Embargo Film, Demi Kepentingan Siapa?

Oleh : Oji Saeroji

Berawal dari beredarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE – 3/PJ/2011 tanggal 10 Januari 2011 soal PPh atas Penghasilan Berupa Royalti dan PPN atas Pemasukan Film Impor. Pada Jumat lalu, juru bicara jaringan bioskop 21 Cineplex sekaligus Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia, Noorca M. Massardi, mengatakan MPAA dan Ikapifi menghentikan peredaran film mereka di Indonesia. Hal itu dilakukan MPAA dan Ikapifi karena memprotes bea masuk atas hak distribusi film impor.

Benarkah demikian duduk masalahnya? Surat edaran ini menyebutkan, penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri oleh importir terkait penggunaan hak cipta atas film impor dengan persyaratan tertentu merupakan royalti yang dikenai PPh 20 persen. Pengenaan pajak royalti untuk film impor merupakan hal baru, sedangkan royalti film nasional sudah lebih dulu dikenai pajak, hal ini yang sejak dulunya dipermasalahkan terkait perlakukan berbeda atas produk yang sama. Selain mengatur ketentuan pajak royalti film impor, Surat Edaran Dirjen Pajak yang diterbitkan Januari lalu juga mengubah perhitungan PPN yang selama ini dikenakan pada film impor. Sebelumnya, film impor dikenai bea masuk, PPN, dan PPh hanya berdasarkan panjang film, tanpa memperhitungkan jenis dan harga film.

Terbebasnya film impor dari pajak royalti selama ini serta rendahnya pengenaan tarif bea masuk, PPN, dan PPh untuk film impor dinilai turut mengakibatkan industri film nasional tidak kompetitif bersaing dengan film impor di negeri sendiri. Sebagai sebuah karya atau barang jadi, film yang masuk ke Indonesia memiliki dua aspek perpajakan, yaitu sebagai barang impor dan adanya pembayaran royalti atau pemanfaatan hak atas film tersebut oleh pihak yang diizinkan untuk mengedarkan. Pengenaan tarif dengan dasar perhitungan nilai yang tetap, yakni 0,43 dollar AS per meter film,

Baca Juga :  Festival Glastonbury 2012 Batal Karena Tak Ada WC Umum

kenaikan tarif perpajakan atas film impor sebagai barang jadi sebenarnya merupakan hal wajar. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengizinkan negara anggotanya, termasuk Indonesia, untuk melindungi industri dalam negerinya dengan menerapkan bea masuk pada barang jadi yang masuk ke pasar domestiknya. pajak yang dikenakan untuk film Hollywood cukup ringan. Apalagi jika dibandingkan dengan pajak yang harus dibayar para pembuat film nasional.

lazimnya sebuah surat edaran dikeluarkan untuk memberikan pemahaman dan penerapan yang seragam terhadap perlakuan peraturan perundangan yang ada dilapangan sehingga tidak menimbulkan multi persepsi terhadap undang-undang yang ada, dalam kata penutupnya surat edaran ditujukan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan tidak lebih dan kurang, lalu benarkah jika demikian bahwa ada kenaikan atas bea masuk film impor sebagaimana yang dikemukaan keberatannya oleh pihak MPAA.

lalu jika memang demikian siapa sebenarnya yang memperkeruh masalah dan memutarbalikan masalah terkait adanya penghentian impor film asing khususnya film holywood di Indonesia?.  ini semua sebenarnya tidak lebih dari permainan dagang sebagai rakyat tentu saja kita tidak terjebak untuk diadu domba terkait kebijakan pemerintah tersebut, mekanisme pasarlah yang nanti juga yang akan berlaku dan tentu saja para pengusaha akan berfikir ulang untuk embargo atas film asing tersebut karena semua ini demi kebaikan bangsa dan Negara.(kompasiana.com/ojis)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 12 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Film Indonesia "Pirate Brothers" Berjaya di Houston

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*