FORMATA: Usir dan Cabut Izin Agincourt Resourses

Unjukrasa FORMATA di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta pada hari Selasa, 22 Oktober 2013

Sungai Batangtoru salah satu sungai terbesar di Tapanuli Selatan dengan panjang 69,32 Km. Ke hilir, arusnya berakhir ke laut di pesisir barat di Kecamatan Muaraopu, setelah lebih dulu membagi airnya sebagian ke Danau Siais. Sedangkan ke hulu, Batangtoru melintasi Tarutung, Tapanuli Utara. Di sana masyarakat mengenalnya dengan nama Aek Sarulla.

Dari sisi hidrologi, pola aliran  sungai di ekosistem Batangtoru mengikuti pola paralel. Pola aliran sungai bentuknya memanjang ke satu arah dengan cabang-cabang sungai kecil yang datangnya dari arah lereng-lereng  bukit terjal kemudian menyatu di Sungai Batangtoru yang mengalir di lembahnya.

Kawasan hutan Batangtoru yang termasuk ke dalam daerah Tapanuli Selatan seluas 31.556 ha atau 23,1% dari luas hutan. Air dari sungai Batangtoru dan Aek Garoga menjadi penting untuk perkebunan luas yang berada di daerah hilir. Daerah hilir Sungai Batangtoru ini melintasi perkampungan penduduk seperti Desa Telo, Sipente, Hapesong Baru dan Lama, Bandar Tarutung, Sibara-bara, Simataniari.

Masyarakat di hilir Sungai Batangtoru menjadi air sungai itu sebagai sumber kebutuhan domestik (mandi, cuci, dan kakus). Mereka juga mencari penghidupan sebagai nelayan pancing, yang berusaha di sepanjang Darah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru hingga ke muar di pesisir Barat.

Saat ini BATANG TORU, dikhawatirkan tenggelam  akibat jutaan kubik pembuangan lumpur padat sisa tambang PT Agincourt Resources ke sungai yang penuh makna dan sejarah bagi masyarakat di BatangToru.

dsc 0155 FORMATA: Usir dan Cabut Izin Agincourt Resourses
Unjukrasa FORMATA di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta pada hari Selasa, 22 Oktober 2013

Sejak beroperasinya tambang mas PT Agincourt Resources ini, sudah acapkali terjadi bentrok antara warga masyarakat dengan aparat keamanan yang notabene membentengi perusahaan tambang milik asing ini. Tambang dengan basis sumber daya sebesar 7,86 juta oz emas dan 73,48 juta oz perak ini, adalah aset awal utama G-Resources, induk perusahaan Agincourt.Tambang Emas Martabe memulai produksi di Pit 1 (Purnama) di bulan Juli 2012, dan pada kapasitas penuh diharapkan untuk menghasilkan 250.000 oz emas dan 2-3 juta oz perak per tahun, dengan biaya operasional rendah.

Target Produksi PT AR untuk 2013 untuk emas adalah 250.000 ons, sedangkan untuk perak adalah 2.200.000 ons. Pada periode Januari – Februari 2013 PT Agincourt Resources juga sudah memproduksi 42.000 ons emas atau setara 4.200 kilogram emas dan 146.000 ons perak atau setara 14.600 kilogram perak.

Baca Juga :  Perbaiki Jalinsum Berlubang

Pemegang saham tambang emas Martabe adalah G-Resources Group Ltd sebesar 95 persen, dan 5 persen saham lainnya dimiliki PT Artha Nugraha Agung yang 70 persen sahamnya dimiliki Pemkab Tapanuli Selatan dan 30 persen oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah hampir satu tahun, PT Agincourt Resources beroperasi dalam pengolahan galian tambang mas di Batangtoru hingga saat ini, proses pembuangan limbah tambang ke sungai Batangtoru secara terus menerus dilakukan. Pendangkalan sungai Batangtoru secara pasti akan terjadi dengan adanya buangan tailing maupun lumpur padat dari lokasi tambang. Bisa diprediksi kedepan bahwa Batang Toru dan Muara Batang Toru akan dilanda banjir bandang karena luapan air yang datang dari 8 (delapan) anak sungai. Siapakah yang akan menjadi korban atas dampak lingkungan yang ditimbulkannya dan siapakah yang bertanggungjawab kelak atas timbulnya penyakit bagi anak cucu kita ?

Cobalah kita bayangkan bahwa Tambang Emas Martabe yang memiliki luas wilayah eksplorasi 1.639 km2, di bawah Kontrak Karya generasi keenam (“CoW”) yang ditandatangani April 1997 ini, betapa banyaknya sisa tambang yang akan dibuang kesungai, ibarat memindahkan gunung seluas itu ke sungai. Yang pasti dan tidak dapat disangkal bahwa proses pendangkalan sungai yang sangat signifikan akan terjadi selain akan mematikan biota sungai bahkan ekosistem yang ada disepanjang jalur sungai itu menuju kelaut.

