FD Nilai Pemko Sidimpuan Tidak Mampu Kelola Sumber PAD dengan Baik

Fraksi Demokrat (FD) menilai Pemko Padangsidimpuan tidak mampu mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara baik . Hal ini terlihat pada PAD Pemko Sidimpuan TA 2009 yang hanya mencapai Rp11. 836. 009.085,05 lebih kecil dari target awal senilai Rp 13. 824.806.893.

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat terhadap nota pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Padangsidimpuan TA 2009 yang dibacakan H Khoiruddin Nasution di ruang paripurna Gedung DPRD setempat, Selasa (13/7).

Dalam pandangan umum tersebut, FD juga mempertanyakan kepada Walikota P. Sidimpuan Drs H Zulkarnaen Nasution tentang berbagai persoalan yang dinilai sebagai salah satu pemicu tidak tercapainya target PAD 2009.

Dijelaskan, saat kunjungan mendadak dari Komisi II ke salah satu BUMD milik Pemko Padangsidimpuan yakni PDAM Tirta Ayumi ternyata Badan Pengawas PDAM Tirta Ayumi belum pernah dibentuk oleh Walikota Padangsidimpuan. Secara Hukum hal ini telah melanggar ketentuan Perda No.24 tahun 2008.

“Apakah hal ini merupakan sebuah sikap kesengajaan atau memang ketidaktahuan Saudara Walikota?. Dengan ada Badan Pengawas saja kita masih harus melakukan koreksi dan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, apalagi dengan sengaja walikota tidak membentuk Badan Pengawas pada BUMD tersebut, maka seolah-olah akan merestui adanya tindakan-tidakan ataupun kebijakan-kebijakan yang berpeluang untuk melakukan korupsi,” ujarnya.

Parasit

Dikatakan, berdasarkan Analisis Laporan Neraca keuangan BUMD PDAM Tirta Ayumi ternyata selalu defisit. Bahkan telah menjadi beban keuangan bagi Masyarakat Padangsidimpuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya selama 5 tahun belakangan ini.

Baca Juga :  Aek Najaji, Desa Kecil Yang Mandiri Di Sudut Kota Padangsidimpuan

“Kalau hanya menjadi “Parasit” di tubuh keuangan daerah, kami berpendapat BUMD PDAM Tirta Ayumi ini dibekukan saja dan kita ganti menjadi BUMD yang bergerak di bidang keuangan misalnya seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang bisa menolong masyarakat kecil atau pedagang kaki lima khususnya sehingga mereka tidak terjatuh lagi dalam pelukan “lintah darat” yang pada akhirnya selalu memunculkan kemiskinan-kemiskinan baru di masyarakat kita,” sebutnya.

FD meminta agar Pemko P. Sidimpuan tidak berdalih bahwa peran BUMD Tirta Ayumi adalah menyahuti hajat hidup khalayak banyak sehingga kita tidak bisa memaksakan PDAM Tirta Ayumi mencari keuntungan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah, sementara Badan RSUD saja dipaksakan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pertanyakan

Dalam pandang umumnya FD juga menyerang Walikota dengan sejumlah pertanyaan di antaranya, kinerja linmas di Sekretariat DPRD P.Sidimpuan, anggaran honorarium yang masih dikeluarkan padahal sudah diangkat menjadi PNS, tidak tersisanya dana anggaran pada pos kegiatan dan Laporan Rincian Keuangan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sesuai Permenkeu 168 tahun 2009.

Selanjutnya, Dana Sharing PNPM-MP untuk Jalan Usaha Tani di Goti yang dipergunakan untuk pembangunan di luar wilayah Kota Padangsidimpuan, Penjabaran APBD TA 2007 yang kembar atau serupa tapi tak sama, pemberian bantuan terhadap biaya perobatan masyarakat miskin, hutang beras miskin dan Proyek Lanjutan Rehabilitasi Jalan Batunadua- Lopo Ujung di Kecamatan Padangsidimpuan Batunaadua.

Baca Juga :  Banjir Di Madina 884 Rumah Terendam

Fraksi Demokrat juga mempertanyakan uang konsumsi, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Batubola, Aset Sekretariat DPRD, Pengangkatan Staff ahli Fraksi-fraksi di DPRD Kota Padangsidimpuan, pengelolaan Pasar Sangkumpal Bonang serta alasan turunnya dana anggaran dari Pemprovsu dan pusat secara drastis dari Rp90 M lebih pada tahun 2009 kini tahun 2010 hanya Rp4,5 M.

Sumber: http://www.analisadaily.com/index.php?option=com_content&view=article&id=62260:fd-nilai-pemko-sidimpuan-tidak-mampu-kelola-sumber-pad-dengan-baik&catid=51:umum

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. PDAM blm Punya Badan Pengawas rasanya itu kelalaian karena koperasi aja ada badan pengawas.. Trus PDAM rrugi trus.. itu juga perlu tanda tanya.. Ini bisa merukan bukti awal utk dilakukan AUDIT Investigasi di PDAM.. apalagi setahu sy PDAM punya sambungan lebih dr 5.000 masih rugi padahal intakenya pake gravitasi . Yang kedua.. tentang turunnya dana dari Puast dari 90 M menjadi 4,5 M ini juga menunjukkan kinerja PEmko yg menurut Pusat/Provinsi masih rendah jadi perlu juga AUDIT INVESTIGASI..

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*