Gagal di Gayus, Kapolri Diminta Diganti

Presiden diminta mencopot Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo jika kasus dugaan penyuapan terhadap Gayus Halomoan P. Tambunan gagal diungkap tuntas. “Kalau memang itu pilihan terakhir yang harus diambil Presiden untuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, di Jakarta kemarin.

Pekan lalu kepolisian mengaku tak bisa menyentuh para penyuap Gayus karena tidak ada bukti tentang pemberi uang. Karena itu, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi, Gayus hanya akan dijerat dengan pasal gratifikasi.

Menurut Donal, kepolisian sebenarnya mampu mengusut asal aliran dana miliaran rupiah dari puluhan perusahaan ke kantong Gayus untuk memuluskan perkara pajak itu. “Tinggal follow the money,” ujarnya. Data yang diperlukan untuk itu bisa diperoleh dari Pusat Pelapor an dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang sebelumnya telah menyatakan pembuktian suap kepada Gayus sangat mudah.”Ini kan aneh sekali,”kata Donal. “Masak, kepolisian sendiri sulit membuktikan (aliran dana).”

Donal mensinyalir, penuntasan kasus tersebut menjadi sulit karena banyak konflik kepentingan di lingkup internal kepolisian, termasuk dugaan keterlibatan para petinggi polisi.”Problemnya adalah mereka (kepolisian) sebenarnya tidak mau mengusut tuntas,”ujarnya.

Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menuding penanganan perkara Gayus oleh kepolisian sudah kacau-balau sejak awal. Sebagai contoh, kata dia, baru kasus Gayus-PT SAT dengan nilai Rp 570,95 juta yang ditangani kepolisian.”Sementara kasus aliran dana Rp 28 miliar dan safe deposit Rp 75 miliar tidak disentuh,”ujarnya.

Baca Juga :  Banggar: 'Bang Ucok' Itu Mirwan Amir

Anggota Komisi Hukum DPR ini mendesak Kepala Polri Timur Pradopo turun tangan. “Apalagi Timur pernah berjanji akan menuntaskan kasus ini,” ujarnya.

Menurut Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Partai Demokrat ini, pengenaan hanya pasal gratifikasi bisa menimbulkan spekulasi adanya upaya melindungi para penyuap Gayus. “Kapolri harus turun tangan mengevaluasi kinerja Kabareskrim (Komisaris Jenderal Ito Sumardi),” ujar Didi. (tempointeraktif.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 10 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*