Warga Batangtoru sejak semula menolak pembuangan limbah tambang yang akan dialirkan ke Sungai Batangtoru. Karena warga yang terdapat di 25 desa di tiga kecamatan di Batangtoru yang dialiri sungai tersebut, itu mayoritas masih memanfaatkan sungai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sangat wajar jika mereka mengkhawatirkan sumber penghidupan yang ada. Namun apa yang terjadi, justru masyarakat yang melakuka penolakan mendapat kecaman dari pemerintah daerah bahkan diikuti dengan proses penangkapan bagi warga yang melakukan protes atas kebijakan yang dibuat. Alhasil, warga masyarakat sebagai pemilik tanah ulayat dari leluhurnya akhirnya tidak berdaya.

Baca Juga :  Gaji Pegawai Rp260 Miliar Per TahunWalikota Diminta Validasi Jumlah PNS Diduga Ada Pembengkakan Data
dsc 0157 FORMATA: Usir dan Cabut Izin Agincourt Resourses
Unjukrasa FORMATA di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta pada hari Selasa, 22 Oktober 2013

Untuk melegalisir pembuangan limbah tambang dimaksud ke sungai Batangtoru, PT Agincourt dengan didampingi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah membuat Nota Kesepahaman Bersama dengan beberapa  orang yang katanya tokoh masyarakat. Nota Kesepahaman itu dibuat dan ditandatangani pada 30 September 2012. Atas dasar Nota inilah perusahaan PT Agincourt membangun jaringan pipa pembuangan limbah tambang (tailing) dengan pengawalan ketat dari aparat militer dan aparat kepolisian, dan pada saat bersamaan terjadilah bentrok dengan ribuan warga yang menolak pemasangan pipa dimaksud. Sekali lagi…warga masarakat tetap tidak berdaya dan tidak punya kekuatan karena yang berhadapan dengan mereka adalah ratusan aparat Negara, sehingga kucuran limbah tambang mengalir sederas-derasnya kesungai Batangtoru hingga saat ini.  Pemasangan pipa itu berdampak negatif terhadap kehidupan warga yang ada di seluruh desa yang dialiri Sungai Batangtoru. Warga meminta perusahaan membatalkan rencana membuang air limbah ke Sungai Batangtoru. “Sungai itu tempat kami mencari nafkah, kalau sungai itu dijadikan tempat pembuangan limbah, maka sungai itu akan tercemari, dan akhirnya kami tidak mempunyai mata pencarian lagi, seru warga.

Hal itu jelas menurunkan kualitas sumber air Batang Toru yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat Batang Toru. “Kami menuntut rencana pemasangan pipa dihentikan dan operasi tambang PT. Agincourt Resources untuk ditinjau ulang untuk tidak diteruskan, agar tidak menimbulkan kerugian material dan nyawa di kemudian hari, teriak warga.

Nota Kesepahaman Bersama tertanggal 23 September 2012, yang pada intinya berisi tentang proses pembuangan limbah tambang hanya berlangsung selama 11 bulan oleh PT Agincourt Resources ke sungai Batangtoru, dan setelah itu maka perusahaan ini harus memindahkannya lokasi pembuangan ke Desa Bongal, Muara Opu (mengarah ke laut). Namun ternyata Nota Kesepahaman ini “telah dipoles” oleh oknum-oknum pejabat di Tapanuli Selatan dengan maksud untuk memperpanjang masa berlakunya, yaitu agar pembuangan limbah tambang tetap dibuang ke sungai Batangtoru.

Emas yang ada di bumi Batang Toru senilai Rp 463,95 triliun dengan asumsi harga emas Rp.51.550.000, per 100 gram. Sementara jika dengan asumsi harga perak per gram sekitar Rp.15.000  maka akan dihasilkan Rp115,5 triliun, dengan pendapatan harta sebesar itu, bagi masyarakat Batangtoru tidaklah menjadi soal, yang menjadi soal adalah akibat pembuangan limbah tambang ke sungai sebagai sumber kehidupan ribuan warga yang menggantungkan hidup mereka atas air  sungai dimaksud.

Baca Juga :  Longsor dan Kena Racun Zat Asam, 4 Penambang Tewas di Madina

Warga Batang Toru secara tegas menolak sungai Batang Toru sebagai sumber air minum, tempat menangkap ikan dijadikan sebagai tempat pembuangan limbah tambang G Resources. Sungai ini penting bagi mereka untuk minum, mandi, memelihara ikan perairan darat. Di bagian hilir Batang Toru, terdapat Danau Siais, Daerah ini dikenal sebagai penghasil ikan sale.

