FSP BUMN Bersatu: Hentikan Sementara Pembahasan RUU BPJS

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, FX Arief Poyuono menyatakan, seluruh jajarannya yang didukung sejumlah serikat pekerja dan buruh lainnya, sepakat mendesak DPR RI bersama Pemerintah RI menghentikan sementara pembahasan RUU BPJS.

“Kami melihat ada penyusupan kepentingan asing dan unsur-unsur `neoliberalisme` (neolib) di sana. Misalnya saja, menjadikan rakyat kita sebagai target penghisapan dana-dana bermantel asuransi. Ini harus ditolak,” tandasnya, di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan itu menjawab pertanyaan ANTARA, usai konferensi pers mengenai hasil survei Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Forum diskusi dan pernyataan pers itu sendiri berubah menjadi ajang para anggota federasi pekerja itu untuk melontarkan kritik tajam atas permainan antek-antek `neolib` asing.

Yang jadi sasaran, antara lain LSM asing tertentu dari Jerman serta anasir-anasir `Asian Development Bank` (ADB).

“Merekalah yang dianggap secara sistematis memainkan kepentingan mereka melalui penyusunan sejumlah pasal krusial di Rancangan Undang Undang Badan Penyelenggara Sosial (RUU BPJS) sekarang, juga pada Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dulu,” ungkap Koordinator Buruh Koja, Yuli Mansur.

Ia dkk-nya mengingatkan, jika RUU BPJS dipaksakan dengan konsep seperti apa adanya sekarang, para buruh mengancam menarik seluruh iuran mereka di PT Jamsostek, sekaligus melakukan `judicial review` ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana diberitakan, soal format kelembagaan penyelenggara jaminan sosial, sesuai UU SJSN, harus dilakukan BPJS yang nirlaba.

Saat ini ada empat BPJS milik negara, yakni PT Taspen, PT Jamsostek, PT Askes dan Asabri, dengan sebagian dana mereka kini diinvestasikan di lantai bursa atau usaha komersial lainnya.

Diketahui, ada pihak yang belum menghendaki ke-4 badan ini digabung jadi satu atau dua sebagai BPJS nirlaba sesuai amanat UUD 1945, UU SJSN serta RUU BPJS.

DPR RI memang telah meminta Pemerintah mengusulkan format transformasi dan transisi kelembagaan serta kepesertaan.

Jangan Bebani Rakyat

Sementar itu, baik FX Arief Poyuono maupun Yuli Mansur mengatakan, pihaknya telah mencium gelagat tidak baik dalam proses pembahasan RUU BPJS, karena pihak asing menyelipkan `penarikan premi asuransi` dari seluruh rakyat Indonesia.

“Ini tidak benar. Rakyat jangan dijadikan obyek penarikan iuran begitu. Terbalik kan? Seharusnya, sesuai amanat konstitusi di dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 28 H dan Pancasila, Negara melalui Pemerintah harus memenuhi kewajibannya memberikan hak-hak dasar rakyat,” tandas mereka.

Hak-hak dasar itu, menurut Poyuono, ialah, adanya jaminan kesehatan dan pendidikan gratis, juga tunjangan hari tua hinga kematian.

“Jangan dibalik-balik. Itu juga yang dikehendaki oleh mayoritas responden berdasarkan hasil survei kami,” ungkapnya.

Yaitu, lanjutnya, hampir 95.9 perssen responden menginginkan adanya jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan gratis, yang memang merupakan perintah konstitusi kita.

“Sehingga, sistem jaminan kesehatan dan pendidikan gratis sebainya tidak dilakukan dengan sistem asuransi, sebagaimana mau diarahkan melalui BPJS, tetapi diurus langsung oleh Pemerintah (Negara),” pungkas FX Arief Poyuono.

————-

HASIL SURVEY FEDERASI SERIKAT PEKERJA BUMN BERSATU TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL( BPJS )

Survey dilakukan Secara Nasional 30 Mei – 30 Juni 2011

Undang undang Badan Peyelengara Jaminan Sosial (BPJS ) yang  sedang dibahas oleh DPR dan rencananya akan disahkan pada bulan ini banyak menciptkan pro kontra , dimana  ada keinginan dari DPR dengan UU BPJS maka empat BUMN(Jamsostek, Taspen, Askes , Asabri)  yang bergerak dalam bidang jaminan sosial  ingin dilebur menjadi satu BPJS yang sesuai UU BPJS nantinya , sampai sampai menteri BUMN harus melakukan road show untuk melakukan penolakan peleburan keempat BUMN tersebut .

Ada beberapa pendapat tentang keanehan dalam pembentukan UU BPJS , dimana banyak peserta dari keempat BUMN yang meyelengarakan jaminan sosial tidak pernah diajak bicara atau melibatkannya dalam proses penyusunan UU BPJS yang akan berisi tentang peleburan keempat BUMN jaminan sosial  , dan seakan akan hanya  pembentukan UU BPJS hanya di kuasai oleh beberapa organisasi serikat pekerja serta sejumlah fraksi di DPR  saja

Kejanggalan  dalam penyusunan draft UU BPJS juga banyak melibatkan beberapa organisasi non goverment asing yaitu GTZ  dan FES , dimana GTZ ikut aktif dalam penyusunan draft UU BPJS dan FES aktif untuk melakukan kampanye dilakukan oleh organisasi serikat buruh untuk  pembentukan BPJS melalui seminar dan aksi aksi .

