Elakkan pidana perkebunan liar: Otto Juntak dan Benny, PT. Sago Nauli Gugat Bupati Madina

Panyabungan, AKS, Kasus ratusan Ha perkebunan Sawit liar diakui milik Otto Simanjuntak bersama Benny PT.Sago Nauli tanpa izin melanggar UU Perkebunan yang diadukan Bupati ke Polres Madina, karena takut masuk penjara lalu dilawan Tersangka Otto Simanjuntak dan Bennydictus Pt. Sago Nauli dengan taktik ulur waktu memperalat lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Otto dan Benny menggugat Surat Bupati Madina yang laporkan ratusan Ha perkebunan liar di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis.

Mulanya awalnya pada tahun 1998 oknum Otto Simanjuntak bersekongkol dengan Camat Muara Batang Gadis (MBG) alm.Zulkifli Nasution dan mantan Kades Sikapas, Satri Harahap merekayasa akta jual-beli tanah dengan obyek tanah yang diperjual-belikan adalah kawasan hutan negara yang dibebani izin HPH PT. Teluk Nauli. Menurut data diketahui akta-akta tanah rekayasa yang diduga cacat-hukum tersebut a.l; No: 594.4/44.A/X/MBG/98; No :594.4/18.A/X/MBG/98 dan No:594.4/23.A/X/MBG/98.

Hutan negara tersebut dirambah Otto Simanjuntak dan ditanami Sawit, yang selama bertahun-tahun terus makin meluas karena masuknya pemodal Bennydictus dari PT.Sago Nauli,  sampai Otto Simanjuntak mengklaim menguasai lahan 500 Ha.

Setelah terbitnya SK Menhut No: 44/Menhut-II/2005 maka pada sebagian kawasan hutan negara yang dilepas menjadi berstatus Areal Penggunaan Lain (APL) yang berlokasi dekat Desa Sikapas, terungkap adanya ratusan Ha usaha perkebunan liar tanpa ada sesuatu izin apapun.

Bupati Madina dengan sikap melaporkan kasus perkebunan liar milik Otto Simanjuntak dan Benny Sago Nauli ke Polres dengan Surat No: 522/1883/Hutbun/2008 tgl. 14 Agustus 2008. Isinya meminta Polres Madina untuk menindak dan menghentikan segala aktivitas pembukaan lahan perkebunan oleh oknum Otto Simanjuntak.

Proses hukum kasus perkara perkebunan liar melanggar UU Perkebunan tersebut, walau penyidikannya lamban namun tetap berjalan. Sehingga pada tgl 13 Juli 2010 berkas perkara Tersangka Otto Simanjuntak dan Benny Sago Nauli telah diserahkan Polres Madina dengan Surat Pengantar No: B/146/VII/2010 kepada Kejaksaan Negeri Panyabungan.

Baca Juga :  Siswa Sujud Syukur Sambut Larangan Ujian Nasional

Mencoba elakkan proses pidana kejahatan perkebunan liar yang diadukan Bupati dan disidik Polres Madina, Otto Simanjuntak dan Benny Sago melakukan upaya hukum gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Diwakili penasehat hukum Kurniawan & Associates, Otto dan Benny menggugat Surat pengaduan Bupati ke Polres Madina, terdaftar No: 67/G/PTUN-Mdn.

Dalam surat gugatan disebut bahwa Otto memiliki, menguasai dan mengusahai tanah sejak tahun 1998 dengan alas hak yang syah. Dan penggugat Otto mengaku bahwa baru tahu adanya Surat Bupati Madina tersebut dari Kejaksaan Negeri Panyabungan (Kejari Pyb) pada tgl. 16 Agustus 2010,dan oleh karena jadwal pengakuan diketahui masih dalambatas waktugugatan PTUN hanya 3 bulan, maka PTUN Medan dianggap berwenang menyidangkan gugatan Otto dan Benny tersebut.

Pantauan ALARM di Gedung PTUN,  Jl. Listrik Medan, majelis hakim perkara tersebut akan melebarkan oybek persidangan, karena muncul gugatan intervensi pihak ketiga dan dari masyarakat. Sementara Otto dan Benny samasekali tak terlihat di sidang PTUN Medan, konfirmasi pers via smsdan telpoin juga tak dijawab kedua pengusaha perkebunan liar tersebut.

Pura-pura bodoh

Di sisi lain Suara Sumut menemukan fakta kebohongan dan pemutar-balikkan bukti hukum oleh Otto dan Benny. Kasus akta-akta tanah a/n Otto Simanjuntak justru sudah resmi diadukan Lsm ALARM ke Polda Sumut dan Polres Madina. Menurut keterangan aktifis ALARM bahwa ketiga akta tanah yang dijadikan bukti gugatan oleh Otto dan Benny adalah bukti palsu cacat-hukum. “Ketiga akta tanah tersebut dibuat untuk lahan yang berada dalam kawasan hutan negara, ini jelas tindak pidana kejahatan”, ketus aktifis ALARM.

Kebohongan Otto dan Benny yang kedua diketahui dari pengakuan palsu dalam surat gugatan bahwa Otto dan Benny baru tahu akan keberadaan Surat Laporan Bupati No: 522/1883/Hut.Bun/2008 tgl. 14 Agustus 2008 pada tgl. 16 Agustus 2010 di Kantor Kejari Pyb. Menanggapi kebohongan tersebut, Lsm ALARM menuding,”Memangnya sejak mulai dipanggil pada tahun 2009, disidik dan diperiksa Sat Reskrim Polres Madina sampai tahun 2010, apa si Otto dan si Benny sama sekali tidak tahu dan tidak pernah bertanya bahwa mereka diperiksa dalam kaitan perkara pengaduan siapa? Ini jelas dalih kilah pura-pura bodoh”, tuding Lsm ALARM.

Baca Juga :  Makam Kuburan Etnis Tionghoa SadabuanPanyanggar Dipasang Plang Merek Hak Milik Oleh Masyarakat dan Keturunan Oppu Napotar

Persidangan selanjutnya di Gedung PTUN Medan diduga bakal lebih ramai, karena masyarakat setempat di Desa Sikapas menyatakan akan melakukan gugatan intervensi. “Walau Camat Zulkifli yang membuat surat akta-akta tanah sudah almarhum dan mantan Kades Satri Harahap masih menjalani persidangan perkara membuat surat tanah palsu masih di dalam penjara Sipaga-paga di Panyabungan, kami putra-daerah setempat yang paling tahu cara oknum Otto dan Benny memanipulasi hukum untuk menguasai lahan di desa kami”, ketus warga Sikapas. (ArMorniff)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. Demi keadilan menurut saya , di buatnya akte-akte ini ,No: 594.4/44.A/X/MBG/98; No :594.4/18.A/X/MBG/98 dan No:594.4/23.A/X/MBG/98, oleh Camat Camat Muara Batang Gadis (MBG) alm.Zulkifli Nasution dan mantan Kades Sikapas, Satri Harahap adalah sudah sesuai dengan prosedur dan syarat yang ditentukan oleh Undang-undang , dan dibuat nya akte ini jauh sebelum terbitnya SK Menhut No: 44/Menhut-II/2005, jadi terlampau prematur kalau dibilang rekayasa karena pembuatan akte tanah perkebunan sawit madina Otto Simanjuntak . dan yang menjadi objek sengketa TUN bukanlah hanya Surat Bupat no.522 /1883/Hutbun/2008 akan tetapi sekalian SK Menhut No: 44/Menhut-II/2005 tgl. 14 Agustus 2008, ini demi tercapainya Good Goverment .

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*