FPD DPRD Tapsel Kecam Pemotongan Jatah Obat-obatan dari Dinkes ke Puskesmas

KANAN-KIRI : Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tapsel, M Yakub Harahap, Ike Taken Hasibuan, Darwis Sitompul dan Jaksa Hasibuan diabadikan SIB saat memberi keterangan pers kepada wartawan. (Foto SIB/Sarliman Manurung SH)

Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Tapsel mengecam keras pemotongan jatah obat-obatan dari dinas kesehatan kepada seluruh Puskesmas se-Kabupaten Tapsel. Perbuatan tersebut dinilai merugikan dan menyengsarakan masyarakat yang berobat ke Puskesmas, karena warga yang sedang sakit tidak bisa mendapatkan obat di Puskesmas akibat stok obat yang tersedia tidak cukup. Pasien terpaksa membeli obat sendiri, tak terkecuali pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Kecaman itu disampaikan Ketua FPD M Yakub Harahap didampingi Sekretaris Darwis Sitompul dan anggota FPD, Ike Taken Hasibuan dan Jaksa Hasibuan dalam konprensi pers, Rabu (29/9).

Dikatakan Yakub, mereka telah langsung memonitoring ke lapangan dan sejumlah kepala Puskesmas yang ditemui membenarkan adanya pemotongan obat-obatan tersebut. “Sejumlah kepala Puskesmas yang kami temui mengakui obat-obatan yang dipotong Dinkes Tapsel mencapai 30% dari jatah yang seharusnya diperoleh Puskesmas,” jelas Darwis.

Modus pemotongan, jelas Darwis terjadi saat kepala Puskesmas mengambil jatah obat di gudang farmasi milik Pemkab Tapsel, dimana obat-obatan yang diberikan hanya 70% dari jumlah yang telah dialokasikan. Saat melakukan pemotongan dan mendapat protes dari kepala Puskesmas, kepala gudang beralasan tindakan itu sesuai perintah kepala dinas, karena obat-obatan yang dipotong akan dijadikan stok obat untuk mengantisipasi terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). “Pernyataan kepala gudang farmasi sesuai penuturan sejumlah kepala Puskesmas yang kami temui,” ujar Darwis menambahkan.

Baca Juga :  Tak Miliki Lumbung dan Penggiling Padi - Produksi Padi dan Kedelai Digudangkan di Rumah

Lebih lanjut Yakub mengatakan, akibat dikuranginya jatah obat-obatan sejumlah masyarakat yang berobat ke Puskesmas, tidak lagi mendapatkan obat gratis dan terpaksa membeli obat sendiri. “Syukur kalau warga yang sakit punya uang untuk membeli obat, kalau warga yang sakit berasal dari keluarga miskin seperti pemegang kartu Jamkesmas dan tidak punya uang beli obat akan bagaimana nasib mereka,” ujarnya.

Terkait persoalan tersebut, FPD telah menyampaikan kritikannya dalam Sidang Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dan Nota Keuangan Pemkab Tapsel 2009 dan meminta Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu segera mengevaluasi kinerja Kadis Kesehatan Tapsel Sarmadhan Harahap dan Sekretarisnya Rusianto.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Tapsel Sarmadhan Harahap yang dihubungi wartawan melalui telepon seluler membantah semua tudingan tersebut, dan mengatakan Dinkes tidak pernah melakukan pemotongan obat-obatan ke Puskesmas. Dikatakan Sarmadhan, pihaknya tidak pernah melakukan pemotongan obat-obatan, dan mempunyai bukti tertulis berupa pernyataan kepala-kepala Puskesmas dan kepala gudang farmasi di atas materai.

“Kami siap menanggung semua konsekuensinya jika memang tuduhan itu benar,” ujar Sarmadhan seraya menambahkan pihak Dinkes sedang mencari pihak yang menyebarkan isu pemotongan obat-obatan itu, karena telah mencemarkan nama baik Dinkes Tapsel.

Sumber: http://hariansib.com/?p=143861

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Terkait Video Ciuman dan Siswa Isap Ganja

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*