Selain itu  Asia Development Bank juga aktif ikut mengintervensi untuk tebentuknya UU SJSN , dimana dalam undang undang SJSN diharuskannya pembentukan  BPJS , terbukti dlam bantuan program ADB untuk BUMN salah satu agendanya adalah  melakukan peleburan dari kempat BUMN yang mejalankan sistim jaminan sosial selama ini

Baca Juga :  Bom gereja di Medan bermuara ke Bahrun Naim

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa  UU SJSN dan pembentukan UU BPJS banyak diintervensi oleh kepentingan asing

Metodologi Survey

•         Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan sistim jaminan sosial dari pemerintah yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun  atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan yang bisa memberikan pendapat mengenai sistim jaminan sosial yang diberikan oleh negara.

•         Sampel: Sampel asal sebanyak 10.100 dipilih dengan teknik multistage random sampling. Jumlah sampel akhir yang dapat dianalisis, dengan response rate (berhasil diobservasi) sekitar 99% (berarti sangat baik) adalah 9.999  responden. Berdasar jumlah sampel ini, diperkirakan margin of error sebesar +/-2.8% pada tingkat kepercayaan 95%.

•         Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan yang terdiri hanya dari 10 responden.

•         Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 30% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

•         Waktu wawancara lapangan  30 Mei- 30 Juni 2011

Temuan Hasil Survey

1.       Apakah anda  pernah mendengar atau membaca berita  tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) yang sedang akan di buatkan Undang undangnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat (%).Dari hasil survey secara umum 82,3 %  responden mengetahui dengan cara membaca, mendengar, melihat mengenai akan adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang akan ditetapkan dengan  Undang Undang oleh DPR

2.       Apakah anda merupakan peserta dari keempat perseroan penyelengara jaminan sosial (Jamsostek, ASKES, TASPEN, ASABRI) yang sudah ada(%)?

•         Hampir 77,3 persen responden adalah merupakan peserta  dari BUMN yang menyelenggarakan sistim jaminan sosial yang ada sebelum adanya UU SJSN, sehingga mereka mempunyai legal standing untuk bisa memberikan pendapat mengenai BPJS yang akan di undang undangkan, serta mereka mempunyai hak untuk bisa mengkoreksi pembentukan UU BPJS dimana dana yang terkumpul di empat  BUMN penyelenggara jaminan sosial adalah milik mereka dan bukan milik pemerintah.

•         Dan yang bukan peserta /non peserta  berjumlah 19,9 dari keempat BUMN yang menyelenggarakan sistim jaminan sosial menunjukan kurangnya law enforcement yang dilakukan pemerintah agar para pemberi kerja memberikan fasilitas jaminan sosial bagi keberlangsungan pekerjaan mereka. Terutama para pekerja out sourching serta buruh harian lepas.

•         Begitupula untuk pegawai sipil  harian yang ada di departemen departemen pemerintahan dimana ada juga yang belum tercover jaminan sosial mereka

3. Jika anda peserta dari Jamsostek, Asabri, Taspen, Askes.  Bagaimana menurut anda pelayanan dan manfaat  program yang sudah anda dapatkan dari keempat perseroan penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada? Memuaskan, kurang memuaskan dan tidak memuaskan?

•         Dari hasil survey ditemukan bahwa responden memberikan pendapat bahwa layanan dari Jamsostek, ASABRI, ASKES dan Taspen baru 52,2% memuaskan. Ini artinya ke empat BUMN tersebut harus bisa memperbaiki pelayanan mereka kepada para pesertanya atau keluarga peserta pada saat mengurus klaim yang harus diterima oleh para peserta.

4Bagaimana menurut anda jika upah/ gaji Buruh,TNI dan Pegawai Negeri Sipil tidak dipotong  setiap bulannya untuk membayar premi pada ke empat perseroaan negara penyelengara jaminan sosial?

Dari pendapat responden ditemukan bahwa hampir 93,8 % responden menganggap premi harus ditanggung oleh pemberi kerja. Ini bisa dimungkinkan bahwa gaji para peserta jaminan sosial dari keempat BUMN tersebut sudah cukup berat untuk bisa menanggung beban ekonomi keluarga, ini terbukti dengan tingkat daya beli para pekerja yang dari waktu ke waktu makin menurun

5. Apakah anda setuju Jaminan Pensiun,  Jaminan PHK dan Keselamatan Kerja di bayar preminya oleh  pemberi kerja /perusahaan?