Berdasarkan uraian masalah diatas, kami dari Forum Masyarakat Tapanuli Selatan (FORMATA) di Jakarta terpanggil untuk menyerukan, menuntut, menggugat pemerintah RI agar perusahaan tambang PT Agincourt Resources ini, menghentikan proses pembuangan limbah tambang (tailing) ke sungai Batangtoru, dan setidaknya menghentikan sementara operasionalnya selama perusahaan ini tidak membangun jaringan pipa pembuangan limbahnya ke Desa Bongal, Muara Opu (menuju laut), sesuai dengan isi pasal 3 ayat 2 Nota Kesepahaman Bersama tertanggal 23 September 2012 silam. Sebagai bagian dari putra daerah asal Tapanuli Selatan, kami dari FORMATA memiliki rasa tanggungjawab untuk turut serta dalam mendorong perusahaan tambang mas ini, menghargai hajat hidup orang banyak untuk masa kini dan kelanjutan hidup dimasa mendatang. Oleh karena itu, kami dari Formata merasa terpanggil untuk turun ke jalan dalam menyuarakan masalah pembuangan limbah tambang ini, agar pemerintah RI mendengar bahwa di Batang Toru ada jeritan warga yang membutuhkan pertolongan dari ancaman banjir bandang dan kungkungan limbah tambang. Salam perjuangan untuk rakyat dan terimakasih. (press release)

Disampaikan dalam acara Unjukrasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta pada hari Selasa, 22 Oktober 2013

FORUM MASYARAKAT TAPANULI SELATAN (FORMATA)

Sekretariat : Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428  Jl.Letjen S.Parman Kav 93-94 Slipi, Jakarta 11420

Telp 021-56963183 (direct), 021-56960888 ext.7532, Hp 08129027086

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 5 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

5 Komentar

  1. Saya juga penduduk negeri Batang Toru. Kalau ditanya tentang pertambangan mas PTAR ini jelas saya termasuk salah satu yang menolak. Saya hanya mengingatkan, untuk urusan ini kita tidak boleh asal bicara tanpa fakta dan data. PTAR memang membuang limbah ke sungai, tapi yang dibuang bukan tailing atau limbah lumpur padat. Tailing ini mereka timbun pada TSF. Jadi kita harus profesional untuk kampanye itu. Yang perlu disuarakan adalah soal hak asasi tenaga kerja yang mempekerjakan wanita pada malam hari.

  2. Jelas,, kehadiran perusahaan tsb tdk membawa dampak trhdp perbaikan taraf kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
    Saya jg asli putra daerah kelahiran batang toru. Sekalipun saat ini sy sdh berdomisili di Medan, tp sy msh srng mudik & melihat fakta yg terjadi disana ( & pada thn ’97 ketika perusahan tsb msh dlm tahap eksplorasi kbetulan sy jg prnh bekerja disana).

    Jika dicermati Sama sekali tdk ada perubahan perbaikan dr sisi pembangunan sarana serta infrastruktur di batang toru baik sebelum maupun sesudah hadirnya perusahaan tsb.

  3. maju terus Formata saya warga asli batang toru sepenuhnya mendukung perjuangan Formata dan

    kalau bisa jaringan Formata ini bisa buat cabang di batang toru.

  4. Forum Masyarakat Tapanuli Selatan (FORMATA) di Jakarta terpanggil untuk menyerukan, menuntut, menggugat pemerintah RI agar perusahaan tambang PT Agincourt Resources ini, menghentikan proses pembuangan limbah tambang (tailing) ke sungai Batangtoru, dan setidaknya menghentikan sementara operasionalnya selama perusahaan ini tidak membangun jaringan pipa pembuangan limbahnya ke Desa Bongal, Muara Opu (menuju laut), sesuai dengan isi pasal 3 ayat 2 Nota Kesepahaman Bersama tertanggal 23 September 2012 silam. Sebagai bagian dari putra daerah asal Tapanuli Selatan, kami dari FORMATA memiliki rasa tanggungjawab untuk turut serta dalam mendorong perusahaan tambang mas ini, menghargai hajat hidup orang banyak untuk masa kini dan kelanjutan hidup dimasa mendatang. Oleh karena itu, kami dari Formata merasa terpanggil untuk turun ke jalan dalam menyuarakan masalah pembuangan limbah tambang ini, agar pemerintah RI mendengar bahwa di Batang Toru ada jeritan warga yang membutuhkan pertolongan dari ancaman banjir bandang dan kungkungan limbah tambang.

  5. Kok cuma perusahaan asing Pt AR yg didemo? Antek pribumi dalam negeri si Syahrul bupati yg khianati hak rakyat di Muara Bt Toru utk tentukan lokasi pembuangan mau dikemanain?f

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*