E-KTP Gagal, Gamawan Janji Mundur

JAKARTA – Pernyataan siap mundur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi kembali ditegaskan. Kali ini, sikap itu disampaikan dalam forum resmi. Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI yang membahas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Gamawan berjanji akan mengundurkan diri jika proyek yang ditarget tuntas 2012 itu gagal terealisasi tepat waktu.

“Saya katakan kalau 170 juta warga tidak selesai di 2012, saya minta berhenti jadi Mendagri,” ujar Gamawan dalam raker bersama Komisi II DPR, kemarin (19/9). Menurut Gamawan, dirinya berani memberikan garansi jabatan, karena sudah terlalu banyak informasi yang salah terkait proyek E-KTP. Mulai dari proyek tender, ada informasi yang menyatakan bahwa proyek E-KTP bisa dituntaskan dengan dana Rp 4,7 triliun. Informasi itu disampaikan oleh pihak yang mengaku dicoret dari keikutsertaan tender proyek E-KTP. “Peserta 4,7 triliun itu tidak pernah ikut tender. Dia sudah gagal di administrasi,” kata Gamawan.

Karena gagal, maka muncul pernyataan bahwa Kementrian dalam negeri melakukan mark-up, dengan menganggarkan proyek E-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Menurut Gamawan, terbangunnya opini bahwa Kemendagri melakukan praktek kotor itu membuat dia berani mempertaruhkan jabatannya. “Seolah-olah dibangun suasana kami yang salah, mereka itulah yang justru menjadi mafia saat ini,” ujarnya.

Gamawan menjelaskan, munculnya angka Rp 5,9 triliun itu berdasarkan pembahasan panjang dengan pihak lain. Saat proyek E-KTP digagas, diasumsikan satu KTP elektronik dihargai sebesar US$ 2 atau sekitar Rp 18 ribu. “Jika dikalikan dengan 170 juta penduduk wajib ber-KTP, maka ketemu angka 344 juta dollar (Sekitar Rp 3 triliun, red),” jelas Gamawan.
Dana itu, kata Gamawan, baru sebatas pengadaan fisik KTP. Kemendagri perlu memperhitungkan biaya peralatan, biaya instalasi, termasuk biaya pelatihan dan pendampingan proyek E-KTP. Semua peralatan harus dibeli dari luar negeri. Kemendagri membuat Harga Perkiraan Sendiri sebesar Rp 5,9 triliun yang kemudian diajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. “Rekomendasi BPKP menyatakan harga itu wajar,” jelasnya.

Baca Juga :  Suhu Air Sekitar Gunung Anak Krakatau Naik, Warga Diminta Menjauh

Gamawan mengakui, memang proses distribusi alat oleh pemenang tender masih berproses. Namun, dia menegaskan bahwa Kemendagri belum mengeluarkan sepeser uang pun kepada konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia selaku pemenang tender. “Kami belum keluar uang muka, karena kami juga meminta garansi bank terkait distribusi peralatan dan instalasi (E-KTP) itu,” jelasnya.

Terkait keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, Gamawan menyatakan angka yang diketahui mencapai 7 juta. Namun, jumlah itu bisa berpotensi bertambah menjadi 9 juta. Data NIK ganda itu telah dikembalikan ke kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan. Pada bulan Oktober, data NIK perbaikan akan diserahkan kembali kepada Kemendagri.
“NIK itu tanggung jawab saya, saat ini semua sedang diproses,” ujarnya memberi garansi. Sesuai Undang Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah wajib melakukan pemutakhiran penduduk dan pemberian NIK tunggal dalam waktu lima tahun. Tahun 2011 adalah batas terakhir.

Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap memberikan apresiasi khusus atas pernyataan Gamawan itu. Dia menilai, jarang atau bahkan belum pernah seorang pejabat negara di Indonesia berani mempertaruhkan jabatan demi sebuah proyek. “Ini harus diapresiasi, kita kasih applaus dulu dengan pak Menteri,” ujarnya diiringi tepuk tangan para anggota Komisi II DPR. (bay/jpnn)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Patrialis Akbar resmi dipecat dari Mahkamah Konstitusi

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*