Dengan keadaan ekonomi yang makin tidak stabil akibat adanya krisis ekonomi dunia serta naiknya harga pangan dan minyak dunia, banyak perusahaan ataupun pemberi kerja yang mengurangi produksinya dan berimbas pada PHK. Begitu pula dengan adanya wacana pensiun dini yang akan dilakukan pemerintah terhadap para pegawai negeri sipil, sehingga untuk masa yang akan datang perlu adanya jaminan PHK, serta jaminan pensiun yang pasti dimana preminya bukan dibayarkan oleh pekerja

Baca Juga :  MNC: Bakrie Ingin Jual VIVA Rp 18 Triliun

6. Apakah anda setuju/atau tidak setuju  Sistim  Jaminan Sosial  (Jamsostek, Taspen, Asabri, ASKES) yang sudah ada  di urus oleh BPJS yang dihasilkan oleh UU BPJS yang akan di undang undangkan  oleh DPR pada tanggal 15 Juli nanti?

Dari hasil pendapat responden walaupun pelayanan yang dirasakan memuaskan hanya berkisar 52 % bagi para peserta ke empat BUMN yang menyelenggarakan jaminan sosial, tetapi 79,3 persen responden tidak menginginkan dana kepesertaan milik mereka yang ada di ke empat BUMN tersebut diurus oleh BPJS yang akan dibentuk oleh UU BPJS yang akan disahkan. Ini bisa jadi dikarenakan persepsi mereka bahwa UU BPJS yang sedang dibahas di DPR tidak melibatkan perwakilan peserta ke empat BUMN jaminan sosial tersebut, dan yang setuju ke empat BUMN tersebut di kelola oleh BPJS hanyalah 15,6 % sehingga DPR harus berhati hati dalam meyusun pasal demi pasal tentang BPJS dan sebaiknya UU BPJS yang akan dihasilkan bisa memberikan ruang bagi BUMN penyelenggara jaminan sosial untuk bisa meyesuaikan saja dengan UU BPJS nantinya

7.Apakah anda setuju atau tidak setujukah jika keempat perusahaan (Jamsostek, Taspen, Askes, Asabri)  dilebur menjadi satu  atau dua BPJS dalam UU BPJS yang sedang dibahas DPR

•         Dari pendapat responden terlihat bahwa hampir 93,8 persen mereka tidak menginginkan ke empat BUMN tersebut dilebur jadi satu, karena apa yang didapat dari kempat BUMN tersebut bagi pesertanya  saling berbeda manfaatnya, misalnya peserta Jamsostek banyak yang tidak mempunyai jaminan pensiun atau jaminan pengobatan secara full ataupun fasilitas untuk bisa mendapat kredit pemilikan rumah serta kepesertaan Jamsostek tidak bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman dari Bank. Hal ini  berbeda dengan para Pegawai Negeri Sipil, Polisi, TNI, dimana manfaat dari kepesertaanya di ASKES, TASPEN maupun ASABRI lebih banyak manfaatnya bagi kehidupan mereka pada saat memasuki masa tua, dan kepesertaan mereka di Taspen dan Asabri sangat Bankable untuk mendapat pinjaman.

•         Jika dipaksakan dilebur untuk ke empat BUMN tersebut akan terjadi penolakan besar besaran yang pada akhirnya mereka bisa saja secara massal menarik semua dananya dari ke empat BUMN tersebut.

8. Menurut anda apakah setuju atau tidak setuju  jika BPJS yang akan di hasilkan oleh Undang Undang BPJS sebaiknya hanya di tujukan untuk memberikan Jaminan kesehatan gratis, dan Jaminan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia  sesuai dengan UU SJSN dan UUD 1945 pasal 28 H tentang  jaminan sosial dan kesehatan.

•         Hampir 95,9 persen responden menginginkan adanya jaminan kesehatan gratis dan jaminan pendidikan gratis yang memang merupakan perintah konstitusi UUD 1945 pasal 28H, sehingga sistim jaminan kesehatan gratis dan pendidikan gratis sebaiknya tidak di lakukan dengan sistim asuransi (BPJS) tetapi di urus langsung oleh pemerintah.

•         Dari temuan ini bisa dikatakan bahwa biaya kesehatan dan pendidikan memang saat ini sangat membebani pendapatan dari masyarakat.

Kesimpulan

Bahwa pembuatan UU BPJS harus di hentikan sementara jika isinya banyak sekali di intervensi oleh kepentingan negara negara asing. Harapan masyarakat terhadap BPJS bukanlah seperti lembaga ASURANSI dimana masyarakat diharuskan membayarkan preminya. Tetapi semangat pembentukan BPJS yang di perintahkan UU SJSN haruslah bersemangatkan UUD 1945 pasal 28 H dan Pancasila dimana DPR dan pemerintah dituntut untuk bisa memanusiakan serta memberikan jaminan sosial yang sesuai kearifan lokal bagi rakyat yang sudah memberikan suaranya untuk diwakilkan.

Dari hasil survey ini FSP BUMN Bersatu menolak UU BPJS yang di intervensi asing dan BPJS yang berbentuk perusahaan asuransi

Jakarta Senin 7 Juli   2011

Komite Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu

(FSPBUMN-email)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*