Dugaan Pungli Disdik Palas Marak – Kejari Padangsidimpuan dan Polres Tapsel Diminta Turun Tangan

Illustrasi

Palas | Maraknya dugaan pungutan liar (Pungli) di Dinas Pendidikan Daerah (Disdik) Kabupaten Palas, berbagai macam pungli yang diduga dilakukan Disdik Palas sudah menjadi rahasia umum dan buah bibir di masyarakat maupun dikalangan guru sendiri.

Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pemantau Pengawasan Pengkajian Pengelolaan Anggaran Daerah (LP-4 AD SU) Cabang Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) meminta Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan (Kejari) dan Kepolisian Resort Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) untuk  turun tangan, terkait sejumlah dugaan pungli Disdik Palas.

“Kejari Padangsidimpuan dan Polres Tapsel diminta untuk turun tangan, terkait dugaan pungli Disdik Palas,” kata Ketua LSM LP4-AD SU Cabang Tabagsel, Andi Marito Harahap kepada RAKYAT, Senin (25/8) melalui telepon seluler.

Andi menambahkan, sangat wajar Kabupaten Palas yang merupakan daerah pemekeran baru, dengan kondisi penegakan hukum sangat lemah, karena institusi kejaksaan masih setingkat kacabjari dan kepolisian masih setingkat polsek. Hal inilah yang dimamfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Informasi yang dihimpun RAKYAT, Kadisdik Palas, Dra Hj Hamidah Pasaribu,M.Pd sebagai ‘otak’  dari sejumlah dugaan pungli Disdik Palas. Dengan cara melakukan koorporasi dengan Unit Pelaksana Tehnis Daerah (UPTD) Disdik yang ada di kecamatan, untuk menghimpun uang pungli tersebut. Kemudian menyerahkannya kepada Kadisdik melalui Sekretaris Disdik Palas, Dra Hj Masnot.

Baca Juga :  Pemkab Palas Gelar Bimtek Pengadaan Barang Jasa

Adapun dugaan pungli Disdik Palas, antaralain, penjualan Buku Pedoman Kurikulum Tahun 2013 Pembelajaran Berkarakter Rp1,5 juta/sekolah. Pengurusan pencairan dana tunjangan guru bersertifikasi sebesar 300 ribu/guru. Kemudian penjualan pajangan photo Bupati dan Wakil Bupati Palas sebesar Rp600 ribu/sekolah. Apabila dugaan pungli itu benar, perputaran uang dari tiga pungli tersebut mencapai milyaran rupiah.

Berita sebelumnya,  Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Padang Lawas (Palas) mengecam pungutan liar (pungli) yang dibebankan kepada guru sertifikasi, yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Palas melalui UPTD masing-masing Kecamatan.

Guru-guru sertifikasi dibebankan biaya berkisar Rp300 Ribu untuk kelancaran pengurusan berkas sertifikasi. Dengan delik mempercepat pencairan dan memperlancar pemberkasan mengenai sertifikasi. Demikian disampikan Ketua PGRI Kabupaten Palas Ali Irfan Hasibuan SPd kepada RAKYAT, Senin (21/7).

Dikatakannya sesuai dengan laporan sejumlah kepala UPTD dan diperkuat informasi dari sejumlah guru dan Kepala Sekolah bahwa guru-guru sertifikasi dikenakan biaya untuk pengurusan berkas dan memperlancar agar cepat dapat dicairkan ke masing-masing rekening guru yang menerima. Pembebanan biaya ini dibayarkan melalui UPTD di kecamatan.

“Laporan itu saya terima langsung dari UPTD dan diperkuat laporan dari sejumlah guru dan kepala sekolah bahwasanya guru-guru sertifikasi dikenakan biaya Rp300 Ribu untuk pengurusan berkas sertifikasi agar cepat dicairkan, dan ini ada SMSnya,” jelas Ketua PGRI Palas ini.

Baca Juga :  Isu Santet, Warga Desa Balimbing Jae Mencekam

Penulis : Sahat Gemayel Lubis

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*