Florence, HAM, dan Internet

Florence Sihombing
Florence Sihombing Saat Memberikan Keterangan Pers

Oleh: Riduan Situmorang *)

Dalam konotasi negatif, Florence Sihombing Mahasiswi S-2 UGM tiba-tiba terkenal karena menjadi bahan perbincangan di sosial media sehubungan dengan komentarnya di media path. Komentarnya begini, Gimana Indonesia bisa maju? Mau aja lo semua diperbudak keadaan. TOLOL sampai 7 generasi. Dan mau-maunya Jogja diperbudak monopoli Pertamina. Pantesan MISKIN. Karena komentar itu, mereka yang merasa terinjak-injak lantas mengadukan Florence ke polisi dan kabarnya sampai tulisan ini dibuat, dia akan dipenjarakan.

Terlepas dari masyarakat Jogja yang merasa terhina, saya pun sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia (disinggung dalam komentar itu) serta pemilik sah Pertamina (BUMN yang juga disinggung) secara terpaksa merasa “terhina”. Bedanya, karena tidak disebutkan secara khusus dan namaku tidak ada di sana (idealnya orang Jogja pun tidak disebut secara spesial melalui nama), saya pun memutuskan untuk tidak mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Benar saja, kalau sesama Indonesia yang menghakimi Indonesia-dalam hal ini Florence telah melakukannya dan saya pikir masih dalam ruang lingkup wajar-hal itu sah-sah saja, bahkan merupakan otokritik. Akan menjadi beda halnya jika yang mengejek Indonesia itu orang Afghanistan misalnya, seperti Anda, saya pun akan berang.

Berbagai Alasan

Jika harus dirinci, ada beberapa hal yang membuat saya tidak merasa “terlalu” keberatan atas tingkah laku Florence. Pertama, saya merasa hal itu tidak terlalu menjadi masalah, bahkan banyak orang yang melakukannya secara lebih keji dan dahsyat. Saya sendiri pernah mengutuk pemerintah kabupaten tempat saya lantaran sampai detik ini, E-KTP saya belum keluar. Bahkan, pada ajang Pilpres lalu, ada pejabat tenar yang memakai kata sinting. Lalu, pada komentar-komentar berita yang mengikutinya, banyak orang yang saling mengutuk dan mencaci seakan sosial media adalah sebuah ruang tanpa etika. Bedanya dengan Florence, mereka ini tidak diadukan betapapun ucapan itu sudah jauh di luar batas etika.

Kedua, bagi saya mengecam dalam bentuk ungkapan kritis merupakan turunan langsung dari kebebasan berbicara dan berpendapat. Iya, semuanya tentu ada batasnya, yaitu sepanjang hal itu tidak mendiskreditkan manusia atau segolongan secara khusus. Semisal, mengatakan satu agama tertentu sebagai kafir sudah pasti di luar batas yang harus diganjar. Dan, percayalah, komentar-komentar seperti ini yang malah sangat banyak kita jumpai di internet. Untungnya, mereka ini tidak sesial Florence. Tidak percaya, lihatlah media yang memuat mobilisasi dan mereka yang memilih pindah agama yang tiba-tiba dihakimi oleh sesama pengguna internet. Di sana, logika hukum dan etika padam sepadam-padamnya. Mereka saling mencaci dan saling menyalahkan, termasuk mengutuk dan menisbikan yang lain dengan mereka. Adakah polisi melihat ini?

Baca Juga :  Sumatera Utara Mau Dibawa Kemana?

Ketiga, saya merasa, akan ada saatnya bagi saya untuk melakukan hal yang sama. Tentu seperti tadi harus mempunyai batas. Dalam hal ini, saya sebagai rakyat yang harus diperhatikan oleh negara tentu saja mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah. Semisal, andai Jokowi-JK tidak dapat memfasilitasi hal-hal umum yang harusnya ada pada saya sebagai masyarakat umum, saya sah-sah saja mengkiritik mereka. Yang tidak boleh diabaikan, semoga ke depan pemerintah tidak “terlalu” membatasi ruang gerak di media. Andai ini diberlakukan, niscaya saya pun akan bernasib sama dengan Florence hanya karena saya, misalnya, mengutuk DPR yang tidak becus. Tetapi syukur, sejauh ini DPR belum pernah mengadukan personal yang menyudutkan mereka, baru Polri yang melakukannya terhadap Adrianus Meliala, itu pun masih boleh dikatakan pada ruang kewajaran.

