FD DPRD Tapanuli Selatan Minta Walikota P. Sidimpuan Bertanggung Jawab

Fraksi Demokrat (FD) DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) meminta Walikota P. Sidimpuan Drs H Zulkarnaen Nasution MM bertanggung jawab atas pembangunan jalan di kawasan Tapsel.

“Kami minta Walikota Sidimpuan bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan yang telah memasuki wilayah Tapsel ini,” ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tapsel M.Yaqub Harahap kepada wartawan di P. Sidimpuan, Rabu (21/7).

Dikatakan, tindakan pembangunan jalan proyek PNPM TA 2010 yang anggaran dananya bersumber dari APBD Pemko Sidimpuan, APBN dan swadaya masyarakat ini, telah menyalahi aturan dan peraturan yang berlaku sehingga harus segera dihentikan. Sebagai Kepala Daerah Walikota Sidimpuan harus bertanggung jawab secara hukum.

“Batas wilayah Tapsel dan Sidimpuan sudah jelas. Jadi apa dasarnya Pemko Sidimpuan seenaknya saja membangun jalan di kawasan Tapsel. Apalagi sampai merusak hutan lindung di kawasan ini,” katanya.

Yaqub juga menyesalkan lemahnya pengawasan yang dilakukan Dinas Kehutanan (Dishut) Tapsel sehingga mengakibatkan Pemko Sidimpuan leluasa melakukan aktivitas pembangunan di daerah induk pemekaran ini.

“Aktivitas pembangunan jalan oleh Pemko di wilayah Tapsel merupakan bukti jika Dishut tidak menjalankan tupoksi pengawasannya selama ini padahal anggarannya jelas diatur dalam APBD,” tuturnya.

Bohongi Publik

Walikota P. Sidimpuan juga dinilai telah melakukan pembohongan publik dengan menyebut kawasan pembangunan jalan di Desa Goti Kecamatan P. Sidimpuan Tenggara tidak termasuk kawasan hutan lindung (register).

Baca Juga :  'Menangkan Gelar No. 19 untuk Ferguson'

Tudingan ini didasari atas hasil survei Dinas Perikanan dan Kehutan Daerah Pemko Sidimpuan yang menyimpulkan, kawasan pembangunan jalan PNPM-MP di Desa Goti memasuki kawasan hutan lindung.

Survei yag menggunakan alat dan data peta SK Menhut No 44 tahun 2005 dan Global Position System (GPS) garmin Tipe 76 Csm ini diperoleh kordinat jalan produksi PNPM-MP Desa Goti yang kesimpulannya daerah pembangunan jalan tersebut merupakan kawasan hutan lindung.

Tim Survei terdiri dari Kabid Perkebunan dan Kehutanan Ihsan Sanusi Nasution, Kasi Sarana Prasarana Hutbun Irwan Hanafi SHut dan staf Bardansyah Nasution Sp. Hasil Survei ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kota P. Sidimpuan Marhan SP MM.

Untuk diketahui, dalam pandangan umum Fraksi Demokrat DPRD Sidimpuan terhadap pertanggung jawaban APBD TA 2009, FD juga telah memertanyakan permasalahan proyek PNPM-MP untuk Jalan Usaha Tani di Goti tersebut.

Namun Walikota P. Sidimpuan Drs H. Zulkarnaen Nasution MM dalam nota jawabannya yang dibacakannya dua hari kemudian saat rapat paripurna di gedung DPRD menyebutkan, proyek jalan PNPM tersebut tidak berada di kawasan hutan lindung.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62795:walikota-p-sidimpuan-diminta-bertanggung-jawab&catid=51:umum&Itemid=31

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Judi Togel dan Kim Marak di P. Sidimpuan

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*