkaian kunjungan kerja Kajatisu ke Kejari se-Sumut mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan kasus dugaan korupsi DAK non reboisasi Psp tahun 2009 yang sudah ditetapkan tersangkanya dua orang, yakni Kadisdik Psp Panongonan Muda Hasibuan dan Kabid Sarana dan Prasarana Maskur Hasibuan, habis-habisan di PN Psp.

Baca Juga :  Sejak Desember 2009 Tak Ada Bantuan Mengalir - Korban Longsor Simanosor Minta Perbaikan Masjid & Rumah

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/Pekan_Depan_Kasus_DAK_Psp_Dilimpahkan_

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Saya sebagai putra asli daerah Tapsel menyampaikan apresiasi kepada Kejari Padangsidimpuan atas tindak lanjut kasus ini. Pada kesempatan ini juga saya ingin menanyakan Pekerjaan Rumah (PR) Kejari Padangsidimpuan tentang tindaklanjut penanganan perkara Korupsi senilai 7,5 milyar yang melibatkan mantan Ketua DPRD TAPSEL yang kini sudah menjadi Bupati Padang Lawas Utara yaitu BAHRUM HARAHAP. Bukankah ybs sudah ditetapkan menjadi TERSANGKA berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.01/N.2.20/Fd.1/01.2005 tanggal 31 Januari 2005 serta berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan No.Pn.Pid/PN Psp tahun 2005 dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Korupsi ? Bahkan perkara ini sudah dilanjuti dengan Pengeladahan dan Penyitaan. Kami dari Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS telah mengirimkan surat ke Kejaksaan Negeri Psp tertanggal 12 April 2010 Nomor 03/LP2TS/IV/2010 perihal : Tindak lanjut perkara korupsi atas nama Tersangka Drs. Bahrum Harahap, namun hingga saat ini kami tidak mendapat klarifikasi. Kami menunggu kapan disidangkan perkara ini. Ulang korupsi hepeng ni Negara, harana inda hepeng ni oppungmu i…!!!!.
    Horas
    ttd
    BANGUN SIREGAR, SH
    Ketua LP2TS, Advokat & Pengacara tinggal di Jakarta
    Hotel Twin Plaza, Lt 4 R.428 Jl.S.Parman Kav.93-94
    Jakarta Barat Phone : 021-56963183

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*