Keempat, bagi saya media seperti path itu ibarat buku harian. Hanya, karena path dapat dilihat oleh banyak orang, catatan harian ini dapat diperalat dan dibuat menjadi bahan peledak kebencian. Dalam hal ini, AS pernah mengalami hal yang sama, yaitu ketika Snowden membocorkan rahasianya. Karena itu, kalau harus menghukum Florence atas nama kesopanan kalau tidak boleh dibilang sebagai bentuk penjajahan terhadap kemerdekaan untuk berpendapat, ada baiknya pembocor berita ini juga diberi hukuman. Sebab, meruyaknya berita ini bukan semata karena komentar Florence, melainkan juga karena ada orang yang men-capture-nya yang lalu membagi-bagikannya. Inilah yang saya sebut sebagai bahan peledak kebencian.

Di atas semua itu, sudah saatnya bagi pemerintah untuk mengambil langkah kuantum untuk mengintegrasikan kebebasan, HAM, dan internet. Hal itu logis karena sampai akhir tahun 2013 tak kurang dari 71,19 juta penduduk Indonesia telah memanfaatkan teknologi internet. Semakin internet mudah diakses, dan pengguna bertambah, tentu melahirkan banyak harapan sekaligus tantangan. Dan, kalau tantangan ini diterjemahkan sebagai zona bebas hukum, percayalah, kasus serupa yang mendigitalisasi manusia dalam bentuk ideologi homo homini lupus akan berkecambah.

Terlarut Pragmatisme

Dalam Resolusi 20/8, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan, internet telah menjadi alat penting dalam pembangunan dan menjalankan HAM. Lebih detail dikemukakan Pelapor Khuus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, Frank La Rue (2011), internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak, memberantas ketidakadilan, serta mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap internet harus jadi prioritas bagi semua negara.

Baca Juga :  Medan (Harus) Jadi Simbol Kerukunan Umat Beragama

Dewan HAM PBB menegaskan perlindungan hak yang dimiliki setiap orang saat offline juga melekat saat mereka online. Perlindungan ini khususnya terkait hak atas kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa melihat batasan atau sarana media yang dipilih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No 12/2005.

Bukan berarti, kita melindungi mereka yang berbuat onar di internet. Akan tetapi, ada baiknya ke depan, pemerintah mengintegrasikan HAM dan internet. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari makin berkembangnya iptek. Diperkirakan, ke depan manusia tidak lagi akan berjumpa dengan manusia ketika mengadakan kerja sama. Contoh konkretnya, kita tidak lagi berhubungan dengan manusia ketika mentransfer uang, kita tidak memilih agen ketika mengambil tiket pesawat dan sebagainya.

Percayalah, ke depan, digital akan menggantikan posisi ruang komunikasi publik yang verbal dan fisik. Karena itu, dunia internet harus segera diintegrasikan dengan HAM. Jangan sampai suatu saat nanti, kita melihat materi hukum jauh tertinggal dengan internet. Selain itu, kalau HAM tidak diintegrasikan dengan internet, sudah pasti ruang publik ini akan dipenuhi dengan cekcok yang saling mengancam. Kalau hal itu dibiarkan, kita akan kembali pada siklus perang, tidak saja perang pada orang lain, bahkan perang terhadap diri kita yang tau-tau sudah teralienasi dari dunia empiris karena terlarut dalam pragmatisme instan melalui internet.*** 

Disalin dari : – Analisadaily.com

Penulis adalah Staf Pengajar Bahasa Indonesia dan Konselor Pendidikan di Prosus Inten Medan, aktif di KMK St. Martinus Unimed, aktif di KDM (Kelompok Diskusi Menulis) St. Martinus Unimed

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 7 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*