Format Demo di Kantor Bupati

Mahasiswa: Tangkap Kadis Pertanian!

MADINA – Belasan orang yang mengaku dari Forum Mahasiswa Tabagsel (Format) berunjukrasa ke kantor Bupati dan Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten  Mandailing Natal (Madina), Rabu (2/10). Mereka menuntut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan  diserahkan ke aparat penegak hukum atas dugaan KKN dan penyalahgunaan anggaran cetak sawah tahun 2011 dan 2012.

Pantauan METRO, massa dari Format ini tiba di kantor Bupati Madina sekira pukul 10.50 WIB. Mereka berorasi dan disambut oleh Asisten Tata Praja, Drs Musaddad Daulay. Sebelumnya, mereka telah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Dinas Pertanian dan Peternakan, namun tak seorangpun pejabat di dinas ini yang mau menemui pengunjuk rasa.

Kordinator Aksi, Febriano Dasopang menyampaikan, kedatangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap sejumlah persoalan di Dinas Pertanian Madina yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dugaan terjadinya penyalahgunaan anggran di SKPD yang dipimpin Taufik Zulhandra.

Dikatakan Febrianto, Format sudah melakukan investigasi dan analisa terhadap program belanja pada anggaran Cetak Sawah di Madina untuk tahun anggaran 2011 dan 2012.

“Seperti program cetak sawah seluas 450 hektare dengan anggaran Rp4,5 miliar. Realisasinya di lapangan kami menemukan dugaan tumpang tindih lahan, ukuran luas lahan yang tidak sesuai, dan pekerjaannya asal jadi. Sehingga banyak terjadi kejanggalan. Kami menilai realisasi anggaran hanya sekitar 40 persen dari total anggaran yang ada,” kata Febri.

Dijelaskannya, tujuan program cetak sawah adalah untuk perluasan areal tanam dan menambah baku lahan pertanian yang menjadi salah satu tuntutan dari pemerintah pusat, guna untuk mendukung program peningkatan beras nasional (P2BN).

Dilanjutkan, untuk tahun 2012, Pemkab Madina kembali memeroleh anggaran cetak sawah sebesar Rp7 miliar. Beberapa waktu kemudian ditambahi lagi menjadi Rp9 miliar, yang pada dasarnya realisasi seharusnya Rp10 juta per hektare.

Baca Juga :  800-an Personil Polisi Dikerahkan Untuk Mengamankan Pemilu Tapsel

Artinya, program cetak sawah di Madina seluas 900 hektare untuk tahun 2012. Belum lagi mengenai dana sharing yang ditampung pada APBD Pemprov Sumut dan Pemkab Madina yang berjumlah ratusan juta rupiah.

“Dari investigasi yang kami lakukan di lapangan, jumlah luas lahan tidak sesuai dan tidak sampai 900 hektare. Di samping itu, kami menemukan dugaan pelanggaran berupa realisasi anggaran, dan dugaan terjadi korupsi serta pelaksanaannya tidak sesuai juknis dan menggangkangi peraturan. Ini dapat kami buktikan atas pengakuan dari masyarakat Kelompok Tani,” ungkapnya.

Disambung Febri bersama kordinator lainnya, Andika Daulay, mereka menyebutkan bahwa dugaan ini diperkuat atas tindakan oknum Kadis yang sengaja menutupi program ini dari sorotan publik.

“Namun anehnya, aparat penegak hukum terkesan tutup mata. Apakah ini ada permainan, kami tidak tahu. Jika kasus ini dibiarkan, berarti ada pembiaran terkait penggunaan keuangan negara yang menyebabkan negara dirugikan. Bahkan kami menemukan dugaan korupsi pada kegiatan lain di dinas pertanian dan peternakan,” teriak pengunjukrasa.

Atas berbagai dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan anggaran Cetak Sawah di Pemkab Madina, Format mendesak aparat penegak hukum agar menangkap Kadis Pertanian dan Peternakan, Taufik Zulhandra Ritonga dan semua pejabat yang terlibat.

“Tangkap dan penjarakan Kadis Pertanian Madina. Kami meminta kepada Bupati atau wakil bupati Madina agar segera mencopot jabatan Taufik Zulhandra dari Kadis Pertanian Madina, serta meminta seluruh elemen masyarakat agar mendukung sepenuhnya langkah hukum bagi semua pejabat yang melakukan pelanggaran hukum, khusus di bidang Tipikor,” harap keduanya.

Baca Juga :  cctv Pembobolan Bank BRI Unit Sisingamangaraja Padangsidimpuan

Disampaikan, jika tidak ada tanggapan dan tindakan dari aparat penegak hukum di Madina, Format akan melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak, dan akan membawa permasalahan ini ke Polda dan Kejati Sumut untuk mengaudit penggunaan anggaran cetak sawah dan dugaan tindak pidana korupsi.

Sementara Asisten Tata Praja, Musaddad Daulay, menyikapi tuntutan pengunjukrasa. Musaddad mengatakan, apa saja yang menjadi tuntutan pengunjukrasa akan disampaikan ke pimpinan.
“Tuntutan ini akan saya sampaikan sama atasan saya, sehingga Kadis Pertanian bisa kami panggil untuk memberikan keterangan mengenai program cetak sawah 2011 dan 2012,” kata Musaddad.

Sebelum bubar, pengunjukrasa menegaskan akan datang kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti secara hukum. (Wan)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*